Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Kabupaten Bone  tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bone Beradat (SBB). santer dibahas di kalangan akademisi dan pemangku kepentingan terkait.

Sejatinyanya sebuah Ranperda jika bukan oleh Kepala Daerah setempat yang mengusulkan maka pihak DPRD dapat mengusulkan.

Dan Ranperda tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bone Beradat kali ini diinisiasi oleh DPRD Kab. Bone melalui Komisi I yang menangani komunikasi dan informasi.

Sebuah inisiasi yang patut diacungi jempol mengingat formalitas sarana publik pemda Bone ini melalaui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone menuntut perhatian serius dari pemerintah.

Sebagai sebuah peraturan yang dikeluarkan di daerah, tentu akan lebih baik, tepat guna dan manfaat serta menjadi pemenuhan atas setiap kondisi dan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bone karena dilandaskan dengan kearifan lokal dan juga disesuaikan dengan visi misi Bupati Bone dalam pemenuhan kebutuhan informasi publik di Kab.Bone.

Adapun penyusunan sebuah perda mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Nah, ada serangkaian proses yang harus dilalui dalam penerbitan dan pengesahan sebuah perda (Peraturan Daerah).
Secara umum berikut langkah-langkahnya :

Langkah 1 : Perencanaan dan Penyusunan
Langkah awal adalah perencanaan dan penyusunan. Meliputi identifikasi issu dan masalah. Apa saja masalah yang ada dan bagaimana hal-hal seputar issu tersebut.

Setelah mengidentifikasi issu dan masalah maka dilakukan identifikasi legal baseline atau landasan hukum, serta penelitian dan pengkajian tentang bagaimana peraturan daerah (Perda) baru tersebut nantinya dapat memecahkan masalah yang ada. Semua materi tersebut dikaji dan diselaraskan serta dituang dalam sebuah Naskah Akademis.

Naskah Akademis adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap issu dan masalah yang telah diidentifikasi tadi.

BACA JUGA :  Mengenal Tsunami

Sebuah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah yang diangkat dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum di masyarakat.

Dalam hal ini, issu dan permasalahan yang diangkat adalah tentang legalitas penyiaran publik milik Pemda Bone. Dan penyusunan Naskah Akademis yang dipercayakan pada pihak ketiga yakni Perguruan Tinggi/Universitas, dll.

Biasanya di bagian akhir Naskah Akademis disertai dengan lampiran berisi draft perda atau Ranperda (rancangan peraturan daerah) yang memuat bab dan pasal yang mengatur dan menjadi jawaban atas setiap kondisi dan permasalahan tentang issu yang telah dijelaskan dalam Naskah Akademis.

Ranperda ini merupakan Prolegda (program legislatif daerah), disusun bersama-bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Untuk selanjutnya, ketika sebuah Perda telah disetujui, maka akan menjadi rujukan bagi Kepala Daerah untuk membuat juknis atau peraturan terkait hal-hal yang telah dituangkan dalam perda.

Langkah 2 : Pembahasan
Setelah penyusunan Naskah Akademis dan Ranperda selesai, maka kegiatan selanjutnya adalah pembahasan untuk mendapat masukan dan perbandingan dari sudut pandang publik dan pemangku kepentingan terkait.

Kegiatan ini dapat dilakukan oleh DPRD misalnya dengan melakukan rapat kerja, hearing public (konsultasi public), ataupun sosialisasi dengan mengundang SKPD terkait, perwakilan masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat yang terkait dengan issu yang diangkat dalam Perda.

Kegiatan memperkaya Naskah Akademis Ranperda ini dapat juga dilakukan dengan mengadakan kunjungan kerja atau Studi Banding di lembaga yang kompeten atau Pemda yang pernah mengeluarkan Perda yang sama.

Setelah semua muatan materi dan substansi yang didapatkan dirasa cukup, Naskah dan Ranperda sebelumnya tersebut disempurnakan dan diharmonisasikan kembali oleh DPRD agar benar-benar memenuhi kebutuhan di daerah.

BACA JUGA :  Budaya kerja

Untuk selanjutnya, Ranperda yang telah final tersebut akan digelar kembali dalam pemaparan rapat paripurna DPRD untuk disetujui bersama.

Langkah 3 : Pengesahan dan Pengundangan
Apabila pembahasan Ranperda tersebut dalam rapat akhir di DPRD telah selesai dan disetujui oleh DPRD, Ranperda akan dikirim oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah dalam hal ini Bagian Hukum untuk mendapatkan pengesahan.

Penomoran Perda tersebut dilakukan oleh Bagian Hukum. Kepala Bagian Hukum akan melakukan autentifikasi. Kepala Daerah mengesahkan dengan menandatangani Perda tersebut untuk diundangkan oleh Sekretaris Daerah. Sedangkan Bagian Hukum bertanggung jawab dalam penggandaan, distribusi dan dokumentasi Perda tersebut.

Apabila masih ada kesalahan teknik penyusunan Perda, Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah dapat menyempurnakan teknik penyusunan Ranperda yang telah disetujui oleh DPRD sebelum disampaikan kepada Kepala Daerah.

Jika masih juga terdapat kesalahan teknik penyusunan setelah diserahkan kepada Kepala Daerah, Kepala Daerah dapat menyempurnakan teknik penyusunan tersebut dengan persetujuan Pimpinan DPRD. Setelah Perda diundangkan dan masih terdapat kesalahan teknik penyusunan, Sekretaris Daerah dengan persetujuan Pimpinan DPRD dapat meralat kesalahan tersebut tanpa merubah substansi Perda melalui Lembaran Daerah.

Langkah 4 : Penyebarluasan
Agar memiliki kekuatan hukum dan dapat mengikat masyarakat, Perda yang telah disahkan oleh Kepala Daerah harus diundangkan dalam Lembaran Daerah. Pemda wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah agar semua masyarakat di daerah setempat dan pihak terkait mengetahuinya.

Nah, demikian gambaran umum tentang proses penerbitan sebuah perda inisiatif DPRD di Kabupaten/Kota. Dan sebagai contoh adalah Ranperda tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bone Beradat (SBB) di Kabupaten Bone.

Rapat kerja, konsultasi publik, dan juga kunjungan kerja ke lembaga kompeten telah dilakukan untuk mendapatkan muatan dan substansi dalam memperkaya Ranperda tersebut.

BACA JUGA :  Fakta Kopi si Hitam Manis

Publik pun berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam pembentukan sebuah Perda. Masukan dapat diberikan melalui rapat dengar pendapat, konsultasi publik seminar atau diskusi.

Referensi :
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.