Perjuangan La Maddaremmeng Sultan Muhammad Shaleh Raja Bone ke-13 dalam pengembangan syiar Agama Islam di Kerajaan Bone tidak tanggung-tanggung. Berbagai tantangan yang dalam mengaplikasikan nilai-nilai Islam pada Kerajaan Bone adalah prestasi terbesar seorang La Maddaremmeng.

Beberapa usaha yang dilakukan oleh La Maddaremmeng di antaranya penghapusan budak, membentuk
parewa syara’, dan melakukan pemurnian agama.

Dalam berbagai catatan sejarah, Proses Islamisasi di Indonesia, terjadi pada abad XIII sebagai bukti adanya Kerajaan-Kerajaan Islam yang berdiri pada masa itu, salah satunya berada di Daerah Aceh yaitu Kerajaan Perlak (abad XIII) dan Kerajaan Islam Pasai (abad XIII) kedua kerajaan ini adalah pintu masuknya Islam di kerajaan-kerajaan yang berada di Nusantara.

Sebab kedua kerajaan ini, Islam tersebar di Pulau Jawa abad XV, Pulau Maluku abad XV, Pulau Sulawesi abad XVII dan Pulau Kalimantan abad XIII. Walaupun Islam masuk di Kerajaan Gowa nanti pada abad XVII dan dijadikan sebagai agama resmi kerajaan.

Masuknya Islam di Kerajaan Gowa sebagai agama resmi kerajaan, menjadi cikal bakal lahir dan berkembangnya Agama Islam di Sulawesi Selatan meskipun ada tiga kerajaan besar yang ada dan saling bekerjasama yaitu, Luwu, Gowa dan Bone.

Akan tetapi Kerajaan Gowa yang memegang peranan penting dalam misi dakwah Islamiah, karena Islam sudah menjadi agama resmi kerajaan, maka Raja Gowa dan Tallo sebagai kerajaan kembar memiliki keinginan untuk menyampaikan Agama Islam ke kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan khususnya.

Dengan demikian, penyebaran Islam yang ada di Sulawesi Selatan kemudian mulai diserukan. Kesepakatan ini tertuang dalam literatur sejarah, dijelaskan bahwa yang menjadi modal utama Kerajaan Gowa menyeru Islam sampai pada Kerajaan Bone, yakni adanya kesepakatan antara Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone di masa lalu yang mengatakan bahwa:

“Barang siapa di antara mereka yang menemukan jalan yang lebih baik,
maka ia berkewajiban memberitahukan tentang jalan yang baik itu kepada yang lainnya”.

Perjanjian ini ada sejak lama, dengan demikian Sultan Alauddin (1593-1539 M) menyerukan Islam ke Kerajaan Bone. Dijadikannya Islam sebagai agama resmi di Kerajaan Gowa pada abad ke-XVII maka dakwah Islampun mulai dikembangkan sampai pada Kerajaan Bone, yang dibawa oleh Sultan Alauddin.

Meskipun pada awalnya pihak kerajaan menolak ajakan tersebut namun pada akhirnya Islampun masuk pada masa pemerintahan La Tenriruwa (1611 M) yangp ada saat itu menjadi Raja Bone ke-11 dan hanya menjabat kurang lebih tiga bulan lamanya.

Masuknya Islam di Kerajaan Bone, dianggap perlu adanya pengembangan Islam pada kerajaan tersebut. Raja Bone ke-13 La Maddaremmeng atau yang nama Islamnya Sultan Muhammad Shaleh yang pada saat itu memimpin kerajaan, melakukan pembaharuan yang lebih fokus pada keislaman sehingga Bone mampu menjadi salah satu Kerajaan Islam yang ada di Sulawesi pada umumnya dan Bone pada khususnya.

Selain dari pada itu kerajaan tetangganya pun seperti Sopeng, Wajo, Sidenreng, dan Sawitto mendapat pengaruh dari keinginannya menjadikan Kerajaan Bone sebagai Kerajaan Islami.

