oleh

Akhir Persekutuan Bone dengan Belanda Abad ke-19

Konstelasi politik di Sulawesi Selatan pada abad ke-19 berada pada kondisi yang mengkhawatirkan akibat persaingan kekuasaan antara Belanda dengan Kerajaan Gowa.

Persaingan itu merupakan suatu keniscayaan yang harus diterima oleh dua kekuatan ini, sebab dalam Perang Makassar mereka bersepakat sebagai sekutu. Persekutuan itulah yang mengharuskan mereka untuk saling membagi kekuasaan dan pengaruh di Sulawesi Selatan.

Di mana wilayah bekas kekuasaan Kerajaan Gowa sepenuhnya dikuasai oleh Belanda (Hindia Belanda), sementara wilayah di luar itu adalah wilayah kekuasaan yang merdeka dan berdiri sendiri, tetapi Kerajaan Bone diberi izin untuk memberikan pengaruh pada wilayah di luar bekas Kerajaan Gowa.

Posisi itu terbawa sampai memasuki abad ke-19 yang membuat Belanda tidak banyak berbuat apa-apa, kecuali mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat membuatnya leluasa bertindak.

Melihat keadaan dan kondisi perjalanan panjang persekutuan Belanda dengan Kerajaan Bone itu, maka akan menjadi suatu kewajaran jika persaingan kekuasaan terjadi pada masa-masa berikutnya karena sama-sama merasa berhak untuk menguasai kawasan Sulawesi Selatan. Kemudian akhirnya bertemu di medan perang dan berakhir pulalah persekutuan di antara keduanya.

Berawal dan berakhirnya suatu hubungan tentu saja bermacam-macam alasannya, demikian juga berakhirnya hubungan persekutuan antara Kerajaan Bone dengan kekuasaan Belanda.

Pada waktu kedua kelompok kekuasaan ini memulai persekutuannya memperlihatkan hubungan yang bersimbiosis antara Kerajaan Bone dengan pemerintah Belanda yang diwakili oleh VOC. Pangkal simbiosisnya terletak pada persamaan kepentingan untuk melawan yang dianggap musuhnya, yaitu Kerajaan Gowa, di
mana Kerajaan Bone ingin melepaskan diri dari hegemoni Kerajaan Gowa.

Sementara VOC telah lama mengincar dan berusaha untuk menguasai Kerajaan Gowa tetapi tidak pernah berhasil akibat kuatnya Kerajaan Gowa. Sehingga antara Kerajaan Bone dengan VOC sama-sama ingin menaklukkan kekuasaan Kerajaan Gowa.

Nafsu hegemoni VOC pada abad ke-17
untuk menaklukkan berbagai kerajaan Nusantara merupakan agenda yang tidak bisa ditawar-tawar karena VOC dan Hindia Belanda nantinya sama-sama terdesak oleh waktu untuk memperoleh monopoli perdagangan di Nusantara, termasuk mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia.

Tetapi niat dan nafsu itu tidak mungkin
bisa dicapai kalau masih banyak kerajaan berpengaruh yang belum ditaklukkan. Salah satu kerajaan yang dimaksud adalah Kerajaan Gowa yang memegang hegemoni dan supremasi di wilayah timur Nusantara. Oleh karena itulah penaklukkan Kerajaan Gowa mutlak diperlukan untuk memutus mata rantai penguasaannya dalam perdagangan maritim di wilayah timur.

Sebab kerajaan ini yang menjadi penghalang utama Belanda, apa lagi letak Kerajaan Gowa sangat strategis sebagai simpul pertemuan antara wilayah timur dan barat Indonesia.

Sementara Kerajaan Bone pada 1662 berada di bawah pengaruh dan kekuasaan Kerajaan Gowa dan dianggap bahwa penguasaan itu sebagai bentuk penjajahan. Dengan alasan
itulah Kerajaan Bone ingin melepaskan diri dari kekuasaan Kerajaan Gowa.

