Maraknya demo atau unjuk rasa di beberapa wilayah Tanah Air pastinya mengundang banyak perhatian berbagai kalangan. Beberapa aksi yang pada umumnya dipicu rencana diberlakukannya sejumlah RUU terkait KPK, KUHP, tragedi asap, malapetaka di Papua, dan lainnya.

Unjuk rasa itu tidak hanya melibatkan mahasiswa, Guru Besar berpakaian hitam, elemen masyarakat, bahkan di kalangan pelajar yang selama ini jarang kita lihat urusan demo-mendemo.

Seperti halnya sivitas akademika dibeberapa perguruan tinggi yang secara tegas menolak revisi UU tentang KPK. Penolakan itu diwujudkan dalam penandatanganan spanduk sepanjang 60 meter yang akan dikirimkan ke DPR dan Presiden Joko Widodo.

Di samping aksi damai dan pernyataan di beberapa kampus terkemuka, juga telah berlangsung aksi unjuk rasa di kawasan gedung DPR RI dilakukan para mahasiswa dan elemen masyarakat, bahkan disusul di beberapa daerah hal serupa juga dilakukan, salah satu intinya mendesak pembatalan revisi UU KPK yang sudah disahkan DPR.

Demo ternyata berlanjut, bahkan aksi unjuk rasa yang telah berlangsung pada tanggal 25 September lalu melibatkan para siswa/pelajar sekolah menengah se-Jabodetabek yang dalam akasi tersebut kemungkinan disusupi provokator sehingga ditemui tindakan anarkhis, kekerasan dan perusakan sejumlah fasilitas publik.

Atas dasar kejadian unjuk rasa yang terakhir itulah kemudian Mendikbud pada tanggal 27 September 2019 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 9 tahun 2019 tentang Pencegahan Keterlibatan Peserta Didik Dalam Aksi Unjuk Rasa Berpotensi Kekerasan.

Dikeluarkannya surat edaran tersebut tentu bisa dipahami, terutama dikaitkan dengan keamanan dan keselamatan peserta didik sehingga perlu dilindungi. Apalagi dikaitkan dengan UU Perlindungan Anak, secara normatif hal demikian memang layak dikemukakan.

Nah, berkaitan dengan keterlibatan siswa dalam aksi unjuk rasa pastinya juga perlu dicermati. Hal ini mengingat bahwa pemilih pemula dalam pemilihan umum adalah mereka yang telah berumur 17 tahun ke atas.

BACA JUGA :  Peran Inspektorat Daerah Sebagai Pengawas Internal

Bukankah para siswa/pelajar yang telah memenuhi syarat dan memiliki hak suara dalam Pemilu itu juga merupakan warga negara yang mempunyai aspirasi yang pantas pula didengarkan dan tidak hanya diminta suaranya ketika Pemilu berlangsung?

Bagaimanapun juga, pembelajaran berdemokrasi, menyalurkan pendapat maupun menyampaikan asiprasi secara bertanggung jawab masih perlu ditumbuhkembangkan terutama dikalangan siswa/pelajar.

Hal ini penting, karena pembelajaran politik di lingkungan sekolah juga layak dilakukan sejak dini sehingga para siswa terutama yang sudah berumur 17 tahun akan memperoleh bekal untuk mempraktikkan hak dan kewajiabannya sebagai warga negara.

Namun, jangan sampai dikarenakan hasutan pihak-pihak tertentu mereka hanyut dan ikutan demo atau unjuk rasa yang lepas dari aturan yang ada sehingga mengakibatkan kerugian.

Inisiatif dan keberanian massa pelajar untuk turun ke jalan menyampaikan aspirasi soal penolakan RUU KUHP tentu diapresiasi. Namun tindakan anarkis massa tidak dibenarkan.

Di negeri ini siapa pun bisa menyampaikan aspirasi dan ekspresi. Jadi tidak ada yang salah dari siswa ini. Tapi memang sangat disayangkan aksi anarkis yang merusak fasilitas umum.

Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi memberikan izin kepada masyarakatnya untuk turut serta baik secara langsung maupun tak langsung dalam menjalankan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden.

Secara umum, demokrasi memiliki dua bentuk, yaitu pertama Demokrasi Langsung di mana rakyat memiliki hak yang mewakili dirinya sendiri untuk memilih suatu kebijakan politik atau untuk menyuarakan pendapat yang nantinya dipakai untuk menentukan suatu keputusan.

Kedua adalah Demokrasi Perwakilan yang mana berbeda dengan bentuk Demokrasi Langsung, bentuk Demokrasi Perwakilan cenderung mengemukakan pendapat dan pengumpulan keputusan dilakukan berdasarkan hasil dari pemilihan umum.

Namun, ada kekurangan dalam penerapan demokrasi yang dilakukan pada masa modern ini, yaitu disebabkan adanya peningkatan populasi negara yang sehingga tak memiliki waktu untuk mempelajari permasalahan politik.

