Gerakan Pemerintah Hindia Belanda bergiat memperluas wilayah kekuasaannya di Sulawesi Selatan pada awal ke-20. Usaha perluasan wilayah kekuasaan tersebut, bukan hanya bertujuan menguasai daerah-daerah potensial bagi usaha pertanian, perkebunan, dan pertambangan dalam rangka perluasan penanaman modal swasta Belanda di Sulawesi Selatan.

Tetapi juga dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman guna menjamin keberhasilan usaha penanaman modal swasta Belanda tersebut. Selain itu, juga dimaksudkan untuk mencegah pengaruh politik bangsa asing lainnya pada kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, termasuk Kerajaan Bone.

Selain itu, pemerintah Belanda juga bermaksud untuk menguasai sejumlah pelabuhan, termasuk Pelabuhan Bajoe dan Pallime di Bone. Hal itu tidak terlepas dari rencana Belanda untuk melaksanakan kebijakan pelabuhan wajib pajak.

Rencana itu mulai tampak ketika pemerintah Belanda di Makassar pada 1900, menyebabkan informasi kepada kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, bahwa kebijakan pelabuhan bebas akan dihapuskan, dan kepada mereka akan diberikan uang ganti rugi atas pungutan-pungutan pajak impor-ekspor, cukai, pajak pelabuhan, pajak jangkar, dan ketentuan-ketentuan lain yang menyangkut pelayaran dan perdagangan.

Ganti rugi tersebut, pada dasarnya merupakan langkah politik untuk menegaskan bahwa kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan berada di bawah kekuasaan Belanda. Kebijakan pemerintah Belanda itu, mendapat penolakan dari kerajaan-kerajaan yang berdaulat di Sulawesi Selatan karena akan melenyapkan sumber pendapatan dan wilayah kekuasaan mereka, termasuk Bone.

Kendatipun gubernur Sulawesi yang menginformasikan rencana kebijakan itu dengan berkunjung langsung ke Bone. Kemudian masih dijelaskan lagi oleh residen Belanda yang ditempatkan di Bone (Surat Gubernur pada 19 Maret 1900).

Sikap kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, khususnya Bone itulah yang antara lain menyebabkan penghapusan kebijakan pelabuhan bebas dan pelaksanaan kebijakan pelabuhan wajib pajak tertunda.

Sebab-sebab lain tertundanya pelaksanaan wajib pajak di Makassar, yaitu:
Pertama, menurut hasil penelitian Vermeulen (1896) dan laporan Gubernur Sulawesi Gerrit W.W.C. Baron van Hoevell (1898-1903) pada 1900, bahwa penduduk Sulawesi Selatan memegang peran penting dalam kegiatan niaga di wilayah Kepulauan Hindia-Belanda bagian timur.

Kedua, laporan ini menyebabkan pemerintah meragukan keterangan bahwa kebijakan pelabuhan wajib pajak hanya akan mengurangi volume perdagangan di Makassar sebesar 22 persen. Kedua, kerajaan-kerajaan bumiputra dapat memblokade pelayaran penduduk ke bandar niaga pemerintah.

Ketiga, diperkirakan pendapatan dari kerajaan-kerajaan bumiputra tidak dapat terpenuhi.

Keempat, kerajaan-kerajaan bumiputra dapat mengembangkan bandar niaga mereka untuk bersaing dengan bandar niaga pemerintah sehingga muncul perdagangan gelap.

Kelima, kerajaan-kerajaan bumiputra dapat meningkatkan hubungan politik dan ekonomi dengan negara asing sehingga mengancam kedudukan politik dan ekonomi pemerintah.

Dalam rangka perluasan wilayah kekuasaannya di Sulawesi Selatan, pemerintah Belanda berkesimpulan bahwa satu-satunya pemecahan terhadap pembangkangan Bone ialah penaklukan secara militer yang secara halus disebut pacificatie politiek. Usaha perluasan wilayah kekuasaan melalui penaklukan militer, mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal J.B.van Heutsz (1904-1909).

Ketika Van Heutsz tampil menggantikan W. Roosemboom sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 1 Oktober 1904, ia mulai mencanangkan suatu kebijakan baru ke arah penguasaan daerah jajahan yang lebih intensif, dengan tujuan pokok ialah menguasai secara langsung seluruh wilayah Hindia Belanda, supaya terhindar dari kemungkinan campur tangan bangsa asing lainnya.

Berdasarkan kebijaksanaan itu, Gubernur Sulawesi Kroesen, mengajukan usul kepada Van Heutsz pada April 1905, agar dilakukan tindakan penaklukan terhadap seluruh Sulawesi Selatan, terutama terhadap Bone dan Gowa. Usul dari Kroesen itu, akhirnya mendapat persetujuan dari pemerintah Belanda. Hal ini jelas dinyatakan dalam surat resmi yang dikirimkan kepada gubernur Sulawesi pada 14 Juni 1905.

Pada intinya, isi surat tersebut merupakan perintah kepada Kroesen, agar memaksa raja-raja di Sulawesi Selatan untuk menyerahkan kekuasaan, yaitu tunduk, patuh, dan taat sepenuhnya kepada pemerintah dengan menandatangani korte verklaring.

Sementara itu, pemerintah Belanda mempersiapkan suatu ekspedisi militer untuk melaksanakan penaklukan, apabila raja-raja di Sulawesi Selatan menolak menandatangani korte verklaring (pernyataan pendek).

Tindakan penaklukan yang pertama dilakukan terhadap Bone, karena dianggap sebagai “kerajaan yang paling kuat dan berbahaya”. Gubernur Kroesen setuju bahwa Bone adalah paling berbahaya di antara kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan.