Namun untuk mencapai tujuan itu, Kerajaan Bone kalah kekuatan militer dan kalah pengaruh di wilayah Sulawesi Selatan pada masa itu, bahkan sudah beberapa kali melakukan kontak perang tetapi Kerajaan Gowa lebih banyak memenangkan peperangan. Untuk mewujudkan niat perjuangannya, Kerajaan Bone dan Soppeng (Arung Palakka dan pasukannya) berusaha mencari bantuan yang dapat menandingi dan mengalahkan kekuatan Kerajaan Gowa.

Ternyata yang dipilih oleh Arung Palakka adalah kekuatan bangsa asing yaitu Belanda yang dalam hal ini adalah VOC, sebab VOC memiliki kekuatan militer yang kuat dan canggih, serta memiliki pendanaan yang besar.

Kemudian Kerajaan Bone meyakini akan
mampu mengalahkan Kerajaan Gowa jika mendapat bantuan dari Belanda. Sementara kalau Kerajaan Bone meminta bantuan dari kerajaan lain di Sulawesi Selatan, sangat kecil
kemungkinannya akan mampu mengalahkan Kerajaan Gowa.

Apalagi kerajaan-kerajaan lain di daerah ini pada umumnya sudah berada di bawah pengaruh Kerajaan Gowa pada dekade pertama sampai dekade kelima abad ke-17.

Sehingga memang wajar jika Belanda yang dapat dimintai bantuannya, atau dalam hubungan ini sebagai bentuk kerja sama karena sama-sama ingin menaklukkan Kerajaan Gowa.

Persoalan adalah kepentingan dua kekuatan ini (VOC dan Kerajaan Bone) setelah berhasil mengalahkan Kerajaan Gowa. Artinya kepentingan apa VOC Belanda yang harus diperoleh setelah berhasil mengalahkan Kerajaan Gowa. Demikian juga kepentingan apa yang harus diperoleh Kerajaan Bone setelah berhasil mengalahkan Kerajaan Gowa.

Lalu bagaimana caranya agar kedua kepentingan kekuasaan tidak tumpang-tindih, kepentingan itulah yang melandasi Perjanjian Bungaya 1667 dan terbentuknya persekutuan antara Kerajaan Bone dengan Belanda pada masa VOC. Kerajaan Bone dijadikan kerajaan sekutu Belanda, termasuk kerajaan lain banyak dijadikan kerajaan sekutu oleh Belanda pasca kekalahan Kerajaan Gowa.

Terutama kerajaan-kerajaan yang memiliki kekuasaan dan kekuatan, seperti Kerajaan Gowa setelah berhasil ditaklukkan dan dibujuk. Pra Perang Makassar hanya Kerajaan Bone dijadikan sekutu, tetapi pasca perang semakin banyak kerajaan yang dijadikan kerajaan sekutu Belanda.

Kemudian Kerajaan Bone ditingkatkan statusnya menjadi kerajaan sekutu tertua dan utama agar tidak merasa dipersamakan kedudukannya dengan kerajaan lain.

Keistimewaan (privilege) Kerajaan Bone itu membuatnya percaya diri menjalin hubungan dan menanamkan pengaruhnya di wilayah ini. Privilege (atau hak istimewa) lain yang
diperoleh Kerajaan Bone dari VOC Belanda adalah menjadi ketua persekutuan kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi Selatan.

Sehingga setiap kerajaan lain yang ada di Sulawesi Selatan yang mau menghadap ke penguasa Belanda harus mendapat izin terlebih dahulu dari raja Bone.

Hubungan Kerajaan Bone dengan Belanda pada masa VOC masih berjalan dengan baik, tetapi setelah masa pemerintahan Hindia Belanda dengan para pejabat yang berganti-ganti, hubungan itu mulai terusik. Jadi pemerintahan Kolonial Belanda di Sulawesi Selatan sepanjang sejarahnya, mulai dari VOC sampai pemerintahan Hindia Belanda mengalami pasang-surut yang berkepanjangan.

Pasang-surutnya pemerintahan tersebut terkait dengan kebijakan dan tindakannya di Sulawesi Selatan sampai kedatangan bangsa Inggris (1811-1816). Akhirnya lama kelamaan hubungan Pemerintah Hindia Belanda dengan Kerajaan Bone mengalami perubahan ke arah konflik. Belanda tidak banyak berbuat apa-apa terhadap Kerajaan Bone secara langsung karena ada kesepakatan antara keduanya.

