Pertarungan Pilpres Paling Sengit Sepanjang Sejarah Pemilu Indonesia

80

Pemilu 2019 diyakini akan berbeda dengan penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya. Bahkan dinilai pertarungan sengit sepanjang pelaksanaan pemilu.

Pasalnya, ini menjadi pemilu nasional pertama yang dilakukan serentak pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden (Pilpres) yang diajukan oleh pakar komunikasi politik, Effendi Gazali dan kawan-kawan pada 2015 lalu.

Terkait dengan penyelenggaraan pemilu nasional, mari kembali melihat lima pelaksanaan pemilu terakhir di Indonesia.

1. 1997, Pemilu Penutup Era Orde Baru

Sepanjang era kepemimpinan Presiden Soeharto atau dikenal sebagai era orde baru, Indonesia telah melaksanakan setidaknya lima kali pemilu, yaitu tahun 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Pada pemilu-pemilu tersebut, Partai Golongan Karya (Golkar) selalu menang. Dan Soeharto, selalu terpilih sebagai presiden.

Dalam setiap pemilu yang dilakukan sepanjang orde baru, masyarakat Indonesia hanya diberikan kesempatan untuk memilih parpol. Nantinya, parpol menentukan siapa yang menjadi wakil rakyat di Dewan Permusyarawatan Rakyat (DPR).

Ketika itu, semua anggota DPR adalah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Selain diisi oleh anggota DPR, MPR berisikan utusan dari golongan-golongan masyarakat yang bertugas memusyawarahkan penunjukkan presiden.

Pada pemilu itu, sebanyak 112.991.150 suara berhasil dihimpun. Golkar yang keluar sebagai pemenang berhasil mendominasi 84.187.907 perolehan suara atau 74,51 persen, disusul Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang memperoleh (22,43) suara dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang menghimpun 3,06 persen suara.

Dengan begitu, Golkar mendominasi perolehan kursi di parlemen dengan menempatkan 325 kadernya, disusul PPP dengan 89 kursi dan PDI yang memperoleh 11 kursi dari total 425 kursi yang diperebutkan.

2. 1999, Pintu Masuk Menuju Demokrasi

Pemilu tahun 1999 jadi tonggak berdirinya demokrasi di Indonesia. Pemilu diselenggarakan setelah mundurnya penguasa orde baru, Presiden Soeharto pada 20 Mei 1998 atas desakan kuat dari rakyat.

Baca Juga :  Nasihat Orang Bugis Tentang Penyakit Empuru, Sereati, Kella-kella (ESK)

Pemilu diselenggarakan dibawah pemerintahan B.J. Habibie yang naik kursi menggantikan Soeharto. Bagai pelepas dahaga atas demokrasi, ratusan parpol mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu, meski proses seleksi yang dilakukan KPU hanya menyisakan 48 parpol yang melenggang ke arena kontestasi politik kala itu.

Pada pemilu itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berhasil memperoleh suara terbanyak dengan mengumpulkan 33,74 persen suara, disusul dua parpol berpengalaman lainnya, yakni Golkar yang meraih 22,44 persen suara dan PPP dengan 12,55 persen. Di papan tengah hingga bawah, parpol-parpol baru saling berbagi kursi.

Meski perolehan kursi legislatif dimenangkan oleh PDIP, Musyawarah MPR memutuskan untuk mengangkat Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai presiden. Sedang Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri harus puas menempati kursi wakil presiden.

3. 2004, Pematangan Demokrasi Bangsa

Pemilu ini menjadi catatan penting dalam sejarah demokrasi bangsa. Pada pemilu ini, bangsa Indonesia mematangkan demokrasinya. Wakil rakyat bukan lagi penentu mutlak arah masa depan bangsa. Pada pemilu ini, untuk pertama kalinya masyarakat Indonesia memilih pemimpin sekaligus wakil di parlemen dengan tangan sendiri.

Sebagai rangkaian pertama, yakni pada 5 April 2004, pemilu legislatif digelar dan diikuti 24 parpol. Berdasar ketentuan, parpol yang memperoleh suara lebih besar atau sama dengan tiga persen dapat mencalonkan pasangan calonnya untuk maju pada pemilihan Presiden.

Alhasil, lima partai dengan perolehan suara terbesar berhak mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Golkar (21,58%), PDIP (18,53%), PKB (10,57%), PPP (8,15%) dan Partai Demokrat yang menjalani debut dengan 7,45 persen.

