Gender salah satu kata yang sering ditemukan baik secara lisan maupun tertulis dalam sejumlah referensi. Demikian populernya, bahkan kata gender dikaitkan dengan kata pengarusutamaan, kesenjangan, kesetaraan, keadilan, dan lain-lainnya.

Gender secara umum diartikan sebagai sifat dan prilaku yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Gender merujuk pada status biologis jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan.

Tetapi dalam Suku Bugis dikenal ada 5 (lima) jenis gender, yaitu laki-laki (burane), perempuan (makkunrai), calabai (dari kata sala-bai), calalai (dari kata sala-lai), dan bissu.

1. Laki-laki atau Burane, artinya pria atau lelaki, biasanya jenis kelamin ini dituntut harus maskulin dan mampu menjalin hubungan dengan perempuan.

2. Perempuan atau Makkunrai, artinya wanita atau perempuan. Makkunrai kerap kali dituntut untuk menjadi feminin, jatuh cinta dan bersedia menikah dengan lelaki, mempunyai anak dan mengurusnya serta wajib melayani suami.

3. Calalai dari kata sala-bai, yaitu sebagai gender ketiga yang diakui dalam kebudayaan Suku Bugis. Calalai ini perempuan yang berpenampilan seperti layaknya laki-laki, Calalai biasa juga disebut perempuan maskulin atau tomboy.

4. Calabai dari kata sala-lai, yaitu laki-laki yang berpenampilan seperti layaknya perempuan. Dalam sistem gender Suku Bugis, calabai adalah wanita palsu. Oleh karena itu, orang-orang ini umumnya laki-laki secara fisik tapi mengambil peran seorang perempuan. Mode dan ekspresi gender seorang calabai jelas feminin, tetapi tidak cocok dengan khas gender wanita.

5. Bissu, sebagai gender kelima berbeda dengan 4 gender yang lain. Mereka adalah golongan yang disebut “bukan lelaki bukan pula perempuan”. Bissu biasa disebut kelompok orang-orang mistik, dalam budaya Suku Bugis mereka memiliki posisi yang sangat penting. Menurut pemimpin Bissu Matoa Saidi, kaum bissu itu tidak memiliki gairah ketertarikan baik kepada lelaki maupun perempuan.

Dulunya, semua gender tersebut di atas hidup berdampingan. Namun seiring waktu jenis kelamin di luar lelaki dan perempuan menjadi masyarakat kelas kedua. Ditambah lagi saat pergolakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) tahun 1951-1965 di Sulawesi Selatan yang melancarkan Operasi Taubat.

Operasi Taubat menyasar orang-orang yang mengakui dirinya di luar dari gender perempuan dan laki-laki. Mereka akan dikejar dan disuruh bertaubat. Jika calalai akan diberikan kembali baju perempuan. Begitu pun sebaliknya untuk calabai dan bissu, diberikan baju laki-laki. Eksistensi calalai, calabai dan bissu kemudian menjadi surut. Masyarakat mulai memandangnya sebagai sesuatu yang lain.

Akan tetapi masyarakat Bugis sejak dahulu punya toleransi yang tinggi. Hal itu dibuktikan dengan posisi strategis yang diterima oleh bissu dalam struktur kerajaan. Bissu selalu mendapatkan tempat penting dalam sebuah ritual. Bahkan posisi ini masih berlaku hingga sekarang, seperti kegiatan Mattompang Arajang di Bone.

Di kalangan bissu, mereka yakin bahwa posisinya dalam bermasyarakat cukup adil. Karena dia bukan lelaki juga bukan perempuan. Ibarat tangan, Jempol itu adalah burane (laki-laki), kelingking adalah makunrai (perempuan), telunjuk adalah calabai (waria), jari manis adalah calalai (tomboy), dan jari tengah adalah bissu.

Bissu Matoa Saidi (Almarhum)

Bissu memang menjadi sesuatu yang menarik di masyarakat. Mereka dianggap sebagai pranata spiritual paling vital penyambung dan penghubung antara manusia dan dewa. Mereka punya bahasa kode yang disebut bahasa To Langi. Itulah mengapa, keberadaanya masih menjadi sesuatu yang sakral di masyarakat.

