Ketika kerajaan Bone berdiri pada tahun 1330 masehi, awalnya ada 7 Wanua (kampung) bergabung manjadi persekutuan yaitu : Wanua Ponceng,Wanua Taneteriattang, Wanua Tanete Riawang, Wanua Ta,Wanua Macege, Wanua Ujung, dan Wanua Tibojong. Ketujuh wanua tersebut diikat oleh suatu ikatan yang disebut KAWERANG (Ikatan Persekutuan Tanah Bone).

Ketujuh wanua ini masing-masing dipimpin oleh seorang ketua yang disebut MATOA ANANG. Mereka bersatu dalam PANJI WOROMPORONGNGE. Panji atau Bendera Bintang Tujuh tersebut menandakan Tujuh Negeri di bawah kepemimpinan Raja Bone pertama TO MANURUNG.

Pada masa itu To Manurung sebagai Raja yang disebut Mangkau, sekaligus sebagai Ketua Kawerang (membawahi 7 Matoa Anang).Dalam melaksanakan tugasnya Mangkau dibantu oleh 7 Matoa Anang yang selanjutnya disebut KAWERANG.

Sistem KAWERANG ini berlangsung dari Raja Bone ke-1 (1330-1365) hingga Raja Bone ke-8 La Inca (1564-1565). Jadi Sistem Pemerintahan KAWERANG di Bone berlangsung selama 235 tahun.

Di masa Pemerintahan Raja Bone ke-9 La Pattawe (1565-1602) Sistem Pemerintahan Kawerang kemudian berganti nama menjadi MATOWA PITU.

Kemudian tahun 1605 di masa Pemerintahan Ratu Bone ke-10 We Tenrituppu (1602-1611), Agama Islam mulai masuk di Kerajaan Bone, dan masa itu pulalah sebutan Matoa Pitu berubah nama menjadi ADE’ PITU (Adat Tujuh) yang meliputi masing-masing :

1. Wanua Ponceng,
2. Wanua Taneteriattang,
3. Wanua Tanete Riawang,
4. Wanua Ta,
5. Wanua Macege,
6. Wanua Ujung, dan
7. Wanua Tibojong.

Jadi sejak awal terbentuknya kerajaan Bone ketujuh Wanua tetap dalam satu ikatan, dari istilah kawerang, Matowa Pitu, dan Ade’ Pitu tak pernah lepas satu sama lain. Namun pada akhirnya tahun 1950 Ade’ Pitu dibubarkan setahun sebelum masa berakhirnya Pemerintahan Raja Bone ke-33 La Pabbenteng (1946-1951). Sejak Bone bergabung NKRI istilah Ade’Pitu ini diganti kurang lebih seperti DPRD Bone sekarang ini.

Dalam catatan Sejarah Bone Latenri Ruwa Raja Bone ke-11 (1611-1616) secara resmi menerima Agama Islam masuk di Kerajaan Bone, dan sejak itulah Agama Islam berkembang dengan pesat dan terkenal bahwa rakyat Bone penganut Agama Islam yang fanatik.

Demikian pula terhadap Raja Bone ke-12, La Tenripale (1616-1631) dan sejak itulah La Tenripale MatinroE di Tallo dan Raja Bone ke-13 La Maddaremmeng MatinroE Ri Bukaka (1631-1644) merupakan sosok Raja yang terkenal fanatik dalam ajaran Agama Islam. La Maddaremmeng juga dikenal sebagai raja penentang perbudakan di Sulawesi Selatan.

Raja Bone ke-15 La Tenritatta Daeng Serang Malampe-E Gemme’na Arung Palakka (1672-1696) dikenal “De Haantjes van Het Osten” yaitu, “Ayam Jantan dari Timur” serta Raja yang berprikemanusiaan. Beliau berusaha meningkatkan harkat dan martabat Kerajaan Bone, bebas dari tekanan dan penindasan dari kerajaan-kerajaan lainnya, mampu mengadakan pendekatan dan komunikasi timbal balik dengan kerajaan lain sehingga terkenal dengan sebutan “De Koning der Boeginesen” (Raja Bugis).