Di samping itu, juga karena “sikapnya yang kurang ajar”, yaitu berani menolak tuntutan pemerintah yang hendak menguasai pelabuhan Bajoe dan Pallime. Menurut Kroesen bahwa demi menegakkan dan mempertahankan kewibawaan pemerintah, melaksanakan perubahan yang diperlukan dalam hubungan dengan para penguasa lokal, serta persetujuan terhadap tuntutan-tuntutan pemerintah harus dipaksakan, kalau perlu dengan kekerasan.

Namun Van Heutsz memperingatkan, harus bersikap hati-hati agar tidak memancing timbulnya perlawanan dan menghindari kesan bahwa pemerintah hanya mencari-cari alasan untuk menguasai Bone. Karena itu berangkatlah suatu rombongan ke Bone pada 21 Juni 1905, untuk menyampaikan surat kepada raja Bone.

Rombongan itu terdiri atas Brugman, Goedhart, Cramer yang tiba di Bajoe pada 22 Juni 1905.

Dengan dua buah kapal perang berjaga-jaga di lepas pantai, mereka mengirim utusan (Karaeng Maros dan Kapitan Melayu) untuk menyampaikan surat, yang isinya menuntut Bone agar bekerja sama dengan pemerintah Belanda, dalam hal penarikan pajak impor dan ekspor, serta penempatan pejabat Belanda di Bone untuk melaksanakan pemerintahan guna mengatur dan mengawasi pelabuhan.

Setelah surat itu dibaca dan dipertimbangkan, disampaikanlah surat balasan penolakan tuntutan itu pada 29 Juni 1905. Penolakan Bone atas tuntutan itu, mendorong pemerintah Belanda segera memberangkatan ekspedisi militernya ke Sulawesi Selatan.

Pada 18 Juli 1905, ekspedisi yang terdiri atas 25 kapal (perang dan pengakut pasukan) tiba di BajoE dan berlabuh pada jarak sekitar 5.000 meter dari pantai.

Pimpinan ekspedisi lalu mengutus La Patola untuk menyampaikan ultimatun terakhir kepada raja Bone, yaitu agar bersedia menerima segala tuntutan dalam waktu 2×24 jam.

Raja Bone lalu menyampaikan kepada perutusan Belanda, bahwa sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di Bone, baik untuk kepentingan raja maupun untuk kepentingan rakyat, tidak ditentukan oleh raja sendiri. Melainkan harus melalui musyawarah yang disepakati oleh dewan Ade Pitu Bone.

Pada 20 Juli 1905, raja Bone menyampaikan jawaban penolakan, bahwa semua usaha untuk membawa Bone kepada pemikiran yang lebih baik haruslah dipandang tidak bermanfaat.

Penolakan Bone itu merupakan isyarat bagi pimpinan ekspedisi untuk melakukan penyerangan. Pada hari itu, pasukan Belanda mulai melakukan pendaratan di Ujung Pattiro tanpa mendapat perlawanan yang berarti.

Menyusul pendaratan di Bajoe pada 27 dan 28 Juli 1905, yang disertai dengan tembakan-tembakan meriam dari kapal-kapal perang Belanda. Meskipun laskar Bone memberikan perlawanan atas serangan itu, namun pasukan Belanda berhasil menduduki
Bajoe dan sekitarnya pada 29 Juli, Watampone (30 Juli), Palakka (31 Juli), dan Pasempe (2 Agustus) 1905.

Kekalahan itu memaksa raja Bone keluar dari wilayah kekuasaannya dan menjalin kerja sama dengan kerajaan lain untuk melawan pasukan Belanda. Setelah kurang lebih empat bulan (Agustus-November) raja Bone bersama pasukannya melakukan perlawan gerilya, keluar masuk hutan, naik turun gugung, berpindah dari tempat ke tempat lainnya, akhirnya terjadilah pertempuran di Pegunungan Awo, Tanah Toraja pada 18 Novemver 1905.

Pada pertempuran itu, Petta Ponggawae Abdul Hamid bersama puluhan pimpinan laskar Bone gugur sebagai kusuma bangsa. Sementara raja Bone berhasil ditangkap dan ditawan oleh pasukan Belanda. Kemudian dengan alasan demi keamanan dan ketertiban, raja Bone diasingkan oleh pemerintah Belanda ke Bandung pada 14 Desember 1905.

Asal Mula Gerakan Petta Barang :

Gugurnya Petta Ponggawae Adul Hamid di Pegunungan Awo dan pengasingan Raja Bone La Pawawoi Karaeng Segeri ke Bandung, tidak berarti bahwa perlawanan Bone terhadap Belanda telah berakhir. Sebab tidak lama setelah Bone diduduki dan dikuasai Belanda, timbul gerakan perlawanan yang dipimpin oleh Petta Barang.

Siapa sesungguhnya Petta Barang atau Daeng Pabarang, belum dapat dipastikan. Sumber tertulis dan keterangan lisan belum dapat dipastikan asal-usulnya. Oleh karena riwayat tentang asal-usul tokoh itu lebih bersifat mitos.

Ia dikisahkan hadir ke dunia ini tidak seperti manusia biasa, tetapi diturunkan dari langit (Tomanurung). Keterangan itu diperoleh W.J. Coenen, ketika melakukan percakapan dengan Petta Barang sebelum diasingkan ke Jawa.

Dari percakapan itu terungkap pula bahwa, Petta Barang sangat bangga mendapat penghormatan dalam lingkungannya. Dahulu ia senantiasa berada dalam lingkungan istana. Ketika berada di Bikeru pada masa mudanya, ia dianugerahi sebuah keris bersarung emas oleh salah seorang pengikutnya.

Nama pemimpin gerakan itu dalam sumber arsip pemerintah kolonial Belanda disebut Daeng Pabarang, sedang di kalangan orang Bone dikenal dengan Petta Barang.

Keterangan yang diungkapkan oleh Coenen tersebut, berbeda dengan riwayat yang berkembang dalam masyarakat. Terdapat riwayat yang mengisahkan bahwa ketika Petta Mangung mengakhiri pertapaannya di Gunung Bawakaraeng, ia menemukan seorang tua sedang bersandar pada sebuah pohon.