Belanda harus rela berbagi dengan Kerajaan Bone sebagai sekutunya dalam Perang Makassar (1666-1669) untuk mengalahkan Kerajaan Gowa.

Peristiwa yang menjadi titik balik terjadinya perubahan hubungan Kerajaan Bone dengan Belanda terjadi pada saat pergantian Gubernur Jenderal yang diikuti oleh kebijakan yang berbeda-beda oleh para pejabatnya.

Demikian juga pada kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi Selatan juga mengalami pergantian raja-raja yang kebijakannya juga berbeda-beda pula, sehingga pola-pola yang mereka
lakukan pada pihak lain juga berbeda-beda, dan bahkan berujung pada konflik-konflik yang berkepanjangan. Maka wajar kalau hubungan Hindia Belanda dengan Kerajaan Bone lama
kelamaan mengalami pasang surut.

Di samping itu, kehadiran pemerintahan
Inggris di Sulawesi Selatan yang berlangsung selama kurang lebih lima (1811-1816) menjadi persoalan pula. Sehingga hubungan persekutuan Kerajaan Bone dengan Belanda dianggap berakhir ketika kekuasaan Hindia Belanda diserahkan kepada pemerintahan Inggris.

Hal ini tidak dapat diterima oleh Kerajaan Bone karena Sulawesi Selatan pada umumnya dan Kerajaan Bone pada khususnya di serahkan kepada Inggris tanpa sepengetahuan Kerajaan Bone sebagai kerajaan sekutu tertua Belanda di Sulawesi Selatan.

Kemudian pada 1816 Sulawesi Selatan diserahkan kembali kepada Belanda, tetapi banyak kerajaan yang tidak mau lagi tunduk kepadanya, termasuk Kerajaan Bone. Sementara Kerajaan Bone tindak tanduknya yang dianggap merugikan kewibawaan Belanda. Sehingga hal ini menjadi bahan pemikiran bagi Pemerintah Hindia Belanda untuk menyelesaikannya.

Seiring dengan hal tersebut, di Kerajaan Bone juga muncul golongan yang sedikit berhaluan moderat yang menginginkan adanya hubungan baik dengan Belanda. Namun pada sisi lain banyak pembesar Kerajaan Bone yang menolak untuk bekerja sama dengan Belanda.

Sikap Kerajaan Bone Atas Kehadiran Inggris Kerajaan Bone sebagai kerajaan sekutu Pemerintah Hindia Belanda yang sudah berjalan kurang lebih dua abad karena sudah terjalin sejak Perang Makassar pada abad XVII sampai XIX sudah mulai terusik.

Keterusikan persekutuan itu merupakan kenyataan yang tidak diharapkan oleh kedua belah pihak sebab Belanda masih membutuhkan Kerajaan Bone untuk mempressur dan mendekati kerajaan-kerajaan lain di kawasan ini.

Namun sepertinya Belanda tidak menyadari bahwa apa yang pernah disepakati atas persekutuan itu harus selalu dihargai dan dihormati, dan itulah yang dirasakan oleh Kerajaan Bone karena merasa tidak dihargai dan dihormati ketika Sulawesi Selatan dan wilayah Hindia Belanda pada umumnya diserahkan kepada Inggris.

Penyerahan Sulawesi Selatan kepada
Inggris tanpa pemberitahuan kepada Kerajaan Bone sebagai sekutunya di kawasan ini membuat Kerajaan Bone merasa tidak dihargai dan dihormati lagi sebagai sekutu.

Sehingga Kerajaan Bone mengambil sikap tidak bersahabat kepada Belanda dan berjalan sendiri juga tanpa harus berkonsultasi dengan pihak Pemerintah Hindia Belanda. Kemudian sikap dan pendirian Kerajaan Bone itu setelah
berjalan beberapa tahun pada saat Inggris sudah berkuasa, Kerajaan Bone lebih memiliki wibawa ketimbang Pemerintahan Inggris di Sulawesi Selatan.