Raja Bone Ke-16 La Patau Matanna Tikka MatinroE ri Nagauleng dikenal (1696-1714) sebagai sosok penyiar dan pengembang Syiar Islam. Di giatkan pula penulisan Kitab pelajaran Agama Islam. Di masa Pemerintahan beliau, pengaruhnya sangat besar, tidak hanya terhadap Raja-raja bawahannya, tetapi juga Raja-raja di tanah Bugis seperti Soppeng, Sidenreng, Luwu, dan lain-lain.

Raja Bone Ke-23 La Tenri Tappu (1775-1812) adalah sosok Raja yang gemar akan kesenian dan taat melaksanakan Syariat Islam. Baginda berhasil menyusun sebuah buku pelajaran Tasawuf, yang oleh baginda diberi judul NURUL HADI merupakan Tasawuf yang mengupas soal kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mendapat pengakuan dari ahli tasawuf dari Mekkah pada masanya.

Raja Bone Ke-30 Fatimah Banri (1871-1895) merupakan pencetus ide, yakni merubah model WAJU PONCO atau Waju Tokko( Baju untuk Wanita) yang berukuran sampai di atas lutut menjadi berukuran lebih menurun ke bawah lutut sebagaimana yang dipergunakan sekarang, serta diusahakan pembinaan kesenian daerah seperti seni tari dan sebagainya.

Demikian pula pada masa pemerintahan Fatimah Banri tersebut dikenal cukup berhasil keadaan negeri aman tentram perekonomian maju dan lancar, dan hak-hak wanita sangat diperhatikan.

Raja Bone Ke-31 Lapawawoi Karaeng Sigeri (1895-1905) adalah seorang Raja yang anti terhadap Belanda yang ingin menguasai sumber ekonomi rakyat, yang menjadi sumber penghasilan Kerajaan Bone.

Beberapa kali utusan Belanda menemui Raja, akan tetapi selalu ditolak, sebab Baginda sudah mengetahui taktik licik Belanda, ingin menguasai sumber ekonomi rakyat, lalu lintas perdagangan di Pelabuhan Bajoe dan Palime, untuk memungut bea cukai dengan alasan akan membantu mengurusi dan mengaturnya secara saksama.

Maksud Belanda tidak berhasil, maka pecahlah perang yang dahsyat. Belanda dengan tiga batalion tentara pilihan dengan persenjataan lengkap termasuk meriam, melancarkan serangan di Pantai Bajoe, namun Laskar Bone dengan gagah perkasa melakukan perlawanan sekalipun dengan persenjataan yang tidak seimbang.

Di dalam pertemupuran beberapa hari lamanya itu, ribuan Laskar Bone dan pihak belanda jatuh korban, termasuk Panglima Perang (Dulung) Ajangale dan beberapa perwira tinggi lainnya.

Raja Bone bersama Panglima tertinggi angkatan perangnya Andi Abdul Hamid alias Baso Pagilingi Petta PongawaE mundur kepegunungan hingga di Bulu Awo bilangan Pitumpanua Wajo.

Pasukan Belanda dalam pengejaran hingga di tempat tersebut, terjadilah pertempuran yang maha dahsyat, yang mengakibatkan gugurnya Petta pongawaE bersama pasukannya dan di Makamkan kembali di Desa Matuju Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone.

Sedang Raja Bone Ke-31 Lapawawoi Karaeng Sigeri ditangkap dan dibawa ke Pare-Pare selanjutnya diasingkan ke Bandung dan Baginda mangkat di Bandung. Kemudian pada tahun 1974 kerangka jenasahnya dipindahkan dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta dalam suatu upacara meliter dan upacara kebesaran adat.

Dengan jatuhnya Kerajaan Bone ketangan Belanda maka dikenal dalam sejarah RUMPA’NA BONE tahun 1905.

Setelah Bone mengalami kekosongan pemerintahan selama 26 tahun kemudian atau tahun 1931 dinobatkanlah La Mappanyukki sebagai Raja Bone Ke-32 dengan gelar Sultan Ibrahim (1931-1946).