BACA JUGA :  Dialog Matoa Ujung dengan Manurunge

Ia kemudian mendekati orang tua itu dan mengajaknya ke Pasempe. Tiba-tiba mereka melihat dua ekor kuda berada dekatnya, seekor berwarna hitam dan yang lainnya berwarna putih. Mereka menggunakan kuda itu berangkat menuju Pasempe.

Petta Mangung mengantar orang tua itu ke kediaman Arung Pasempe Parakassi Petta Siga, untuk memperkenalkan dan melaporkan kehadiran orang tua itu.

Pada waktu Arung Pasempe menanyakan identitas orang tua itu, ia hanya membisu dan tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan menyangkut identitasnya. Orang tua itu hanya bermohon kiranya ia ditempatkan di atas loteng rumah (rakkeang) dari Arung Pasempe.

Permohonan itu dikabulkan dan di tempat itu ia duduk, makan, dan istirahat. Sebagai tamu, orang tua itu dilayani dan disajikan makanan menurut tata cara kebangsawanan.

Selain itu, terdapat pula riwayat tentang Petta Barang yang meng-hubungkan asal usulnya dengan keluarga Raja Bone Arung Timurung (1871-1896).

Diriwayatkan, Petta Barang adalah putra dari perkawinan antara Arung Timurung dengan Karaeng Popo (putra Raja Gowa Karaeng Katangka). Putra itu meninggal ketika masih kecil.

Konon kabarnya setelah tiga hari dimakamkan, ia bangkit dan hidup kembali. Ia kemudian kembali ke istana untuk menemui ibunya. Namun ibunya tidak percaya dan menolak anak itu hidup di istana. Penolakan ibunya itu menyebabkan sang anak meninggalkan Bone menuju Belawa. Dari sana ia meninggalkan Sulawesi menuju Jawa dan menetap di Gresik.

Ketika ia telah dewasa, tiba-tiba muncul kembali di Pasempe dan melakukan kegiatan sebagai seorang dukun (sanro) yang sakti, memiliki kekuatan magis, dan menguasai kekuatan supernatural.

Gubernur Sulawesi H. N. A. Swart melaporkan bahwa Petta Barang menampakkan diri sebagai seorang putra dari Raja Bone Basse Kajuara (1857-1860). Ia harus berjuang terus menerus tanpa mengenal lelah dan tidak boleh berhenti sebelum ia jatuh ke tangan pemerintah baik dalam keadaan hidup ataupun mati.

Sementara dalam laporan serah terima jabatan (memorie van overgave) dari Gubernur Sulawesi, A.J.L. Couvreur diceritakan, bahwa Petta Barang, seorang pemimpin gerakan kerohanian yang memulai kegiatannya sebagai dukun (sanro). Ia berlagak seperti Pamadeng Rukka, putra dari Raja Bone Basse Kajuara yang gugur di Bajoe ketika pemerintah Belanda melancarkan serangan militer ke Bone pada 1860.

Ia menunjukkan dirinya sebagai saudara laki-laki dari We Tenripada, istri dari Raja Gowa Sultan Husain (1895-1905). Setelah ia bertemu secara kebetulan dengan seorang wanita tua dari Wajo, yaitu ibu susu dari Pamadeng Rukka yang mengingatkan kembali luka-luka yang diderita hingga ia meninggal.

Jika diperhatikan riwayat tentang Petta Barang dan mengabaikan keterangan yang diberikan oleh Gubernur Sulawesi (Swart dan Couvreur), maka dapat katakan bahwa Petta Barang adalah bangsawan istana.

Keris bersarung emas yang dianugerahkan kepadanya menunjukkan, bahwa benda yang diperoleh itu adalah benda kerajaan, karena kerajaan saja yang memiliki keris barsarung emas.

Demikian pula jika dihubungkan dengan kehadiran Petta Mangung yang membawa tokoh itu ke Pasempe, maka dapat dikatakan bahwa keris itu dianugerahkan oleh Petta Manggung, orang yang dikatakan sebagai salah seorang pengikutnya.

Penganugerahan keris itu yang menyebabkan ia bersedia kembali ke Bone bersama Petta Mangung. Mereka ke Pasempe, karena Watampone telah dikuasai Belanda. Pasempe merupakan pilihan karena tempat itu, bukan hanya lebih aman dan strategis sebagai tempat persembunyian, melainkan juga penguasa dan penduduk daerah itu merupakan pendukung setia raja-raja Bone. Itulah sebabnya Pasempe selalu dijadikan sebagai tempat pertahanan dan pengungsian raja-raja Bone.

Kehadiran Petta Barang di Pasempe memiliki arti yang penting bagi munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah Belanda di Bone setelah ekspedisi militer 1905. Petta Barang memulai kegiatannya sebagai seorang dukun.

Selain praktik perdukunan, ia juga membagikan dan menjual jimat kepada mereka yang datang kepadanya. Jimat itu dikatakan memiliki kekuatan magis yang dapat menyelamatkan pemakainya dari bahaya dan menjadikan pemakainya kebal terhadap senjata.

Melalui praktik perdukunan dan penjualan jimat, Petta Barang mengorganisasikan kekuatan untuk melawan Belanda di Bone. Setiap orang yang datang kepadanya untuk berobat atau membeli jimatnya, Petta Barang memperkenalkan diri sebagai seorang utusan para dewa.

Ia hadir ke dunia tidak seperti manusia biasa, ia diturunkan dari langit dan memiliki kekuatan berkat cahaya kesucian dari yang maha suci dan maha ajaib yang mengitarinya. Pernyataan tersebut menunjukkan, Petta Barang diutus ke dunia ini untuk memimpin rakyat dan memulihkan keamanan dan ketertiban demi terwujudnya masyarakat yang damai dan sejahtera.