Meskipun Kerajaan Bone masa pemerintahan La Maddaremmeng, telah dikaji sebelumnya, namun hal tersebut tidak secara spesifik membahas tentang pengembangan Syiar Islam pada masa La Maddaremmeng, akan tetapi lebih
kepada sistem pemerintahan yang dibangun serta peperangan antara Kerajaan Bone dengan Kerajaan Gowa. Selain itu, pendekatan yang digunakan tidak mengunakan pendekatan agama sehingga lebih bersifat umum.

Oleh karena itu, tulisan ini lebih fokus pada syiar Islam yang dilakukan oleh La Maddaremmeng sebagai Raja Bone ke13, beliau terkenal sangat giat dalam membentuk pemerintahan yang berbasis Islam terbukti pada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya, sehingga penulis menganggap bahwa hal tersebut bagian dari Dakwah Islam yang sangat penting sehingga dijadikan sebagai aturan kerajaan meskipun banyak yang kontra dengan kebijakan tersebut.

Usaha La Maddaremmeng Sultan Muhammad Shaleh

1. Menghilangkan Perbudakan

Sistem perbudakaan di Kerajaan Bone, memang sudah menjadi budaya di tengah-tengah masyarakat serta sudah menjadi warisan turun-temurun dari nenek moyang di masa lalu. Namun setelah masuk Ajaran Islam, sedikit demi sedikit sistem perbudakan ini mulai terkikis.

Adanya perbedaan hak antarsesama manusia pada masa pemerintahan La Maddaremmeng, sehingga La Maddaremmeng menilai hal tersebut sebagai masalah sosial ditengah-tengah masyarakat Kerajaan Bone. Sehingga harus diperbaharui agar supaya kehidupan masyarakat lebih
sejahtera.

Sistem perbudakaan ini, tidak hanya bertentangan dengan norma Agama Islam akan tetapi juga pada tatanan sosial yang tentu sangat berpengaruh terhadap karakter manusianya. Misalnya perlakuan seorang tuan terhadap budaknya, sangat berbeda dengan sesamanya para bangsawan, seorang budak dapat diperlakukan sesuka hati tuannya karena dianggap sebagai budak saja yang sangat rendah derajatnya di mata manusia.

Sebagaimana dalam lontara’
disebutkan bahwa :

“Iyana (La Maddaremmeng) mapparéntangngi ri to Boné pamaradékai sininna ata riyalaé ri laleng musu’ kuwaé topa sininna ata riduiriyé. Iya muwasa’ ata mana’é manennungeng wedding mui ripowata naé riyagi lise’ bolai padatosa’ séajingngé”.

Artinya:
Inilah (La Maddaremmeng) yang memerintahkan kepada masyarakat
Boné untuk memerdekakan seluruh sahaya yang diambil dalam peperangan, juga seluruh sahaya yang dibeli. Adapun sahaya warisan yang telah lama mangabdi dibolehkan dijadikan sahaya, tetapi harus diperlakukan mausiawi sebagaimana perlakuan terhadap keluarga sendiri.

Sistem penghapusan budak, merupakan rintisan La Maddaremmeng yang pada dasarnya menginginkan syariat Islam berlaku dalam ruang lingkup Kerajaan Bone. Aturan baru ini merupakan bagian dari pengembangan Islam pada Kerajaan Bone, sehingga syariat Islam dapat berkembang sertamasyarakat Kerajaan Bone pada umumnya akan paham tentang aturan-aturan yang terdapat dalam Ajaran Islam.

2. Membentuk Dewan Syara (Parewa Sara’)

Perjuangan yang dilakukan oleh La Maddaremmeng dalam melakukan
pengembangan Islam di Kerajaan Bone, ternyata tidak hanya pada bidang sosial,saja akan tetapi pada bidang yang lain juga telah dilakukan perombakan pada sistem pemerintahan Kerajaan Bone.

Pada masa Pra Islam di Kerajaan Bone memang sudah dikenal konstitusi yang mengatur masyarakat Kerajaan Bone pada
umumnya, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pada bidang religi semua itu di rangkum dalam Konsep Pangaderreng yang di dalamnya terdapat empat pilar
yakni Adat (Ade’), Undang Undang(Rapang), Peradilan (Bicara),bklasifikasi(Wari’).