Pemilu ini dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) lewat dua putaran. Keduanya berhasil menghimpun 69.226.350 atau 60,62 persen suara, melampaui perolehan suara Megawati Soekarnoputri dan Haysim Muzadi dengan 44.990.704 atau 39,38 persen suara. Sebelumnya, pada putaran pertama, SBY-JK dan Megawati-Muzadi berhasil mengungguli tiga pasang calon lain, yakni Wiranto-Sallahudin Wahid, Amien Rais-Siswono Yudo Husodo dan Hamzah Haz-Agum Gumelar.

Baca Juga :  Nilai sebuah perubahan

4. 2009, Ketika Rakyat Memilih Wakilnya

Pemilu Legislatif 2009 digelar pada 9 April dan diikuti 38 parpol. Ribuan calon anggota legislatif memperebutkan 560 kursi DPR, 132 kursi DPD, dan lebih banyak kursi di DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Untuk pertama kalinya, sistem pemilu proporsional terbuka diterapkan pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2009. Melalui sistem ini, pemilih tak lagi memilih partai politik, melainkan caleg. Penetapan calon terpilih pada suatu daerah pemilihan dilakukan berdasarkan perolehan suara terbanyak, bukan nomor urut.

Partai Demokrat yang ketika itu tengah berkuasa berhasil memenangi pileg dengan meraup 21.703.137 suara atau sebanyak 20,85 persen dari total 121.588.366 pemilih yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia berpartisipasi dalam pileg 2009.

Pemilu presiden (pilpres) sendiri diselenggarakan pada tanggal 8 Juli. SBY berhasil menyambung periode kepemimpinannya. Kali ini, SBY berpasangan dengan Boediono, lantaran JK memilih maju sebagai presiden bersama wakilnya, Wiranto. Keduanya berhasil memenangkan pemilu dalam satu putaran usai memperoleh suara sebanyak 60,80 persen suara, mengungguli Megawati-Prabowo Subianto dan JK yang berpasangan dengan Wiranto.

5. 2014, Runtuhnya Dominasi Demokrat, Terbangunnya Gerindra sebagai Kekuatan Politik Baru dan Awal Pemerintahan Joko Widodo

Pada pemilu ini, SBY tak dapat lagi mencalonkan diri sebagai presiden. Buruknya regenerasi kader Demokrat dan terlibatnya sejumlah nama dari partai penguasa ini dalam berbagai kasus korupsi langsung meruntuhkan dominasi Demokrat dalam kancah perpolitikan nasional.

Berbarengan dengan itu, Gerindra muncul sebagai kekuatan politik baru. Berada di luar kabinet pada periode kepemimpinan SBY-Boediono sepanjang 2009-2014, Gerindra justru berhasil memenangkan jumlah suara yang signifikan pada lima tahun setelahnya.

Pada pemilu ini, Gerindra berhasil menjaring 14.760.371 suara rakyat atau mendominasi 11,81 persen suara nasional. Atas hasil itu, Gerindra berhak menempati 73 kursi parlemen.

Baca Juga :  Salawat Sejukkan hati

Pemilu ini akhirnya dimenangkan oleh pasangan Jokowi-JK dengan memperoleh suara sebesar 53,15 persen, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang memperoleh suara sebesar 46,85 persen. Lalu, pada 20 Okober 2014, Presiden Jokowi dilantik dan resmi menggantikan SBY.

6. 2019, Siapa pemenangnya kita tunggu

Pemilu 2019 diyakini akan berbeda dengan penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya. Bahkan dinilai pertarungan sengit sepanjang pelaksanaan pemilu Indonesia.

Pemilu kali ini di mana rakyat pemilih tidak lagi ingin ditekan untuk menentukan pilihannya. Kalau pemilu sebelumnya-sebelumnya rakyat acuh tak acuh yang penting siapa saja yang terpilih tidak dipersoalkan.

Namun kali ini dengan perkembangan teknologi media sosial rakyat dengan mudah mendapatkan informasi sambil menyatakan uneg-unegnya termasuk kondisi negara saat ini yang masih jauh dari harapan rakyat.

Mereka tidak mudah lagi dikibuli tentang kondisi keberhasilan misalnya perekonomian dan ketenagakerjaan, mereka sudah dewasa dan cerdas dan tak segan menyampaikan secara terbuka yang dapat dibaca oleh dunia.

Terjadinya politik identitas juga membawa pengaruh dan menggerus nilai-nilai kebangsaan, seperti yang disampaikan pada pidato kebangsaan Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, negara Indonesia tetap akan ada namun bangsanya yang akan hilang.

Kita tunggu debat pamungkas malam ini selanjutnya siapa pemenangnya juga kita tunggu hasilnya.