Selain itu, kehadiranya pada waktu Bone sudah tidak lagi diperintah oleh keturunan Tomanurung, peletak dasar terbentuknya kerajaan, memberi arti bahwa ia datang untuk memimpin rakyat mengusir pemerintah Belanda dan mengembalikan kedudukan kekuasaan Kerajaan Bone.

Pernyataan diri sebagai bukan manusia biasa menyebabkan dalam waktu singkat, ia berhasil mengumpulkan pengikut dalam jumlah banyak dan dengan mudah pengaruhnya tersebar luas. Pengaruhnya tidak hanya dikenal dalam kalangan rakyat biasa, tetapi juga dalam kalangan bangsawan tinggi. Bahkan menurut Coenen, bahwa orang yang tidak pernah melihatnya juga memandangnya sebagai pribadi yang mistik.

Banyak bangsawan yang bekerja sama dan membantu Petta Barang. Putra Ratu Tanete, La Tenri Sessu, yang turut membantu pasukan Belanda pada 1905, ternyata kemudian bekerja sama dan membantu Petta Barang.

Orang-orang di Soppeng pada umumnya mengenal Petta Barang dan mendukungnya. Bahkan regent Sigeri menggabungkan diri secara diam-diam dengannya dan mengirimkan bantuan uang kepada Petta Barang.

Dukungan dan bantuan yang diperoleh dari para bangsawan tinggi yang mendasari pernyataan Swart bahwa semakin bertambahnya pengikut dan semakin luas pengaruhnya, bukan hanya karena perjuangannya dalam menentang pemerintahan Belanda, melainkan yang terpenting adalah jaminan pemondokan dan pangan yang disediakan bagi pengikutnya.

Penyerangan Watampone dan Pattiro Bulu

Kegiatan Petta Barang di Pasempe dalam mengorganisir kekuatan perlawanan, tidak diketahui dan tidak disadari pemerintah Belanda di Bone. Hal itu bukan saja karena cara yang digunakan adalah melalui praktik perdukunan dengan sistem pengobatan tradisional, tetapi juga karena perhatian dari pasukan Belanda diarahkan untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Para penguasa lokal harus menyerahkan kekuasaannya dan mengakui kedudukan kekuasaan pemerintah Belanda.

Daerah-daerah yang telah diduduki dan dikuasai, terutama setelah pemerintah lokal menyerahkan kekuasaannya dan mengakui kedudukan kekuasaan pemerintah, ditempatkan satu regu pasukan pada kota pusat pemerintahan yang diperlengkapi dengan beberapa orang tenaga administrasi.

Di wilayah bekas Kerajaan Bone, pasukan Belanda pada mulanya ditempatkan di Watampone, Pompanua,Mare, dan Pattiro Bulu. Keadaan itu melapangkan Petta Barang lebih leluasa mengorganisir kekuatan di Pasempe, untuk menyerang kedudukan pemerintahan Belanda di Watampone.

Penampilannya sebagai dukun sakti dan pemberian jimat kekebalan kepada pengikutnya, ia berhasil memperoleh pengikut yang banyak. Para pengikutnya yakin mereka kebal terhadap senjata berkat jimat itu sehingga membangkitkan keberanian dan semangat perjuangan.

Setelah segala persiapan dirampungkan, ia mengorganisir pengikutnya untuk melancarkan serangan. Dengan bersenjatakan tombak dan keris atau badik, mereka berangkat menuju Watampone pada pertengahan Juli 1906. Sasaran penyerangan adalah bivak (perkemahan darurat militer) pasukan Belanda di Watampone.

Ketika menjelang dini hari, para pengikut Petta Barang melancarkan serangan secara tidak terduga, sehingga pasukan Belanda tidak berhasil mengorganisir kekuatan dalam menghadapi serangan musuh. Setelah melancarkan serangan, mereka dengan segera meninggalkan tempat kejadian.

Para penyerang meninggalkan tempat itu dengan meneriakkan bahwa akan kembali lagi menyerang di bawah pimpinan Petta Barang. Pernyataan itu membuat anggota pasukan Belanda senantiasa bersiaga dan melakukan patroli untuk mencegah rencana penyerangan.

Sementara penduduk dicekam ketakutan dan kecemasan akan terjadinya penyerangan susulan. Keadaan itu tidak hanya mewarnai kota Watampone, tetapi juga di tempat pasukan Belanda berada.

Karena itu Gubernur Swart menyatakan bahwa gangguan keamanan dan ketenteraman di Bone masih terus berlangsung hingga akhir 1906. Hal itu disebabkan adanya berita yang terus disebarkan tentang akan terjadinya penyerangan susulan yang dipimpin oleh Petta Barang.

Petta Barang bersama para pengikunya setelah menyerang Watampone, tidak melakukan serangan lagi hingga permulaan 1907. Nampaknya penyebaran berita tentang penyerangan susulan merupakan taktik untuk mengundang pasukan Belanda melakukan patroli dan keadaan itu dimanfaatkan untuk melakukan serangan.

Itulah sebabnya ketika satu regu pasukan patroli Belanda berada di Pising (Lamuru) pada 22 Februari 1907, tiga orang pengikut Petta Barang yang bersenjatakan tombak melancarkan serangan. Serangan yang dilancarkan secara tiba-tiba itu berakibat seorang prajurit Belanda meninggal, sementara kelompok penyerang gugur dua orang dan seorang berhasil menyelamatkan diri.

Menurut Gubernur Swart, bahwa Petta Barang mulai lebih banyak melakukan penyerangan sejak Februari 1907.Penyerangan itu tidak dilakukan secara terbuka terhadap pasukan Belanda, sebab ia hanya memiliki beberapa pengikut yang bersenjata. Namun dengan membagi-bagikan jimat kepada penduduk, sehingga para pengikutnya semakin bertambah.