Kerajaan Bone berhasil merebut wilayah-wilayah yang ditinggalkan oleh Belanda dan tidak mau menyerahkan kepada kekuasaan Inggris.Terutama Zuider Provincie (Propinsi Bagian Selatan) yang meliputi Bantaeng, Bulukumba dan Selayar.

Wilayah ini tidak pernah berhasil dikuasai oleh Inggris secara utuh selama masa kekuasaannya di Sulawesi Selatan. Wilayah itu merupakan wilayah yang sangat penting dan vital bagi Pemerintah Hindia Belanda karena merupakan lumbung padi sejak abad ke-17.

Kemudian masa-masa berikutnya, wilayah ini merupakan wilayah yang dianggap paling aman dari kekacauan sehingga Belanda berusaha mempertahankannya sebagai wilayah kekuasaan langsung Pemerintah Hindia Belanda.

Namun dalam perkembangannya, daerah-daerah yang dinyatakan sebagai daerah kekuasaan langsung hanya sekedar status, sementara pihak Belanda juga hanya ingin mendapatkan pengakuan keunggulan saja.

Itulah sebabnya keterlibatan Belanda dalam pelaksanaan kekuasaan tidak pernah terlaksana dengan baik di daerah-daerah yang dinyatakan sebagai daerah kekuasaannya. Campur tangan mereka hanya dalam hal pergantian raja-raja atau penguasa agar senantiasa mengakui kekuasaan Belanda.

Campur tangan dalam urusan inilah yang sering dilakukan oleh Hindia Belanda, tetapi hal ini pula yang merupakan salah satu penyebab
munculnya sikap perlawanan penguasa lokal.

Sebelum Perang Makassar Kerajaan Gowa yang dianggap besar dan memiliki pengaruh besar pula. Sementara pada masa pemerintahan Hindia Belanda bukan lagi Kerajaan Gowa yang dianggap sangat berbahaya tetapi Kerajaan Bone yang dianggap mengancam eksistensi Belanda di Sulawesi Selatan.

Apa lagi setelah Bone menguasai beberapa wilayah dalam provinsi buatan Belanda, yaitu di Oostder Provincie (Provinsi wilayah Timur)
dan Bantaeng sebagai pusat pemerintahannya.

Penguasaan Provinsi wilayah utara dan timur dengan politik penjinakan melalui perkawinan dan kekerabatan yang banyak dilakukan oleh Kerajaan Bone. Situasi ini berlangsung terus dan semakin hari semakin besar pengaruhnya yang membuat Belanda sangat khawatir dan gusar.

Hubungan Kerajaan Bone dengan Belanda mengalami pasang surut, terkait dengan persoalan politik pemerintahan di Sulawesi Selatan. Sehingga setiap tindak tanduk Belanda terhadap wilayah ini yang sifatnya memonopoli dalam perdagangan dan politik dianggap menyalahi isi Perjanjian Bungaya oleh Kerajaan Bone sebagai sekutunya dalam Perang Makassar.

Sebaliknya, jika Kerajaan Bone banyak terlibat dalam hubungan perdagangan dengan kerajaan lain di wilayah ini juga dianggap melanggar Perjanjian Bungaya oleh Belanda. Ketegangan dan saling curiga mencurigai antara Kerajaan Bone dengan Belanda terus berlangsung sepanjang abad ke-19.

Ketika pemerintah Inggris mengembalikan daerah ini pada Belanda pada 1816, Kerajaan Bone telah menjadi satu kekuatan besar
yang memiliki pengaruh yang sangat luas di hampir semua kerajaan yang ada di daerah ini. Sebaliknya Belanda, untuk memantapkan usahanya dalam rangka mengembalikan posisi kekuasaan politiknya di wilayah ini, Belanda
memperbaharui Perjanjian Bungaya.

Jadi Belanda merujuk pada Perjanjian Bungaya yang ditandatangani pada 1667 sebagai dasar pembenaran kehadiran mereka kembali, namun hal itu ditolak keras oleh Kerajaan Bone bersama beberapa kerajaan lokal lainnya di wilayah ini.