Jadi masyarakat Sulawesi Selatan sudah sejak dahulu memiliki toleransi antar gender. Namun kemudian berubah seiring berkembangnya zaman ditambah kian pahamnya peradaban manusia atas keberlangsungan hidup itu sendiri., Karena itu, isu gender sejak lama sudah ada di negeri Bugis khususnya di Sulawesi Selatan.

Berikut beberapa penjelasan terkait isu gender, yaitu :

1. Pengarusutamaan Gender, yaitu strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan.

2. Kesenjangan Gender, yaitu terjadi kesenjangan gender apabila salah satu jenis kelamin berada dalam keadaan tertinggal dibandingkan jenis kelamin lainnya (Laki-laki lebih banyak dari perempuan atau sebaliknya)

3. Kesetaraan Gender, yaitu kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas) serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
Terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Adapun indikator kesetaraan gender adalah sebagai berikut:
a. Hak Akses
Aspek akses adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu. Mempertimbangkan bagaimana memperoleh akses yang adil dan setara antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan laki-laki terhadap sumberdaya yang akan dibuat. Sebagai contoh dalam hal pendidikan bagi anak didik adalah akses memperoleh beasiswa melanjutkan pendidikan untuk anak didik perempuan dan laki-laki diberikan secara adil dan setara atau tidak.
b. Hak Partisipasi
Aspek partisipasi merupakan keikutsertaan atau partisipasi seseorang atau kelompok dalam kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini perempuan dan laki-laki apakah memiliki peran yang sama dalam pengambilan keputusan di tempat yang sama atau tidak.
c. Hak Kontrol
Aspek kontrol merupakan penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini apakah pemegang jabatan tertentu sebagai pengambil keputusan didominasi oleh gender tertentu atau tidak.
d. Hak Manfaat
Aspek manfaat merupakan kegunaan yang dapat dinikmati secara optimal. Keputusan yang diambil oleh sekolah memberikan manfaat yang adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki atau tidak.

4. Keadilan Gender, yaitu suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.

Masalah kesetaraan gender di kalangan Suku Bugis sejak dahulu sudah diterapkan. Di mana perempuan sudah berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya.

Hal itu dibuktikan dengan beberapa Srikandi Bugis yang pernah memimpin kerajaan. Mereka mampu memimpin negeri pada zamannya. Di antaranya adalah We Banrigau Makkalempie Mallajangnge’ ri Cina Raja Bone IV (1496-1516), We Tenri Pattuppu Raja Bone Ke-11 (1602-1611), Batari Toja Daeng Talaga Raja Bone Ke-17(1714-1715)-(1724-1749), We Maniratu Arung Data Raja Bone Ke-25 (1823-1835), Pancaitana Besse Kajuara Raja Bone Ke-28 (1857-1860), dan Fatimah Banri Raja Bone Ke-30 (1871-1895)

Mereka tidak sekadar pemimpin simbolik, apalagi sekadar memenuhi kuota. Para ratu itu telah menorehkan sejarah gemilang bagi perkembangan Kerajaan Bone. Bahkan satu di antaranya pernah menjadi ratu dua kali yakni We Batari Toja.
I Maniratu tercatat sebagai Raja Bone ke-25. Namanya kadang ditulis dengan ejaan I Manneng Arung Data.

Sedangkan Tenriawaru Pancai Tana-Besse Kajuara adalah Ratu Bone ke-28. Namanya diabadikan sebagai nama jalan, Jalan Besse Kajuara, dan nama rumah sakit, RSUD Tenriawaru Watampone.

Berikut urutan 6 (enam) Srikandi Bone yang pernah memimpin, yaitu :
1. We Banrigau, 1470-1510, Ratu Bone Ke-4
2.We Tenri Pattuppu, 1602-1611, Ratu Bone Ke-10
3. We Batari Toja Datu Talaga Arung Timurung, 1714-1715 dan 1724-1749, Ratu Bone Ke-17 dan Ke-21.
4. We I Mani Ratu Arung Data, 1823-1835, Ratu Bone ke-25
5. We Tenria Waru Pancai Tana-Besse Kajuara, 1857-1860, Ratu Bone Ke-28
6. We Fatimah Banri Datu Citta, 1871-1895, Ratu Bone Ke-30

Itulah sedikit catatan tentang isu gender di kalangan Suku Bugis.

([email protected])

N1
loading...