BACA JUGA :  Peristiwa Rumpa'na Bone dalam Sastra Bertutur

Selain melakukan penyerangan terhadap kedudukan Belanda di wilayah Bone, Petta Barang juga mengorganisasikan perlawanan di wilayah bekas kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Selatan. Di Tanete misalnya, pasukan patroli Belanda diserang pengikut Petta Barang yang dipimpin oleh Daeng Patompo pada 26 Juli 1907.

Diperoleh berita bahwa Petta Barang selalu berada di Tanete. Karena itu pasukan Belanda melakukan penyerangan terhadap daerah itu dan Daeng Patompo gugur pada peristiwa itu.

Pada akhir Juli 1907, pasukan Belanda kembali melakukan penyerangan terhadap Tanete, namun Petta Barang dapat meloloskan diri berkat bantuan dari pengikutnya yang terdekat. Selama Petta Barang berada di Tanete, ia senantiasa berada di bawah perlindungan dari La Tenri Sessu, Datu Bakke.

Penyerangan terhadap kedudukan pasukan Belanda di Parepare pada Oktober 1907, juga diorganisir oleh Petta Barang. Pada peristiwa itu, sekitar 30 orang melakukan penyerangan terhadap bivak pada dini hari 11 Oktober 1907. Peristiwa yang dilancarkan secara tiba-tiba itu mengakibatkan seorang wanita meninggal serta tiga orang laki-laki dan seorang wanita menderita luka-luka.

Meskipun para penyerang langsung melarikan diri setelah penyerangan itu, namun pihak pasukan Belanda berhasil menyerang balik yang mengakibatkan tiga orang gugur.

Selain itu, para pengikut Petta Barang juga melancarkan serangan sekali lagi terhadap bivak di Watampone pada akhir Oktober 1907. Korban akibat serangan itu tidak diberitakan. Meskipun kelompok penyerang segera melarikan diri setelah melancarkan serangan, namun sebagian dari mereka berhasil ditawan oleh pasukan Belanda berkat kerja sama dengan kepala kampung dan rakyat.

Jika diperhatikan taktik dan starategi penyerangan pengikut Petta Barang tersebut, maka tampak, bahwa gerakan itu bercorak gangguan keamanan dan ketertiban. Taktik yang digunakan setelah malancarkan serangan, adalah segera meninggalkan lokasi dan memperdengarkan berita bahwa akan ada lagi penyerangan susulan.

Dengan cara itu mereka mengundang kecemasan penduduk dan mendorong pasukan Belanda untuk malaksanakan patroli. Melalui taktik ini, Petta Barang berusaha untuk mendapatkan keuntungkan bagi gerakannya.

Sementara penduduk yang merasa cemas dan ketakutan dengan berita penyerangan susulan, diharapkan mereka berpikir bahwa kelompok perlawanan Petta Barang termasuk kelompok yang kuat dan beranggotakan para pemberani.

Sebab jika tidak demikian, mereka pasti tidak berani mengumumkan rencana penyerangan berikutnya. Taktik perlawanan tersebut, juga dimaksudkan agar penduduk tidak berani menentang para pengikut Petta Barang, bahkan sebaliknya memberikan kemudahan dan fasilitas agar terhindar dari ancaman. Di samping itu, juga dapat mempengaruhi penduduk untuk ikut menjadi pengikut Petta Barang.

Selanjutnya, dengan rangsangan pemberian jimat yang dapat memberikan kepada pemakainya kekebalan terhadap senjata, dapat dipastikan bahwa Petta Barang semakin bertambah pengikutnya. Terlebih lagi Petta Barang bersama para pengikutnya, juga mendapat fasilitas pemondokan dan pangan dari bagsawan-bangsawan dan para penguasa lokal yang mendukung dan membantu perjuangannya dalam menentang kekuasaan Belanda.

Maksud lain dari pemberitaan penyerangan susulan tersebut, juga bertujuan mengundang pasukan Belanda melakukan patroli. Pasukan patroli umumnya berjumlah kecil, biasanya satu regu. Jumlah pasukan yang kecil itu akan lebih memungkinkan para pengikut Petta Barang yang hanya bersenjatakan tombak dan keris lebih berani dan berhasil menyerang.

Serangan-serangan itu juga sekaligus merupakan demontrasi keberanian dan kehebatan pengikut-pengikut Petta Barang. Laporan-laporan pemerintah Belanda menyangkut kegiatan Petta Barang pada 1907, menunjukkan bahwa serangan lebih banyak dilakukan terhadap pasukan patroli secara tiba-tiba, kemudian segera lari meninggalkan lokasi penyerangan.

Keberanian yang tampilkan dan didemontrasikan para pengikut Petta Barang pada gilirannya juga menggugah penduduk mengagumi pemimpin mereka. Hal itu bukan hanya memudahkan penduduk menerima mitologi yang ditampilkan untuk melegitimasikan kedudukan kepemimpinan Petta Barang, melainkan juga menerimanya sebagai seorang pemimpin gerakan perlawanan yang memiliki kesaktian dan menguasai kekuatan supernatural.

Petta Pabarang sebagai pimpinan gerakan, belum berhasil ditangkap dan ditawan hingga akhir 1907. Setiap usaha penyerangan terhadap tokoh itu selalu gagal, sebab ia senantiasa dapat meloloskan diri dari sergapan pasukan Belanda.

Keberhasilannya dalam meloloskan diri setiap usaha penyergapan, semakin menimbulkan ketenaran di kalangan pengikut dan penduduk. Timbul anggapan bahwa tokoh itu cepat menghilang apabila hendak ditangkap.

Juga dikisahkan, bahwa ia sering berganti wajah, sebentar kelihatan bagaikan seorang yang sudah tua, dan kadang-kadang tampak bagaikan seorang pemuda yang gagah dan tampan. Kesemuanya itu bukan hanya mengandung kekaguman yang merangsang orang untuk berguru dan menjadi pengikutnya, melainkan juga membuat kegelisahan dan ketakutan di kalangan penduduk.