Ikatan perkawinan yang dilakukan oleh Kerajaan Bone pada kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi Selatan telah menjadikan Kerajaan Bone menjadi satu-satunya kerajaan yang memiliki pengaruh yang sangat besar pada
masa itu. Perselisihan antara dua kekuatan ini semakin besar sesuai dengan perkembangan waktu dan kepentingan masing-masing. Belanda juga sangat gencar mempengaruhi beberapa kerajaan dan juga dianggap berhasil.

Ketika Belanda berhasil menanamkan pengaruhnya atas beberapa kerajaan lewat Perjanjian Bungaya yang diperbaharui pada 1824, secara otomatis pengaruh Kerajaan Bone sedikit demi sedikit mulai berkurang secara politik. Terutama pada kerajaan-kerajaan yang ikut menandatangani perjanjian tersebut.

Tetapi usaha Belanda itu tidak sepenuhnya berhasil karena secara perkawinan dan kekerabatan di antara mereka masih sangat terasa (Kerajaan Bone dengan kerajaan lain). Sehingga dalam perkembangannya, perselisihan antara dua kekuatan ini mewarnai perjalanan sejarah daerah ini selama abad ke-19.

Kerajaan Bone juga giat membangun dan mengembangkan perdagangan di tempat-tempat lain, seperti di pelabuhan Bantaeng dan pelabuhan Bacukiki Pare-pare yang diincar-incar juga oleh Belanda. Dengan kekuasaan yang didapatkan dari VOC, maka posisi Kerajaan Bone merasa setara dengan VOC untuk menata wilayah Sulawesi Selatan.

Posisi itu diperoleh karena sama-sama memiliki andil mengalahkan Kerajaan Gowa. Sehingga hak antara Kerajaan Bone dengan Belanda di daerah ini dianggap berimbang, walaupun secara politik dalam Perjanjian Bungaya, Belanda-lah sebagai pemegang otoritas dalam beberapa hal.

Perselisihan yang terjadi antara Belanda
dan Kerajaan Bone mengakibatkan terjadinya perang di abad ke-19 khususnya ekspedisi militer Belanda pada 1859-1860 yang merubah
status hubungan Kerajaan Bone. Perang ini lebih tepat disebut ekspedisi militer Belanda ke Kerajaan Bone karena Belanda merasa dihianati oleh Kerajaan Bone sehingga melakukan penyerangan militer dan menaklukkan Kerajaan Bone.

Tetapi karena Kerajaan Bone memiliki pengaruh besar di wilayah Sulawesi Selatan, maka Belanda mencoba melakukan pendekatan persuasif terhadap Bone. Tetapi dalam tubuh Kerajaan Bone telah tumbuh pandangan negatif terhadap Belanda sehingga yang ada bukannya rasa simpati, tetapi rasa anti dan kebencian pada Belanda. Itulah sebabnya ketegangan semakin memanas antara Kerajaan Bone dengan Belanda karena sama-sama merasa berhak atas penguasaan wilayah ini.

Demikian juga pada waktu pemerintahan Hindia Belanda kembali ke Sulawesi Selatan untuk mengambil alih kekuasaan dari Inggris mendapat tanggapan negatif, terutama Kerajaan Bone. Selain Kerajaan Bone, kerajaan-kerajaan lain di daerah ini yang juga mengambil sikap negatif adalah Kerajaan Gowa, Suppa, Agangnionjo, Bantaeng dan konfederasi Turatea, yaitu Bangkala, Binamu dan Laikang.

Pertengahan abad ke-19 sampai akhir abad ini ketegangan semakin parah antara Kerajaan Bone dengan Belanda. Situasi dan kondisi ini lebih diperparah lagi dengan adanya kejadian
pengibaran bendera nasional Belanda yang dilakukan oleh para nelayan secara terbalik di Teluk Bone.

Atas peristiwa itu Belanda menuduh Bone yang melakukannya. Namun tidak diketahui pasti apa kejadian ini adalah konspirasi politik Belanda sebagai alasan untuk dapat melakukan ekspedisi, atau memang terjadi
karena sikap dan ulah yang dilakukan oleh pihak Kerajaan Bone.

Kejadian inilah yang membuat Belanda sangat marah dan mengambil sikap dengan mengeluarkan kebijakan untuk melakukan ekspedisi militer ke Bone pada 1859-1860. Ekspedisi militer itu berakibat pada perubahan status Kerajaan Bone dari kerajaan Sekutu ke kerajaan pinjaman.

