Kelembutan wanita adalah mutlak, itulah kenapa wanita sangat dihargai martabatnya. Roda kehidupan tetap berputar pada sumbunya demikian persepsi wanita sekarang sudah bergeser meskipun tetap berada pada kodratnya.

Wanita pada zaman dahulu sangat dilindungi dan tertutup oleh adat, di mana wanita ibarat perhiasan yang disimpan dan dijaga oleh pemiliknya, mereka disimpan di dalam rumah dihargai sebagai sosok yang lembut untuk melakukan tugas-tugas pokok sebagai wanita, memasak, melayani suami, mengerjakan tugas rumah dll. Itulah potret wanita zaman dahulu, di mana porsi wanita dibatasi menyesuaikan kodrat yang berlaku.

Jika dilihat dari kacamata Islam baik laki-laki maupun perempuan diatur secara adil tidak ada diskriminasi, mereka mempunyai kedudukan dan derajat yang sama di hadapan-Nya. Rasulullah pun bersabda : Tuhan tidak melihat rupa dan hartamu akan tetapi yang dilihatNya adalah hatimu.

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai tanggung jawab yang sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Hanya yang membedakan adalah fungsi masing-masing, di mana wanita diciptakan untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang wanita, begitu juga laki-laki.

Di era globalisasi ini, fungsi wanita sudah mulai berkembang dibanding dahulu, semakin banyak wanita berkarier, wanita berpendidikan tinggi, bahkan beberapa wanita berpartisipasi di dunia, politik, sosial, dan lain sebagainya.

Sehingga tidak heran jika muncul seorang pemimpin berparas cantik. Meskipun masih ada di antara kita khususnya laki-laki yang merasa prihatin, di mana ia menganggap wanita lambat laun mengingkari kondratnya sendiri. Keprihatinan dan anggapan seperti ini juga wajar-wajar saja. Karena itu hanya bentuk perlawanan kaum laki-laki untuk menjaga hegemoninya.

Dalam perspektif budaya Sulawesi Selatan, sejak dahulu wanita dianggap sebagai simbol kelembutan yang harus dijaga. Meskipun demikian, hal itu tidak berarti wanita tidak boleh melakukan pekerjaan yang keras seperti laki-laki.

Zaman dahulu justru banyak pekerjaan kaum laki-laki diselesaikan oleh kaum perempuan. Bahkan ada tanggung jawab yang semestinya dituntaskan laki-laki tetapi karena sesuatu hal maka tugas-tugas berat itu malah diselesaikan dengan baik kaum perempuan.

Lain dulu lain sekarang, di mana kehidupan zaman dahulu tidak banyak menuntut berbagai macam kebutuhan seperti sekarang. Untuk itu, tidak dipungkiri sekarang para wanita/perempuan berlomba-lomba untuk menunjukkan eksistensinya kepada dunia. Mereka ingin sekali dipandang tidak lemah, dan mampu berdiri sendiri sehingga muncullah istilah kesetaraan gender dan hal ini adalah suatu kewajaran.

Meskipun demikian, wanita boleh saja eksis, tapi harus sesuai dengan koridornya, tetap menaati apa yang telah diatur oleh-Nya. Wanita tidak dilarang untuk berkarir, tetapi harus tahu batas dan porsinya, bahkan wanita dianjurkan untuk berpendidikan tinggi, tetapi harus menyadari bahwa berpendidikan tinggi bukan tujuan utama.

Apa yang telah diputuskan Tuhan itulah yang terbaik untuk manusia. Menjadi wanita yang sesuai kodratnya, bukan berarti kolot, wanita yang bermartabat ialah wanita yang cerdas mengelola apa yang dia punya termasuk potensi diri yang dimiliki.

Perempuan sampai saat ini masih termarginalisasi pemikiran, bahwa segala urusan luar rumah adalah urusan laki-laki/pria saja. Perempuan sepertinya tidak mempunyai otoritas urusan di luar rumah, apalagi urusan kepemimpinan. Perempuan seakan terdesak di wilayah pinggiran yang hanya mengurus rumah tangga.

Dalam konteks demokrasi dan pemerintahan mestinya tidak ada perbedaan hak antara perempuan dan laki-laki. Karena dalam sistem pemerintahan, yang bergerak adalah sebuah sistem, bukan hanyak fisik semata.

Memprihatinkan, zaman telah sedemikian maju saat ini, masih ada pemikiran yang meletakkan perempuan sebagai sub-sokoguru laki-laki. Di mana letak keadilan dan kesetaraan gender sebenarnya? Apakah karena dianggap tempat itu adalah tempat petarung yang hanya untuk para pria?

Pemimpin atau siapapun yang mempunyai paradigma berpikir seperti itu akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan satu pihak. Tidak lagi mencerminkan sebuah keadilan gender yang digemborkan selama ini.

Sampai saat ini di Indonesia tidak ada undang-undang yang mengatur bila perempuan tidak diperkenankan memegang kekuasaan dalam pemerintahan. Banyak sekali contoh kaum perempuan yang telah berhasil memimpin sebuah wilayah, baik menjadi kepala desa, lurah, camat, bupati, walikota, gubernur, menteri, bahkan presiden.

Meskipun tidak sebanding dengan jumlah yang diharapkan. Hegemoni politik tetap berada di tangan laki-laki. Sebaliknya kaum perempuan harus berlari kencang untuk menyusul ketertinggalannya yang masif.

Menurut catatan sejarah, kepemimpinan di negara-negara lain pun banyak memberikan bukti keberhasilan seorang perempuan. Di Pakistan ada Benazir Buto, Di Inggris ada Margaret Teacher, dan masih banyak lagi pemimpin-pemimpin perempuan yang mampu dan berhasil membawa negara dan masyarakatnya pada kesejahteraan.

