“Masa kegemilangan Dewan Kesenian Makassar menjadi ruang kreatif dan dialogis telah menghasilkan karya yang diperhitungkan pada skala nasional pada tahun 1980-an”.

Hal tersebut dijelaskan oleh Halim HD dalam tulisannya yang diterbitkan di ngopibarengdotcom, pada saat bersamaan juga menyinggung, bahwa kesenian di Makassar saat ini semakin merosot karena tidak lagi memiliki Patompo.

Patompo ini adalah sosok yang pernah memimpin Sulawesi Selatan, dan pada masa kepemimpinannya beliau sangat memberhatikan kesenian dan budaya Sulawesi Selatan. Dengan kepemimpinannya, DKM waktu itu lebih produktif dan mempunyai pengaruh untuk memajukan kesenian di Makassar.

Seiring berjalannya waktu terbentuklah Dewan Kesenian di Daerah. Salah satunya adalah Dewan Kesenian Bone (DKB) sebagai lembaga yang mewadahi komunitas seni dan seniman untuk lebih produktif. Program kerjanya yang terlihat seperti hari jadi Kabupaten Bone. Juga kompetisi-kompetisi seni untuk anak sekolah.

Saat yang bersamaan pula, komunitas seni di Kabupaten Bone sedang bertumbuh. Lontaran rasa pesimis terhadap DKB mulai bermunculan. Bagaimana DKB memahami persoalan ini? Apakah DKB Hanya selaku pelaksana dari hajatan-hajatan instansi pemerintah saja?

Menyambung pertanyaan sebelumnya, bahwa DKB tidak memiliki strategi yang tepat untuk kemajuan komunitas seni di Kabupaten Bone. Untuk kemajuan kesenian, kompetisi dan hajatan pemerintah daerah merupakan event-event popular yang sudah menjamur di setiap daerah-daerah.

Kabupaten Ponorogo misalnya, dalam website-nya melakukan sosialisasi PPKD (Pokok Pemikiran Kebudayaan Daerah) yang dihadiri oleh seniman, budayawan, dan pemerintah. Kemudian Dewan Kesenian Kapuas merangkul sekolah-sekolah, komunitas, ormas dan lain-lain untuk terlibat di pawai budaya kirab.

Yang ingin saya katakana adalah sepertinya birokrasi di kabupaten Bone terlalu menginterfensi kehadiran DKB, hal tersebut perlu diluruskan kembali agar tidak ada ketimpangan ruang lingkup kerja antara Dewan Kesenian Daerah dan Birokrasi.

BACA JUGA :  Indonesia dalam Ancaman Globalisasi

Saya kembali membuka halaman website Dewan Kesenian Jakarta, lalu membaca terkait dengan tugas dan fungsi DKJ. Di dalamnya jelas dituliskan bahwa Dewan Kesenian sebagai “mitra” pemerintah untuk merumuskan kebijakan guna mendukung kegiatan dan pengembangan kehidupan kesenian.

DKB dalam hal ini secara teknis hanya sebagai pelaksana hajatan-hajatan pemerintah. Artinya, agenda DKB hanya berdasarkan instruksi dari pemerintah dan menafikan komunitas-komunitas seni yang ada di Kabupaten Bone.

Perlu dihadirkan tatakelola yang baik untuk memperbaiki hal tersebut, dengan kajian-kajian lintas disiplin dan membuka ruang-ruang dialog bersama komunitas-komunitas seni di Kabupaten Bone. Ruang dialog itu penting untuk kemajuan komunitas seni. Inilah yang nantinya akan membentuk alur komunikasi antar pemerintah, seniman dan masyarakatnya.

Oleh : Haryudi Rahman