Buntut Dari Konflik Berkepanjangan :

Sebenarnya pergantian pemerintahan
dari Gouverneur van Makassar (Gubernur Makassar) menjadi Gouverneur van Celebesen Onderhoorigheden (Gubernur Celebes
dan Daerah Taklukannya) bukan satu-satunya alasan berakhirnya persekutuan Belanda dengan Kerajaan Bone.

Tetapi peristiwa itu sebagai moment atau buntut dari konflik yang sudah berkepanjangan karena sudah berlangsung setengah abad, yaitu sejak kedatangan Inggris sampai peristiwa pengibaran bendara nasional Belanda secara terbalik di perairan Kerajaan Bone sebagai bentuk penghinaan.

Persekutuan yang sudah berjalan lama itu seakan-akan sudah tidak penting dan tidak berbekas lagi. Kedua belah pihak sudah melupakan betapa susah dan beratnya perjuangan untuk menaklukkan Kerajaan Gowa.

Belanda dan Kerajaan Bone beserta sekutunya dalam perang tersebut mendapat perlawanan sengit tetapi tetap mati-matian untuk merebut
benteng-benteng pertahanan Makassar Kerajaan Gowa. Usaha Belanda bersama sekutunya tersebut memperoleh kemenangan dan berusaha mengatur daerah yang dikuasainya. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa pasca Perang Makassar, telah banyak merubah tatanan kehidupan dan pemerintahan di Sulawesi Selatan.

Kemenangan VOC dan Kerajaan Bone beserta sekutunya dalam Perang Makassar (1666-1669) yang dibuktikan dengan Perjanjian Bungaya telah merubah peta politik di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Perjanjian Bungaya tersebut, daerah-daerah yang diduduki oleh pasukan VOC pada waktu Perang Makassar dinyatakan berada di bawah kekuasaannya. Sehingga Kerajaan Gowa kehilangan sebagian besar kekuasaannya.

Kemudian antara VOC dan Kerajaan Bone menjadi sekutu yang paling berhak dan bertanggungjawab atas penaklukkan Kerajaan Gowa, sehingga keduanya merasa berimbang untuk menata kekuasaan di Sulawesi Selatan.

Persekutuan itu berjalan dengan baik
tanpa banyak hambatan, dan nanti terusik pada saat Belanda menyerahkan Sulawesi Selatan kepada Inggris pada 1812. Hal itu terjadi karena penyerahan itu tanpa memberitahukan sekutunya di kawasan ini, yaitu Kerajaan Bone.

Kerajaan Bone menganggap hal itu sebagai tindakan yang salah dan tidak menghormati persekutuan yang telah lama terjalin tetapi Belanda menganggap tindakannya itu tidak salah.

Penyerahan Hindia Belanda oleh Belanda kepada Inggris merupakan tindakan yang terpaksa karena koalisi Belanda kalah perang terhadap koalisi Inggris, sehingga wilayah koloni Belanda mau tidak mau akan diserahkan kepada Inggris.

Namun setelah beberapa tahun Hindia Belanda berada di tangan kekuasaan Inggris, pemerintah Hindia Belanda yang diwakili oleh ratu Belanda yang tertawan di Inggris memohon agar kiranya Hindia Belanda diserahkan kembali kepadanya. Permohonan itu disetujui dengan syarat sebagian wilayah Hindia Belanda dijadikan wilayah perdagangan bebas.

Pada saat Sulawesi Selatan diserahkan
kembali oleh Inggris kepada Belanda, banyak kerajaan yang ada di wilayah ini tidak setuju, termasuk Kerajaan Bone. Munculnya Kerajaan Bone beserta beberapa kerajaan lainnya yang
menentang kehadiran kembali Belanda pasca penyerahan Indonesia dari Inggris kepada Belanda pada 1816 menjadi persoalan tersendiri di wilayah ini.

