Sebelum mengupas tentang makna “tudang sipulung” dan “tudang pangadereng” terlebih dahulu kita bahas jenis-jenis pertemuan yang biasa dilakukan dewasa ini.

Pertemuan biasa juga disebut “conference atau meeting” yaitu terjadinya komunikasi antara dua orang atau lebih ataupun kelompok yang bersifat tatap muka diselenggarakan oleh organisasi, baik swasta maupun pemerintah untuk mendapatkan mufakat melalui musyawarah untuk pengambilan keputusan.

Dengan demikian bukanlah pertemuan kalau hanya seorang diri, lebih tepat disebut menyendiri. Berikut beberapa pengertian tentang pertemuan di antaranya:
1. Rapat:
Rapat merupakan pertemuan yang diselenggarakan untuk membahas sesuatu.
a. Rapat dinas, yaitu rapat yang diselenggarakan oleh lembaga atau instansi secara berkala untuk membahas maslaah kedinasan atau jawatan.
b. Rapat kerja, yaitu rapat yang diselenggarakan oleh instansi atau organisasi untuk membahas masalah dan menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan cara tertentu.
c. Rapat anggota, adalah rapat yang diikuti oleh anggota organisasi.
d. Rapat umum, yaitu rapat berkala (tahunan, dwitahunan) yang dapat diikuti oleh semua anggota organisasi untuk membahas kepentingan umum demi lancarnya organisasi, rapat itu juga merupakan tempat pengurusnya memberikan pertanggung jawaban.

2. Sidang:
Sidang adalah rapat untuk berdiskusi secara formal yang melibatkan dua orang atau lebih di dalamnya dengan materi yang telah disepakati sebelumnya untuk mencapai kesepakatan bersama dengan menggunakan aturan yang jelas.
Misal rapat atau dewan.
a. Sidang umum, adalah sidang yang bersifat terbuka, dapat diikuti oleh umum.
b. Sidang terbatas, adalah sidang yang hanya mengundang beberapa anggota dewan.
c. Sidang pleno, adalah sidang yang diikuti oleh semua bagian atau komisi dewan.

3. Musyawarah:
adalah rapat yang sifatnya mencari mufakat atau kata sepakat. Di sini lebih ditekankan unsur perundingan untuk menghasilkan putusan dengan suara bulat.
a. Musyawarah nasional, adalah musayawarh yang diselenggarakan organisasi dan yang diikuti oleh wakil-wakilnya dari berbagai daerah kepengurusan.
b. Musyawarah besar adalah musyawarah yang diikuti semua unsur organisasi.

BACA JUGA :  Walasuji dan Filosofi Bambu

4. Konferensi:
adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh organisasi/negara untuk berunding atau bertukar pendapat mengenai masalah yang dihadapi bersama.

5. Kongres:
adalah pertemuan yang diikuti para wakil organisasi atau golongan berbagai kelompok masyarakat dan yang diselenggarakan secara berkala untuk membahas dan mengambil putusan mengenai masalah yang menyangkut kepentingan bersama.

6. Muktamar:
adalah kata lain untuk konferensi, muktamar akbar sama dengan kongres.

7. Seminar:
adalah (1) pertemuan mahasiswa tingkat lanjut dengan bimbingan profesornya. Peserta seminar melaporkan perkembangan atau hasil studinya yang kemudian didiskusikan. Karena itu, seminar disebut juga kuliah kerja. (2) pertemuan sekelompok ahli atau peminat yang membahas masalah tertentu setelah pangajuan prasaran atau makalah.

8. Simposium:
adalah pertemuan yang membahas satu atau beberapa masalah yang berkaitan, yang diajukan oleh pengantar diskusi yang merupakan ahli di bidangnya.

9. Diskusi panel:
adalah pertemuan yang mendiskusikan suatu topik yang menjadi perhatian umum. Topik yang dibahas biasanya mengenai masalah politik atau sosial. Pembahasan topik dilakukan oleh beberapa ahli yang membentuk kelompok ( panel) di hadapan hadirin atau melalui siaran radiao/televisi.

10. Lokakarya:
adalah program pendidikan dan pelatihan yang padat dan singkat. Pemimpin lokakarya memberi tugas kepada peserta yang harus dikerjakan pada waktu itu juga.

11. Serasehan:
adalah pertemuan yang tidak bersifat formal. Kegiatan ini tidak terikat tertib aturan pembicaraan yang ketat. Peserta bebas mengungkapkan pendapatnya mengenai masalah yang dihadapinya.

Baik kita kembali ke laptop. Sejak lama, nilai-nilai demokrasi sudah hidup dalam masyarakat Bugis. Budaya musyawarah untuk mencapai mufakat sudah dipraktikkan sejak zaman dahulu, yang dikenal dengan istilah tudang sipulung dan tudang pangadereng.