Empat konsep yang dianut oleh pemerintahan di Kerajaan Bone,
merupakan undang-undang yang sudah lama digunakan. Setelah masuknya Islam maka dipandang perlu adanya sistem dalam pemerintahan yang khusus pada
bagian keagamaan, maka lahirlah yang disebut dengan Konsep Sara’ atau yang dikenal dengan Syariat Islam, memadukan antara hukum tradisional dengan hukum agama merupakan jalan yang harus ditempuh oleh Raja La Maddaremmeng agar supaya pengetahuan tentang Islam lebih mendalam lagi.

Ada beberapa bidang kerja dari pejabat syara pada masa Raja La Maddaremmeng, di antaranya mengenai peradilan agama, perkawinan, perceraian, talak/rujuk, harta warisan, hibah, wakaf, urusan haji, zakat, infak, sedekah, penetapan mulai puasa, lebaran, shalat Jumat, serta hari-hari besar Islam lainnya.

Dengan demikian dibentuklah beberapa lembaga dewa syara’ dan pejabat pejabatnya antara lain Qadhi yang diberi gelar Petta Kalie, Imam yang bergelar Petta Imang, Khatib yang diberi gelar Puang Katte, dan Bilal yang diberi gelar Bilala.

Selain itu petugas tambahan juga diperlukan seperti marbot, staf panitia zakat, juru penerangan atau muballiqh, guru mengaji dan lain sebagainya. Para petugas inilah yang diberikan amanah oleh Raja La Maddaremmeng, agar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan wewenang masing-masing pejabatnya.

Selain pembentukan lembaga dan para pejabat, sarana peribadatan juga ditingkatkan untuk memudahkan dalam hal beribadah salah satu di antaranya yakni pembangunan mesjid di Lalebbata (Ibukota Kerajaan Bone) masjid ini diberi nama Al-Mujahidin atau biasa juga disebut Masiji Laungnge yang artinya mesjid tertua di Watampone.

3. Pemurnian Ajaran Islam

Proses pemurnian Agama Islam memerlukan waktu yang lama tidak
dapat dilakukan secara instan, hal tersebut karena kepercayaan nenek moyang masyarakat Kerajaan Bone masih melekat pada saat Islam sudah masuk di kerajaan tersebut.

La Maddaremmeng sebagai seorang raja yang dikenal sangat patuh terhadap aturan Islam sebagaimana yang tercantum dalamLontara’, sebagaiberikut :

Iyatonaé Arung mangkau’ ri aseng maséro pagama. Na maraja pakkamase ri padanna winru’ ri Allah Ta’ala.

Artinya:
Inilah raja yang berkuasa yang diterkenal religius, lagi tinggi kasih sayangnya sesama ciptaan Allah SWT.

Masa pemerintahan La Maddaremmeng masyarakatnya masih banyak yang sulit membedakan antara kebudayaan lokal dengan syariat Islam sehingga masih banyak praktik-praktik yang bertentangan dengan Islam.

Sebagai seorang raja yang terkenal akan kesalehannya, tentu Ia juga akan memberantas hal yang bertentangan dengan Ajaran Islam seperti halnya perbuatan syirik, tahyul, khurafat, dan bi’dah.

Salah satu contoh pelaksanaan upacara ritual untuk menghormati yang mereka anggap sebagai pencetus dan penolak bencana, maka dengan melaksanakan upacara atau memberikan sesajen kepadanya dapatlah terhindar  dari murkanya, dan sebaliknya mendapat simpati dari yang mereka anggap sebagai penunggu suatu tempat tertentu seperti roh leluhur dan sebagainya.

Selain kegiatan dakwahnya La Maddaremmeng juga memerintahkan kepada seluruh jajaran kerajaan serta pada masyarakat pada umumnya untuk
membasmi segala tempat-tempat yang dianggap keramat serta tempat pemujaan lainnya yang dianggap dapat merusak aqidah masyarakat Kerajaan Bone.

Kegiatan pemurnian agama ini, semata-mata untuk memurnikan keyakinan masyarakat Kerajaan Bone yang masih terkontaminasi dengan keyakinan nenek moyang mereka. Dengan begitu masyarakat kerajaan akan lebih paham tentang konsep tauhid dalam Islam.