Kerajaan Bone sangat percaya diri karena merasa memiliki pengaruh dan juga kekuatan atas kerajaan-kerajaan yang ada di daerah ini. Percaya diri dapat terbangun atas jalinan kekerabatannya dengan beberapa kerajaan di wilayah ini. Bone juga memiliki kekuatan militer yang sangat kuat dibanding dengan kerajaan-kerajaan lokal lainnya di kawasan Sulawesi dan siap memberikan bantuan jika diminta.

Seiring dengan itu, kerajaan-kerajaan lokal selama masa pemerintah Inggris banyak membenahi pasukan militernya sehingga kerajaan-kerajaan lokal ini pula semakin menguat di Sulawesi Selatan.

Hubungan antara Kerajaan Bone dengan
Belanda di pertengahan abad ke-19 betul-betul dapat dikatakan sangat panas karena harus diselesaikan melalui perang fisik.

Kerajaan Bone juga sangat gencar dan serius membangun kekuasaannya, atau setidaknya memperbaiki hubungannya dengan beberapa kerajaan-kerajaan lainnya di wilayah ini.

Secara tradisional, hubungan ini telah terjalin sejak masa lampau dan telah diperbaharui pula pada 1824. Di mana pada tahun itu pula Belanda melakukan pembaharuan Perjanjian Bungaya yang dikenal dengan Korte Verklaring (pernyataan pendek) kepada kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi Selatan.

Terlepas dari itu, secara internal Kerajaan Bone tidak bisa juga dipungkiri adanya sikap pro dan kontra terhadap kehadiran kembali Belanda di Sulawesi Selatan. Tetapi eksistensi, kekuasaan dan pengaruh Kerajaan Bone tidak bisa juga diragukan pada masa itu.

Serangan Belanda yang dilancarkan pada 1824-1825 yang mengalahkan Kerajaan Bone tidak menghasilkan putusan politik yang tuntas tentang Kerajaan Bone.

Oleh karena itu, hubungan antara keduanya di abad ke-19 dapat diibaratkan bagaikan telur di ujung tanduk. Bone dan Belanda masing-masing merasa kuat. Kerajaan Bone sendiri masih merasa berotonom penuh, sehingga Kerajaan Bone merasa berhak memperluas wilayah dan pengaruhnya.

Sementara Belanda menganggap bahwa setelah penandatanganan pembaharuan Perjanjian Bungaya 1824, wilayah Makassar dan daerah taklukannya adalah wilayah kekuasaan penuh Hindia Belanda.

Perang besar yang terjadi pada 1825 walaupun dalam perang tersebut, Belanda yang memenangkan perang tetapi belum menghasilkan keputusan politik yang final. Sebab raja Bone berhasil melarikan diri dan sebaliknya pasukan militer Belanda belum menyelesaikan tugasnya dan harus ditarik ke Makassar dan dikirim ke Pulau Jawa karena terjadi Perang Diponegoro.

Kenyataan itu mengakibatkan terjadinya
“perang dingin” sejak 1825, dan dalam perjalanan waktu, usaha-usaha untuk mencari solusi juga terus dilakukan. Namun usaha-usaha itu sulit tercapai karena kepentingan Belanda yang diutamakan sementara kepentingan Kerajaan Bone tetap diakomodir pada batas-batas tertentu asal mau mengakui kekuasaan Belanda.

Akibatnya ada yang pro dan kontra dalam Kerajaan Bone terhadap kekuasaan Belanda, itulah sebabnya pada tahun 1837 Raja Bone I Mappaseleng Arung Panyili yang berkuasa sekitar 1835-1845 bersedia untuk menandatangani korte verklaring.

Kemudian pada masa pemerintahan La Parenrengi Arung Pugi (1845-1857), hubungan Belanda dengan Kerajaan Bone amat mengkhawatirkan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Arung Pugi adalah raja Bone yang berpendirian tegas dan memiliki
kepribadian yang teguh. Meskipun pada awal pemerintahannya hubungan itu berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan Arung Pugi adalah termasuk salah seorang bangsawan Bone yang tidak senang akan kehadiran Belanda.