Pada Januari 1908, tersebar berita Petta Barang akan melancarkan serangan terhadap bivak di Pattiro Bulu. Berita itu mendorong pemerintah Belanda mengirimkan dua brigade polisi militer (marechaussees) ke Pattiro Bulu.

Pengiriman pasukan itu dilakukan secara rahasia, tanpa diketahui oleh pengikut Petta Barang. Berita itu menjadi kenyataan ketika para pengikut Petta Barang melancarkan serangan terhadap bivak di Pattiro Bulu pada awal Februari 1908.

Serangan yang dilancarkan dengan jumlah anggota yang cukup banyak dengan bersenjatakan tombak dan keris itu berhasil dikalahkan oleh pasukan Belanda yang telah dipersiapkan sebelumnya. Bahkan pasukan Belanda berhasil melancarkan serangan balik terhadap kelompok penyerang yang berusaha melarikan diri.

Pada peristiwa itu, 39 orang pengikut Petta Barang gugur dan luka-luka tidak diketahui. Selain itu, juga beberapa orang pengikut Petta Barang berhasil ditangkap dan ditawan oleh pasukan Belanda.

Kegagalan itu mempunyai dampak terhadap kesetiaan para pengikut Petta Barang. Sebab tidak lama setelah peristiwa itu, Karaeng Bado, salah seorang pemimpin penyerangan bivak Pattiro Bulu, menyerahkan diri kepada pasukan Belanda.

Karaeng Bado selanjutnya diajukan ke pengadilan negeri dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Selain itu, juga karena terjalin kerja sama yang baik antara para pemimpin rakyat dan penduduk dengan pasukan Belanda dalam usaha pengejaran, sehingga semakin menyulitkan pergerakan Petta Barang bersama para pengikutnya.

Terlebih setelah paman, istri, dan saudara perempuan Petta Barang ditangkap oleh pemerintah kolonial. Akibatnya kedudukan kepemimpinannya semakin merosot, bahkan di kalangan para pengikutnya berkembang pemikiran yang meragukan kedudukan Petta Barang sebagai tokoh yang memiliki kesaktian, seorang pemimpin yang diturunkan dari langit untuk membebaskan rakyat dari kekuasaan Belanda.

Oleh karena itu, lambat laun pengikutnya semakin berkurang serta dukungan dan bantuan yang diperoleh semakin sedikit. Meskipun demikian, tidak memudarkan semangat perjuangan Petta Barang. Ia berusaha menjalin hubungan dengan Andi Panambong di Soppeng.

Menurut laporan Gubernur Coenen, bahwa Andi Panambong adalah seorang pemimpin bandit terkenal di Soppeng. Ia mengorganisir empat kelompok perampok di Soppeng. Kerja sama yang dibina itu memberikan keuntungan bagi kegiatan mereka. Mereka berdua mendapat dukungan dan bantuan dari kebanyakan bangsawan di Soppeng dan Bone.

Namun berita tentang kegiatan penyerangannya tidak terdengar lagi. Beberapa penyerangan terhadap pasukan patroli Belanda yang menggunakan taktik yang sama dengan yang digunakan oleh para pengikut Petta Barang, menggundang interpensi dari pejabat pemerintah Belanda untuk menyatakan bahwa gerakan itu dilakukan oleh pengikut Petta Barang. Salah satu di antaranya adalah gerakan yang dipimpin oleh Nyimpa di daerah perbatasan Bone Selatan dan Sinjai.

Nyimpa mengorganisir penduduk Kampung Lohe Batu untuk menyerang pejabat pemerintah yang ditempatkan di Bikeru pada 1909. Gerakan yang dianggap didalangi oleh pengikut Petta Barang ini dengan mudah dapat dipadamkan oleh pasukan Belanda yang ditempatkan di Onderafdeeling Zuid Bone.

Demikian pula halnya dengan gerakan kerohanian yang dipimpin oleh Ambo Sida di Kampung Lapajung (Onder afdeling Soppeng) pada Juni 1911.

Pada umumnya setiap gerakan yang diarahkan pada rencana ataupun penyerangan terhadap pasukan patroli Belanda dan bivak pasukan Belanda yang terjadi di Tanete, Soppeng, Wajo, Bone, Sinjai, Segeri, dan beberapa daerah yang dihuni oleh etnis Bugis lainnya dikaitkan dengan gerakan kerohanian yang dipimpin oleh Petta Barang.

Bahkan gerakan Petta Barang masih disebut-sebut sebagai ancaman terhadap keamanan dan ketertiban bagi pemerintah Belanda hingga 1941.

Penumpasan Gerakan Petta Barang

Pada awal gerakan Petta Barang, pemerintah Belanda belum bergiat sepenuhnya untuk menangkap tokoh pemimpin gerakan itu. Mereka hanya bergiat mengadakan pengawasan keamanan dengan pasukan patroli. Hal itu berkaitan erat dengan kondisional saat itu.

Jumlah pasukan Belanda yang tersedia terbatas untuk dapat menjamin keamanan dan ketertiban di wilayah Gouvenement Celebes en Onderhoorigheden. Sementara keadaan di wilayah ini tidak memungkinkan pemusatan kekuatan untuk menumpas gerakan perlawanan yang bercorak kerohanian yang demikian banyak. Demikian juga terhadap gangguan keamanan akibat kelompok perampok, baik karena tekanan ekonomi maupun sebagai gerakan protes sosial dan politik.