Tantangan La Maddaremmeng

1. Tantangan Internal

Wé Tenrisoloreng, merupakan ibu kandung La Maddaremmeng yang bergelar Makkalarue dan juga sebagai pemegang takhta Datu Pattiro masuk di antara orang-orang yang menentang kebijakan La Maddaremmeng.

Setelah La Maddaremmeng, mengeluarkan beberapa kebijakan yang sangat menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, La Maddaremmeng tidak menyangka bahwa tokoh utama yang menjadi bagian oposisi yakni ibu kandungnya sendiri.

Dalam lontara’ disebutkan bahwa :

Namaégana kuwa arung nenniya tau décéng riyagelli ri arumponé. Namukka’ teng pudu-pudu’na pamaradékai ata ala musu’na iyarégga ata naduiriyé. Naé kaminang magettengngé téya siseng pamaradékai atanna datuésa’ ri Pattiro indo’ topajajiyanna arumponé.

Artinya:
Banyaklah bangsawan dan masyarakat biasa yang dimurkai oleh Arumponé (La Maddaremmeng) sebab tidak sudi memerdekakan sahayanya, baik sahaya yang didapat dari perang maupun sahaya yang dibeli. Adapun yang paling keras menolak memerdekakan sahayanya
adalah Datu Pattiro, ibu kandung Arumponé (La Maddaremmeng).

Dilihat dari hubungan keluarga sangatlah dekat akan tetapi perbedaan paham serta kecintaan terhadap dunia akan mengubah segalanya, sekali pun itu adalah orang tua La Maddaremmeng sendiri.

Secara genetik, yang seharusnya menjadi motivasi utama dalam melaksanakan kebijakan La Maddaremmeng yakni ibunya. Akan tetapi karena ibunya berada pada barisan oposisi, maka La Maddaremmeng dengan keyakinan yang teguh menegakkan syariat Islam harus mampu berhadapan dengan ibunya demi penegakan syariat Islam.

Pihak oposisi menganggap tidak diuntungkan dari kebijakan La Maddaremmeng, karena tidak lagi mendapat pesuruh yang yang dapat
dipekerjakan secara suka rela oleh seorang tuan atau bangsawan.

Selain itu, pada umumnya masyarakat Sulawesi Selatan mengenal sistem sosial bahwasanya siapa yang yang memiliki banyak budak maka orang tersebut sangatlah terpandang dan disegani oleh masyarakat pada umumnya. Meskipun demikian La Maddaremmeng tetap pada pendiriannya untuk melaksakan aturan baru tersebut pada kerajaannya.

2. Tantangan Eksternal

Terbukanya kembali pintu peperangan antara Kerajaan Bone dan Kerajaan Gowa karena adanya problem yang terdapat dalam internal kerajaan Bone yang berdampak pada kerajaan lainnya, apalagi kerajaan tersebut memiliki kepentingan di dalamnya sehingga pihak Kerajaan Gowa kembali mengambil andil di dalamnya.

Namun sebelum lebih jauh melangkah pihak Kerajaan Gowa juga sangat jeli melihat kondisi politik pada saat itu dengan menggunakan pendekatan kekeluargaan untuk menuntaskan
permasalahan tersebut.

Salah satu jalan yang ditempuh oleh Kerajaan Gowa yang dipimpin oleh
Sultan Malikussaid, adalah mengunakan jalan damai hal ini dilakukan untuk menjaga pandangan dunia internasional agar tetap baik.

Jalan damai ini juga dilakukan untuk mengembalikan hubungan yang baik antara La Maddaremmeng dengan ibunya serta para bangsawan yang ikut pada barisan oposisi. Akan tetapi, dengan catatan bahwa semua kebijakan yang dikeluarkan oleh Raja La Maddaremmeng harus dicabut kembali karena dianggap tidak sesuai dengan tatanan sosial dan budaya yang telah mapan di Kerajaan Bone.

Disebutkan dalam lontara’ sebagai berikut :

Aga nassurona karaengnge paka inge’i arungpone. Nassuro soddungngi ritu parentana.