Baginda cukup berwibawa dan mempunyai harga diri. Baginda tidak mau begitu saja didikte oleh Belanda, tidak segan- segan membela kepentingan rakyat walaupun harus berhadapan dengan Belanda. Belanda sangat berhati-hati terhadap Baginda, namun menghormati sikap dan pendirian Raja.

Tahun 1944 ketika tentara Jepang semakin terdesak oleh sekutu, Jepang berusaha mengajak rakyat untuk membela tanah airnya. Jika di Pulau Jawa dan daerah lainnya terbentuk suatu wadah yang menghimpun rakyat untuk mencapai kemerdekaan, maka di Tanah Bone pun dibentuk suatu organisasi yang dikenal dengan SUDARA singkatan dari SUMBER DARAH RAKYAT.

SUMBER DARAH RAKYAT ini dibentuk, adalah merupakan persiapan badan perjuangan yang sesunggunhya bertujuan mencegah kembali penjajahan Belanda di Indonesia.

Perjuangan Andi Mappanyukki dalam menentang penjajah tidak diragukan lagi, demikian pula gigihnya mempertahankan kemerdekaan yang ditandai dengan pernyataan sikap dan pendirian Raja serta Rakyat Bone tetap berdiri dibelakang Pemerintah RI yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Atas penarikan diri Raja Bone ke-32 La Mappanyukki dari takhta kerajaan, akhirnya atas permufakatan Anggota Ade Pitu, memilih Andi Pabbenteng Petta Lawa menjadi Raja Bone Ke-33 (1946-1951), beliau adalah Putra dari Panglima Tertinggi Kerajaan Bone Andi Abdul Hamid, Baso Pagilingi Petta PongawaE.

Dua tahun kemudian yakni pada tanggal 1 November 1946 atas kesepakatan Raja-raja di Sulawesi selatan, mengangkat Andi Pabbenteng Petta Lawa menjadi Ketua Dewan Adat Tinggi Sulawesi selatan, dan wakilnya ditunjuk Raja Gowa Andi Ijo Karaeng Lalolang.

Pada bulan Mei 1950, untuk pertama kalinya selama Kerajaan Bone terbentuk, dan berdiri diawal abad ke-14 tahun 1330 terjadi suatu demonstrasi rakyat di Kota Watampone yang menuntut dibubarkannya Negara Indonesia Timur, dihapuskannya Pemerintah Kerajaan dan menyatakan berdiri di belakang Pemerintah RI.

Demonstrasi berikutnya tahun 1957 rakyat kerajaan Bone di bawah pimpinan La Mappanyukki menyatakan diri bergabung dengan NKRI yang selanjutnya, ditandai dengan berdirinya sebuah Tugu yang bertuliskan MERDEKA 1957. Dua tahun kemudian sistem kerajaan berakhir di Tanah Bone dengan lahirnya Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959, Tanggal 04 Juli 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi.

Tanggal 21 Mei 1950 terbentuklah Komite Nasioanal Indoneisa (KNI) Daerah Bone. Setelah Pelantikan KNI maka terjadilah peristiwa penyerahan kekuasaan Legislatif dari Pemerintahan Kerajaan kepada KNI, dan beberapa hari kemudian para anggota Ade’ Pitu mengajukan permohonan berhenti. Karena itu, Ade Pitu berakhir pada tahun 1950.

Selanjutnya berakhirnya sistem kerajaan di Bone berakhir tahun 1959 Berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959, Tanggal 04 Juli 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).

Di mana Bone sejak itu berkedudukan sebagai Daerah Tingkat II Bone yang merupakan bagian integral dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian nama-nama sistem perwakilan di Bone pada masa kerajaan, adalah sebagai berikut :
1. Sistem Kawerang (1330-1565)
2. Sistem Matowa Pitu (1565-1605)
3. Sistem Ade Pitu (1605-1950)
4. Selanjutnya mengikuti sistem pemerintahan yang berlaku di NKRI.

Meskipun beberapa kali berubah nama , namun ketiganya tetap berfungsi untuk membantu tugas-tugas Raja (Mangkau) dalam mengurus kerajaan, termasuk memberi saran dan pendapat kepada Raja dalam menentukan sebuah keputusan.