Itulah sebabnya Gubernur Swart lebih banyak memusatkan perhatian pada pengawasan keamanan dan ketertiban dan kurang memusatkan perhatian pada penumpasan gerakan perlawanan atau gerakan pengacauan dan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

BACA JUGA :  10 Gelar Arung Palakka

Namun ketika Petta Barang melakukan penyerangan terhadap bivak di Pattiro Bulu pada Februari 1908, pemerintah Belanda mulai melangkah untuk bergiat menumpas gerakan itu. Untuk itu diperintahkan kepada Lettu Pimentel memimpin satu pasukan mengadakan patroli dalam rangka mengikuti, mengawasi, dan menangkap tokoh gerakan itu.

Hal itu menunjukkan, bahwa pemerintah Belanda masih meragukan apakah setiap gerakan penyerangan terhadap pasukan patroli dan bivak itu diorganisir oleh Petta Barang.

Ternyata hasil inteligen Pimentel membuktikan bahwa memang benar gerakan itu diorganisir dan dipimpin oleh Petta Barang. Oleh karena itu, dilakukan usaha pengejaran terhadap Petta Barang yang sedang berada di Barru.

Pada 2 April 1908, pasukan patroli khusus yang dipimpin oleh Pimentel melancarkan serangan terhadap Petta Barang. Pada peristiwa itu lima orang pengikutnya gugur, namun Petta Barang berhasil meloloskan diri. Karena itu usaha pengejaran terus dilakukan di Barru dan Soppeng, yang dipandang sebagai tempat persembunyian Petta Barang bersama dengan pengikutnya.

Pada waktu Gubernur Sulawesi A. J. Baron Quarles de Quarles (Mei 1908–Agustus 1910) tampil menggantikan Gubernur Swart, usaha untuk mengejar dan menangkap Petta Barang kurang mendapat perhatian. Sebab, menurutnya bahwa Petta Barang bukanlah seorang yang berbahaya. Karena itu usaha pengejaran secara khusus terhadapnya dihentikan.

Hanya pasukan-pasukan patroli yang berada di setiap tempat diharapkan waspada terus dan jika menemukan dilakukan pengejaran dan menangkap, bukan hanya Petta Barang melainkan juga para pemimpin gerakan kerohanian dan gerakan perbanditan lainnya.
Sementara perhatian yang diutamakan adalah perbaikan kehidupan ekonomi dan sosial serta penataan wilayah pemerintahan, misalnya, perbaikan jalan, jembatan, dan irigasi.

Pada dasarnya Quarles berpendapat, bahwa melalui perbaikan penataan wilayah pemerintahan, sarana dan prasarana yang menunjang perbaikan kehidupan ekonomi, akan mampu mengatasi berbagai tantangan dan perlawanan yang diorganisir oleh pemimpin-pemimpin gerakan dan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan hukum seperti perampokan.

Apa yang dicanangkan oleh Quarles itu, berhasil mengatasi gangguan ketertiban dan keamanan yang terjadi di Sulawesi Selatan pada umumnya dan Bone pada khususnya. Perbaikan pemerintahan, kehidupan ekonomi, dan sosial berhasil memikat jalinan kerja sama yang baik antara para pemimpin rakyat dan masyarakat dengan pemerintah Belanda.

Jalinan kerja sama yang melibatkan para pemimpin rakyat dan masyarakat tersebut, tidak hanya ikut bekerja memperbaiki sarana dan prasarana kehidupan, tetapi juga memberi bantuan dalam usaha menjamin keamanan dan ketertiban.

Arung Cenrana bersama patroli penduduk telah membantu pemerintah Belanda membinasakan kelompok perampok yang dipimpin La Matto, seorang narapidana yang melarikan diri dari penjara Watampone dan mengorganisir perampokan di Cenrana dan Sailong.

Penyerangan yang dilancarkan penduduk di bawah pimpinan Arung Cenrana pada November 1909, berhasil membinasakan La Matto bersama seorang pengawalnya serta menawan empat orang pengikutnya. Selain itu, juga berkat kerja sama sehingga setiap persiapan gerakan rakyat dengan mudah dapat dipadamkan sebelum meletus, karena dengan segera dilaporkan kepada pemerintah Belanda, misalnya gerakan Matoa Baringeng pada September 1910 (Poelinggomang & Muh. Arfah,1995: 70).

Ketika W.J. Coenen menjadi gubernur Sulawesi (Agustus 1910 – Oktober 1913), usaha mengatasi berbagai gerakan perlawanan dan gangguan keamanan kembali menjadi perhatian penting dan diarahkan pada tindakan militer. Demikian pula halnya dengan gerakan Petta Barang, sebab menurutnya ia merupakan seorang tokoh yang berbahaya.

Petta Barang memiliki pengaruh yang sangat luas dalam kalangan masyarakat Bugis dan Makassar, baik dalam lingkungan bangsawan tinggi, kepala-kepala kampung maupun masyarakat umum. Ia merupakan seorang tokoh yang berwibawa, dan oleh masyarakat dipandang sebagai seorang tomanurung.

Karena itu, menurut Coenen gerakan itu harus dibinasakan dengan kekuatan militer. Ia memerintahkan dilakukan patroli militer khusus untuk mengejar dan menangkap Petta Barang.Pengejaran yang dilakukan oleh pasukan Belanda itu menyebabkan kedudukan Petta Barang semakin terdesak. Dalam keadan itu, ia akhirnya berusaha menggabungkan diri dengan kelompok Andi Panambong, yang selama itu mengorganisir kegiatan perampokan di Soppeng.

Penggabungan itu memberikan dorongan keberanian kepada para pengikut Andi Panambong untuk melaksanakan perampokan secara terang-terangan. Namun kegiatan perampokan itu memudahkan bagi pasukan Belanda, sebab dengan mudah dapat mengetahui tempat persembunyian Petta Barang dan Andi Panambong.

Oleh karena itu pasukan Belanda melancarkan serangan terhadap tempat persembunyian Petta Barang dan Andi Panambong di wilayah Onder afdeling Soppeng pada 30 Agustus 1912. Dalam penyerangan itu Petta Barang berhasil meloloskan diri, namun Andi Panambong sendiri gugur bersama beberapa orang pengikutnya.