Artinya:
Maka menyuruhlah karaengnge (Sultan Malikussaid) mengingatkan
Arumpone (La Maddaremmeng) agar menarik kebijakannya itu.

Setelah Sultan Malikussaid mengirim surat ke Kerajaan Bone dan diterima oleh La Maddaremmeng, maka La Maddaremmeng dengan tegas menolak seruan tersebut.

Menolaknya Raja Bone atas seruan itu, maka jalur konflik pun tidak dapat dibendung dan La Maddaremmeng dengan penuh keyakinan karena telah menjalankan syariat Islam maka akan siap menerima
konsekwensinya sekalipun dalam bentuk peperang antara kerajaan.

Alasan inilah yang kemudian digunakan oleh Kerajaan Gowa untuk kembali menyerang Kerajaan Bone, dengan mengatasnamakan pembelaan terhadap ibu La Maddaremmeng tetapi semua itu tidak luput dari kepentingan politik yang pada akhirnya Kerajaan Bone harus menjadi negara bagian Kerajaan Gowa setelah kalah pada saat berperang di Passempe.

Gerakan Pemurnian Ajaran Islam Tahun 1966

Pada masa pergolakan DI/TII, tahun 1950-an, pasukan Kahar Muzakkar memberantas para bissu karena dianggap penyembah berhala dan tidak sejalan dengan syariat Islam.

Ribuan perlengkapan upacara dibakar atau ditenggelamkan ke laut. Banyak sanro (dukun) dan bissu dibunuh, atau digunduli lalu dipaksa menjadi laki-laki normal. Kahar Muzakkar menganggap kegiatan para bissu ini adalah menyembah berhala, tidak sesuai dengan ajaran Islam dan membangkitkan feodalisme.

Mereka dianggap tidak beragama, melakukan perbuatan syirik, dianggap menganut ajaran animisme. Barang siapa masih menganggap arajang sebagai benda kramat berarti menduakan Tuhan. Di antara mereka yang tertangkap harus memilih antara mati di bunuh atau memilih masuk agama Islam serta menjadi manusia normal (pria).

Gerakan pemurnian ajaran Islam tersebut di kenal dengan nama “Operasi Toba” (Operasi Taubat) yang gencar-gencarnya terjadi pada tahun 1966. Sejak itu, upacara Mappalili mengalami kemunduran, upacara-upacara bissu tidak lagi diselenggarakan secara besar-besaran. Para bissu bersembunyi dari ancaman maut yang memburunya.

Dari uraian di atas maka dapat dikemukakan, bahwa:

La Maddaremmeng mengeluarkan kebijakan di antaranya penghapusan
budak, karena raja-raja sebelumnya tidak pernah mengeluarkan kebijakan yang serupa.

Ia juga membentuk Lembaga agama yang disebut dewan syara’ (ParewaSyara’), serta memurnikan agama Islam yang pada masa La Maddaremmeng masyarakat masih banyak mencampuradukkan antara agama dan budaya lokal.

Semua hal tersebut dilakukan oleh La Maddaremmeng untuk peningkatan kualitas keagamaan di Kerajaan Bone. Namun tidak semua jalan yang ditempuh berjalan dengan mulus, La Maddaremmeng dalam menjalankan kebijakannya banyak mendapat tantangan.

Di antaranya datang dari internal
kerajaan diantaranya We Tenrisoloreng (Ibu La Maddaremmeng) yang tidak
sepakat dengan kebijakan sang anak. Kerajaan Bone tepatnya masa Raja La Maddaremmeng masih banyak peningkatan syiar Islam yang dilakukan olehnya dan hal tersebut belum terekspos secara mendalam terlebih pada pengaruh La Maddaremmeng di Kerajaan Bugis yang berdampingan dengan Kerajaannya yang juga diharapkan dapat menjadikan syariat Islam sebagai asas kerajaannya.

Sementara gerakan pemurnian ajaran Islam pascakerajaan dilakukan oleh Kahar Mudzakkar melalui “operasi tobat” tahun 1950-1966. Pergerakan ini tidak hanya terjadi di Bone melainkan daerah-daerah lainnya di Sulawesi Selatan.

N1
loading...