Kata tudang sipulung berarti duduk bersama. Secara konseptual merupakan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kepentingan-kepentingannya dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi.

BACA JUGA :  Lipa Sabbe atau Sarung Bugis

Tudang sipulung juga bisa diartikan sebagai wadah yang memediasi antara kepentingan masyarakat dengan pemerintah (penguasa). Tradisi tudang sipulung telah dilakukan sejak lama oleh masyarakat Bugis, sebagai ruang bersama untuk bermusyawarah dan bermufakat dalam rangka mencari solusi atas persoalan yang tengah dihadapi masyarakat.

Dahulu kala, para tetua Bugis sering duduk dan berkumpul bersama untuk membicarakan suatu masalah dan mencari solusinya. Permasalahan kehidupan masyarakat selalu diselesaikan dengan tudang sipulung.

Pelaksanaannya dapat bersifat resmi maupun tidak resmi. Mulai dari tingkat paling kecil dalam keluarga, antar keluarga, dalam kampung, antar kampung, dalam kerajaan/negara, hingga antara kerajaan/negara.

Tudang sipulung yang sifatnya tidak resmi biasanya dilakukan dalam lingkungan keluarga atau antar keluarga. Hal yang dibicarakan adalah persoalan-persoalan keluarga, seperti pernikahan, lamaran dan sebagainya.

Sedangkan Tudang pangadereng, yaitu hal yang menyangkut keputusan penting dalam suatu kampung atau kerajaan, biasanya dilaksanakan secara resmi, yang dipimpin oleh seorang matoa (yang dituakan menurut adat) sebagai pemimpin atau raja suatu kampung atau negara (wanua).

Tudang sipulung yang dilaksanakan dalam suatu kampung disebut tudang wanua (duduk bersama dalam suatu kampung) yang dihadiri oleh seluruh masyarakat dan para penghulu penghulu adat.

Proses musyawarah untuk mencapai mufakat berlangsung secara demokratis. Pimpinan tudang sipulung yakni ketua adat (pangulu kampong/wanua) berkewajiban meminta pendapat kepada peserta tudang sipulung.

Peserta yang dimintai pendapat berkewajiban mengemukakan pendapatnya walaupun pendapat yang diberikannya sama dengan peserta lain atau telah dikemukakan terlebih dahulu oleh peserta sebelumnya. Apabila seorang peserta tidak setuju atas suatu hal, maka ia harus mengungkapkan secara langsung dalam musyawarah tersebut, apa yang menjadi alasannya sehingga tidak setuju.

Alasan tersebut harus diungkapkan secara rasional. Keputusan yang akan dicapai dalam musyawarah merupakan keputusan atas kehendak bersama dan untuk kepentingan bersama, yang diibaratkan bagaikan air yang mengalir bersama-sama. Antara kehendak penguasa (pemerintah kerajaan) dan kehendak rakyat harus berjalan beriringan dalam menemukan titik temu berdasarkan kepentingan bersama.

BACA JUGA :  Filosofi Rumah Bugis

Hasil musyawarah tudang sipulung dikuatkan ke tingkat “tudang pangadereng”. Dalam pertemuan ini pesertanya adalah perwakilan dari masing-masing kelompok dengan tidak membahas lagi apa yang telah disepakati pada saat tudang sipulung melainkan hanya menguatkan sebagai sebuah keputusan.

Pada tudang pangadereng, para perwakilan kelompok masing-masing membubuhkan cap jempol dihadapan raja (penguasa). Setelah itu raja menuturkan/membacakan kembali poin-poin kesepakatan kemudian membuhkan juga cap jempolnya. Inilah yang disebut “uluada assiteppereng” (perjanjian kesepakatan).

Uluada/perjanjian kesepakatan tersebut adalah keputusan mutlak yang wajib dijalankan oleh seluruh warga. Dipegang oleh raja kemudian disimpan dalam sebuah “caropong” (sehasta bambu).

Jadi “tudang sipulung” sama halnya “serasehan” sedangkan “tudang pangadereng” seperti halnya “sidang terbatas”.

Dari pemaparan di atas, maka dapat dikemukakan, bahwa prinsip-prinsip demokrasi telah ada dan dilaksanakan sejak masa-masa kerajaan di Sulawesi Selatan yang menjadi sarana bermusyawarah bagi masyarakat untuk memperoleh kata mufakat atas permasalahan yang tengah dihadapi. Artinya demokrasi bukan hal baru tetapi sudah ada sejak lama dan diterapkan di kerajaan-kerajaan Bugis.

Bandingkan saat ini, sebutlah di DPR kita yang terhormat, musyawarah berkali-kali bahkan bersidang berkali-kali belum satupun menghasilkan keputusan.