Kematian Andi Panambong itu berakibat Petta Barang kehilangan dukungan dalam melanjutkan perlawanan. Ia selanjutnya mengungsikan diri ke hulu Sungai Walimpung. Di tempat persembunyian itu, sekali lagi diserang oleh pasukan Belanda. Dalam penyerangan itu, ia juga berhasil meloloskan diri.

Pada Mei 1913, Datu Citta berhasil mengetahui tempat persembunyian Petta Barang. Datu Citta selanjutnya mengorganisir patroli rakyat yang langsung di bawah pimpinannya untuk mengejar dan menangkap Petta Barang. Ia terlebih dahulu memisahkan Petta Barang dari para pengikutnya.

Oleh karena itu, Datu Citta berhasil menangkap Petta Barang di tempat persembunyiannya di Ale Cinto (Onderafdeling Soppeng) pada 5 Mei 1913. Selanjutnya Datu Citta mengantar Petta Barang ke Watan Soppeng dan menyerahkannya kepada pejabat Civiele Gezaghebber.

Petta Barang selanjutnya diajukan ke pengadilan Bumiputra (inheemsche rectbank) di Watan Soppeng. Ia dinyatakan bersalah melakukan komplotan untuk menjatuhkan pemerintahan Belanda. Karena itu, pengadilan memutuskan dan menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara (Surat Keputusan Pengadilan Bumiputra Watan Soppeng Tanggal 15 Mei 1913 No.11).

Setelah dijatuhi hukman, Petta Barang selanjutnya dibawa ke Makassar untuk dipenjarakan. Namun, Gubernur Coenen yang sejak awal memandang Petta Barang sebagai tokoh yang berbahaya, merasa kuatir jika dipenjarakan di Makassar. Sebab ia tidak mempercayai sepenuhnya pengawasan petugas penjara terhadap Petta Barang. Coenen kuatir kelak Petta Barang dapat meloloskan diri dari penjara.

Oleh karena itu diputuskan mengirim Petta Barang ke Batavia. Pada 7 Juni 1913, Daeng Pabarang diberangkatkan ke Jawa. Sementara menanti keputusan penentuan tempat pengasingannya, Petta Barang akhirnya meninggal sebagai seorang tawanan dalam penjara. Namun sebagai masyarakat di daerah Bugis tidak percaya tentang kematian itu, terutama di kalangan pengikut dan keturunannya.

PENUTUP

Gerakan Petta Barang bukan hanya dilatarbelakangi oleh pendudukan militer dan penghapusan sistem kerajaan, melainkan juga oleh keresahan masyarakat akibat terjadinya perubahan sosial sebagai konsekuensi semakin kuatnya pengaruh kekuasaan Belanda di Bone.

Pengambilalihan kekuasaan melalui ekspedisi militer Belanda, mengakibatkan sejumlah bangsawan kehilangan sumber pendapatan dan kekuasaan mereka. Oleh karena itu, kepentingan ekonomi dan politik merupakan faktor penting munculnya gerakan Petta Barang.

Sementara perubahan sosial yang menyertai penghapusan sistem kerajaan dan pelaksanaan sistem pemerintahan kolonial Belanda, seperti wajib pajak dan kerja rodi, telah menimbulkan keresahan masyarakat.

Itulah sebabnya gerakan Petta Barang yang hendak mengusir penjajahan Belanda dan memulihkan kembali kedudukan kekuasaan Kerajaan Bone mudah mendapat dukungan dari masyarakat. Dukungan terhadap gerakan Petta Barang, tidak terlepas dari taktik yang digunakan.

Petta Barang mengawali gerakannya sebagai seorang dukun yang sakti dan “menjual” atau membagikan jimat kepada pasien atau penduduk yang bersedia menjadi pengikutnya. Berkat dukungan dan bantuan dari sejumlah bangsawan dan penduduk di daerah Bugis, Petta Barang semakin kuat kedudukan kekuasaannya.

Itulah sebabnya ia berani memerintahkan kepada para pengikutnya untuk melancarkan serangan terhadap kedudukan pemerintah kolonial Belanda, bivak dan patroli pasukan Belanda. Taktik perlawanan yang dilakukan oleh Petta Barang bersama para pengikutnya cukup merepotkan pasukan Belanda sehingga dikerahkan pasukan khusus untuk menumpasnya.

Setelah berukangli mengalami kegagalan, pasukan Belanda akhirnya berhasil menangkap Petta Barang di Ale Cinto, Soppeng pada 5 Mei 1913. Petta Barang kemudian dijatuhi hukuman 20 tahun penjara.

Dengan alasan keamanan dan ketertiban Petta Barang diasingkan ke Jawa, namun ia meninggal dalam penjara sebelum menjalani kehidupan yang menyengsarakan dalam pengasingan.

Rujukan:

1905-1906. “De Gubeurtenissen in Zuid-Celebes”, dalam Weekblad voor Indie.

1915-1916. De Expeditie naar Zuid-Celebes in 1905-06, dalam Indisch Militair Tijdschri
Extra Bijlage.

Caron, L. J. J. 1933. Memori van Overgave (MvO) Gouvenement Celebes en Onderhoorigheden (Agustus 1929 – November 1933).

Coenen, W.J. 1913. Memori van Overgave (MvO) Gouvenement Celebes en Onderhoorigheden (Oktober 1910 – Agustus 1913).

Couvreur, A. J. L. 1929. Memori van Overgave (Juni 1924-Juni 1929), dalam Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde van Nederlandsche-Indie (KITLV).

1908. Zuid Celebes, Medeelingeng van het Staatkundige en Algeeme Aart.

1912. Zuid Celebes, Medeelingeng van het Staatkundige en Algeeme Aart. Kroesen, C. A. 1906. Memorie van Overgave van het Bestuur Over Het Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden.

Dan sumber lainnya.