Adapun tugas Ade’ Pitu, masing-masing, yatu :

  1. Tibojong, dikepalai oleh Arung Tibojong, Bertugas mengepalai urusan perkara/pengadilan Landschap/Hadat Besar dan mengawasi urusan perkara pengadilan distrik.
  2. Ta, dikepalai oleh Arung Ta, Bertugas mengepalai urusan pendidikan dan urusan perkara sipil.
  3. Tanete Riattang, dikepalai oleh Arung Tanete Rattang, Bertugas mengepalai dan memegang Kas Kerajaan, Mengatur Pajak dan Mengawasi Keuangan.
  4. Tanete Riawang , dikepalai oleh Arung Tanete Riawang, Bertugas mengepalai Pekerjaan Negeri (Landsahap Werken/LW) Pajak Jalan, Pengawas Pertanian dan Kehutanan (Landbouw Opzichter).
  5. Macege, dikepalai oleh Arung Macege,Bertugas mengepalai Pemerintahan Umum Dan Perekonomian.
  6. Ponceng, dikepalai oleh Arung, bertugas mengepalai Urusan Kepolisian/Kejaksaan dan Pemerintahan
  7. Ujung, dikepalai oleh Arung Ujung, Bertugas mengepalai Urusan Penerangan di Kerajaan Bone.

Sampai saat ini tercatat sejumlah Kepala Daerah yang diberi kepercayaan untuk mengembang amanah Pemerintah di Tanah Bone, yaitu :

1. Abdul Rachman Daeng Mangung, Kepala Afdeling, Tahun 1951
2. Andi Pangerang Daeng Rani, Kepala Afdeling Tahun 1951-1955
3. Ma’mun Daeng Mattiro, Kepala Daerah Tahun 1955-1957
4. La Mappanyukki, Kepala Daerah Tahun 1957-1960
5. Andi Suradi, Kepala Daerah Tahun 1960-1966
6. Andi Djamuddin, Pelaksana Tugas Kepala Daerah Tahun 1966-1966
7. Andi Tjatjo Pelaksana Tugas Kepala Daerah Tahun 1966-1967
8. Andi Baso Amir, Kepala Daerah Tahun 1967-1969
9. H. Suaib, Kepala Daerah Tahun 1969-1976
10.H.P.B. Harahap, Kepala Daerah Tahun 1976-1982
11.H. Andi Madeali, Pelaksana Tugas Kepala Daerah Tahun 1982-1983
12.Andi Syamsu Alam, Kepala Daerah Tahun 1983-1988
13.Andi Syamsoel Alam, Kepala Daerah Tahun 1988-1993
14.Andi Muhammad Amir, Kepala Daerah Tahun 1993-1998 dan 1998-2003 ( Dua Periode)
15.H. Andi Muh. Idris Galigo, Bupati Bone Tahun 2003-2008 dan 2008-2013 ( Dua Periode )
16.Dr. H.Andi Fahsar Mahdin Padjalangi, M.Si., Bupati Bone Tahun 2013-2018
17. Ir.H.Andi Bakti Haruni,C.E.S., Penjabat Bupati Bone, 19 April 2018-Oktober 2018.
18. Dr.H.A.Fahsar Mahdin Padjalangi,M.Si. Bupati Bone Periode 2018-2023.

Demikian perjalanan panjang Kerajaan Bone hingga dalam pangkuan NKRI di mana Bone banyak menyimpan sejarah yang senantiasa mengalami kemajuan pesat seperti sedia kala. Masyarakatnya tetap memegang teguh adat-istiadatnya.

Terbukti sejak awal terbentuknya, tujuh wanua bergabung tidak pernah terpisah satu sama lain meskipun dihantam gelombang sejarah. Barangkali inilah salah satu sebab meskipun sudah berubah nama menjadi Kabupaten Bone tetapi tidak pernah ingin menjadi sebuah kabupaten yang dimekarkan seperti daerah lainnya ? (Allah Maha Mengetahui)

N1
loading...