Kehadiran perempuan dalam podium kekuasaan bukan barang baru. Di Sulawesi Selatan sendiri banyak bukti keberhasilan seorang perempuan yang bahkan memimpin sebuah kerajaan. Misalnya di Bone masa lalu terdapat enam perempuan yang berhasil memimpin kerajaan dan bahkan mengangkat senjata mengusir kaum imprealis.

Hal itu terjadi karena di Bone meskipun dengan budaya yang kental tetapi tidak ada larangan bagi perempuan untuk mengabdi di bidang manapun apabila ia mempunyai kemampuan dan kecerdasan. Di mana Raja-raja yang memerintah tidak pernah memberlakukan diskrimanasi bagi perempuan bahkan untuk menjadi ratu sekalipun.

Oleh karena itu, sudah saatnya pemikiran kita sportif untuk membuka ruang berkompetisi yang sama. Secara fisik, memang laki-laki lebih kuat, namun kepemimpinan dalam konteks negara dan pemerintahan, bukanlah persoalan fisik semata, melainkan sebuah sistem yang di mana membutuhkan pemikiran yang cerdas dan sanggup menyelesaikan segala permasalahan masyarakat.

Dalam hal ini perempuan tidaklah selalu ada di bawah kendali laki-laki. Bahkan perempuan justru terkadang lebih peka dan peduli, mampu menyelesaikan dan mengurusi hal-hal yang selama ini luput dari pandangan urusan laki-laki.

Fenomena di lapangan, saat ini terdapat indikasi upaya-upaya masif dan terstruktur semacam “penghalangan” bagi kaum perempuan untuk menunjukkan eksistensinya, baik melalui pemerintahan dan parlemen maupun bidang lainnya. Meskipun sudah didengun-dengunkan kesataraan gender dan hak, akan tetapi itu hanya sekadar “slogan persyaratan” belaka untuk menutupi kepentingan tertentu.

Di Sulawesi Selatan sendiri banyak perempuan yang sangat potensial untuk menyumbangkan kemampuannya dalam memimpin di negeri tercinta ini. Misalnya menjadi seorang gubernur sebenarnya tidaklah susah, melainkan prosesnya yang rumit karena harus memenuhi persyaratan politik. Meskipun dengan konskuensi seperti itu bukan halangan bagi seorang perempuan untuk bersegera.

Secara realitas politik kaum perempuan masih sangat kurang. Salah satu kendala utama adalah budaya “patriarki” di kalangan masyarakat mengakar dan mendominasi dalam kehidupan.

Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan properti. Misalnya dalam domain keluarga, sosok yang disebut ayah memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak dan harta benda.

Bahkan dalam lingkungan terkecil seperti
keluarga, nuansa dominasi laki-laki sangat kuat, terlebih di pedesaan. Label dan
cap yang diberikan pada sosok perempuan sangat kental sebagai orang lemah, tidak bermanfaat dan terbelenggu ketergantungan telah didoktrin secara turuntemurun.

Perempuan dipersepsikan sebagai orang kelas dua yang seharusnya dirumah dan dininabobokkan dengan konsumerisme, hidonisme dalam cengkeraman kapitalisme. Perempuan lemah tidak sepatutnya bergelut dengan dunia politik yang penuh dengan kekerasan dan kekasaran permainan kekuasaan.

Perempuan dinilai tidak mampu memimpin dan membuat kebijakan karena patron membentuk perempuan sangat tendensius mengutamakan perasaan sehingga jauh dari sikap rasionalitas.

Persepsi negatif tersebut dilekatkan pada perempuan sendiri telah terstruktur dan masif sedemikian rupa di benak kaum perempuan dan kaum laki laki.Pembongkaran budaya patriarkal men-jugment perempuan membuat mitos sangat luar biasa kuat. Pemberdayaan perempuan terbentur dinding sangat kukuh dari interpretasi perempuan terhadap tinjauan politik, agama, sosial.

Perempuan sebenarnya mempunyai otonomi mutlak tentang dirinya. Sebagai manusia mempunyai kedudukan setara membawa kepemimpinan di muka bumi. Perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara dalam mengatur kesejahteraan manusia.

Telah terjadi kesenjangan antara gagasan
keadilan yang mendudukkan perempuan dengan laki-laki setara, namun realitas
terjadi perempuan masih terkungkung oleh tidak adanya ruang kesempatan memadai mengaktualisasikan perannya.

Oleh karena itu, saatnya kita berpikir waras semua harus dibenahi untuk sampai pada tujuan sebenarnya dalam berbangsa dan bernegara. Perempuan sebagai pencetak generasi muda Indonesia yang berkualitas penting untuk diberikan tempat sebagaimana mestinya.

Perempuan di panggung politik di negara demokrasi berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama di samping laki-laki. Semoga perempuan-perempuan Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan selalu menjaga hati bersih, semangat hebat, santun, cerdas, bijak, lihai dan istiqomah.

Perempuan adalah tiang negara; “baik perempuan maka akan baik negaranya” begitu pula sebaliknya. Perempuan merupakan soko guru sebuah negara. Bila sudah demikian, tidak ada alasan lagi untuk meminggirkan kaum perempuan.

Saatnya kita berpikir sportif, obyektif, adil dalam hal gender, demi masyarakat kita. Jangan lagi meneruskan sifat egois hegemoni gender di sisi lain memberangus kesempatan kaum perempuan utamanya dalam hal kepemimpinan. #PEREMPUAN EWAKI.

(Dr. Andi Maryam, M.Kes.)