BACA JUGA :  Jenis-jenis media massa

Nah, berikut ini 10 manfaat dari demokrasi langsung dan demokrasi tak langsung.

1. Menjamin hak-hak dasar.Negara yang menjalankan pemerintahannya dengan sistem demokrasi menjamin hak-hak dasar warga negaranya. Penjaminan hak dasar ini dilakukan dengan terbuka sebagai cara untuk mengungkap serta mengatasi adanya masalah sosial yang belum terwujud. Tak terwujudnya hak dasar dapat terjadi karena tak adanya kebebasan. Kebebasan inilah yang dapat mewujudkan keterbukaan yang nantinya menjamin hak-hak dasar.

2. Adanya kesetaraan setiap warga negara.Sistem negara demokratis mengedepankan kepentingan rakyat dengan menomor satukan rakyat. Kekuasaan tertinggi negara demokrasi dimiliki oleh rakyat, entah dari mana rakyat tersebut berasal dan latar belakangnya. Semua warga negara dianggap sama tanpa melihat latar belakang dan asal rakyat tersebut. Sehingga, dalam suatu negara demokrasi semua warga negara dianggap memiliki kesetaraan.

3. Pemenuhan kebutuhan umum.Demokrasi dilakukan agar kebutuhan masyarakat umum dapat terpenuhi. Pengambilan kebijakan negara demokrasi tergantung pada keinginan dan aspirasi rakyat secara umum. Dengan menentukan kebijakan sesuai dengan keinginan masyarakat, dalam suatu negara demokrasi akan tercipta kepuasan rakyat karena kebutuhan masyarakat umum dapat terpenuhi.

4. Pembaharuan kebijakan sosial.Kebijakan pemerintah dibuat sesuai dengan keinginan rakyat. Akan tetapi, suatu kebijakan memiliki tenggang waktu karena dimungkinkan adanya perkembangan zaman yang akan berpengaruh terhadap kebutuhan kebijakan yang diperlukan. Negara demokrasi memungkinkan dirumuskannya kebijakan baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

5. Kebebasan rakyat untuk menyampaikan pendapat.Negara yang memiliki kekuasaan tertinggi di tangan rakyatnya akan menyediakan ruang bagi rakyat untuk menyampaikan pendapat. Rakyat yang hidup di dalam negara demokrasi bebas untuk menyampaikan pendapat selama pendapat yang dikemukakan tak bertentangan dengan Pancasila, UUD serta memiliki etika dalam menyampaikan pendapat.

6. Mencegah tirani.Sistem pemerintahan demokrasi disebut sebagai sistem pemerintahan paling aman karena pemerintah dan rakyat dapat saling berinteraksi melalui dewan yang telah dipilih oleh rakyat. Negara dengan sistem demokrasi mencegah adanya kekuasaan tunggal dai pemerintah karena rakyat turut serta dalam pemerintahan melalui dewan yang telah dipilih.

BACA JUGA :  Langkah-langkah Menerbitkan Sebuah Perda

7. Mencegah terjadinya pemerintahan yang diktaktor.Adanya peran rakyat dalam merumuskan kebijakan pemerintah secara tak langsung dapat mencegah adanya pemerintahan yang diktaktor.

8. Menciptakan pemerintah yang bertanggung jawab.Pemerintah hanyalah sebagai wakil rakyat yang ditugasi untuk merangkum semua kebutuhan rakyat sebagai salah satu acuan untuk merumuskan kebijakan. Rakyat dapat menilai dan menuntut apabila ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan kebijakan yang dirumuskan. Rakyat dapat mengajukan tuntutan apabila pemerintah melakukan penyelewengan terhadap kebijakan yang telah dibuat.

9. Meningkatkan kerja sama antar warga negara.Warga negara membutuhkan satu sama lain untuk membangun masa yang banyak sebagai salah satu cara untuk forum perundingan dan juga pengajuan kebutuhan untuk pemerintah. Meskipun setiap warga negara memiliki haknya sendiri untuk mengemukakan pendapat, namun warga negara juga memerlukan pendapat yang lainnya untuk menguatkan pendapatnya di pemerintahan. Dengan adanya demokrasi, maka rakyat akan memiiki kesadaran untuk bekerja sama satu sama lain.

10. Membuat masyarakat memiliki tanggung jawab.Adanya peran rakyat dalam pemerintahan membuat setiap warga negara untuk bertanggung jawab terhadap peran yang dimilikinya sebagai seorang warga negara yang wajib menjaga keutuhan negara. Sistem negara demokrasi menjadikan warga masyarakat memiliki tanggung jawab dalam ikut serta berperan dalam penentuan kebijakan pemerintah.

Demokrasi dianggap sebagai sistem pemerintahan yang baik, karena dengan adanya demokrasi maka akan tercipta keharmonisan antara pemerintahan dan juga masyarakat sebagai warga negara. Sistem demokrasi yang baik akan selalu mengikut sertakan warga negara dalam menentukan setiap kebijakan (Igho)