Dalam beberapa kesempatan, Arung Pugi menunjukkan pendiriannya, misalnya ia dengan tegas menolak kehadiran Pemerintah Belanda sebagai penengah untuk menyelesaikan perang suksesi yang terjadi di Kerajaan Soppeng, yang mana raja Bone ini mempengaruhi Kerajaan Soppeng supaya Pemerintah Hindia Belanda tidak ikut campur dalam suksesi itu.

Sikap Kerajaan Bone tersebut membuat Pemerintah Hindia Belanda semakin
khawatir. Kekhawatiran itu semakin meningkat ketika Kerajaan Bone menjalin hubungan dengan Inggris.

Sementara Inggris memiliki kepentingan di wilayah ini sehingga dalam banyak kesempatan berusaha untuk menjalin
hubungan baik dengan orang-orang Bugis. Salah satu keuntungan Pemerintah Inggris terkait hubungan itu adalah pengembangan Singapura, karena dengan jalinan tersebut para pedagang Bugis-Makassar banyak berdatangan ke sana.

Dalam perkembangannya akan menjadikan Singapura semakin maju. Hubungan Inggris dengan Kerajaan Bone tersebut memberikan isyarat kepada Belanda bahwa dalam banyak hal Kerajaan Bone diliputi rasa ketidakpuasan atas perlakuan Belanda selama ini, yang secara paksa telah menguasai secara politik dan ekonomi wilayah Sulawesi Selatan melalui sejumlah perjanjian.

Dibukanya Singapura sebagai pelabuhan
bebas, sehingga dalam waktu singkat mengalami kemajuan yang sangat besar dan menjadi arena berkumpul bagi para pedagang terutama dari Sulawesi Selatan (Bugis-Makassar) dan Cina. Sementara di Pelabuhan Sombaopu terlalu banyak aturan dan tingginya bea import dan eksport sehingga dihindari oleh para pedagang dan mendatangi Singapura.

Sementara Pelabuhan Sombaopu semakin terjepit dan berada diambang kehancuran yang membuat Pemerintah Hindia Belanda semakin merosok dalam percaturan perdagangan dan keuntungan.

Hal itulah yang membuat Belanda berusaha mencari cara untuk mengembalikan posisi perdagangan Makassar. Pada satu sisi Hindia
Belanda mengalami kemunduran dan pada sisi lain Inggris mengalami kemajuan pesat di Singapura akibat andil pedagang dari Sulawesi
Selatan.

Keadaan itulah yang membuat Belanda
merasa iri atas kemajuan Inggris tetapi sekaligus menjadi motivasi Belanda untuk berbuat yang sama. Makanya Pelabuhan Sombaopu direncanakan untuk dijadikan kembali sebagai pelabuhan bebas.

Tetapi untuk mewujudkan itu, Belanda mencari alasan yang tepat, dan alasan yang dimaksud adalah janji ratu Belanda ketika ditawan di Inggris untuk membuka sebagian wilayah Hindia Belanda dalam perdagangan
bebas.

Tetapi alasan itu belum cukup untuk mewujudkan Makassar sebagai pelabuhan perdagangan karena masih banyak kerajaan di wilayah ini yang berhasil ditaklukkan, terutama
Kerajaan Bone.

Itulah sebabnya Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan pada November 1846 di Batavia mengubah pemerintahan dari Gouverneur van Makassar (Gubernur Makassar) menjadi Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden (Gubernur Celebes dan Daerah Taklukannya) sebagai bentuk penguasaan seluruh wilayah Sulawesi Selatan.

Pengumuman itu menimbulkan lagi
perselisihan antara pemerintah Hindia Belanda dengan Kerajaan Bone sehubungan dengan pernyataan pemerintah Hindia Belanda
menyangkut perubahan gelar yang diperuntukkan bagi Gubernur Makassar menjadi Gubernur Celebes.

Perubahan ini berkaitan erat dengan dicanangkannya Pelabuhan Sombaopu menjadi pelabuhan bebas di tahun 1846. Konsekuensi dari pernyataan ini adalah terbukanya daerah ini oleh pihak luar. Oleh karena itu, menjelang pelaksanaan kebijaksanaan pelabuhan bebas, penguasa Belanda mengumumkan perubahan gelar itu.

Perubahan gelar ini di mata Kerajaan Bone merupakan suatu hal yang yang tidak bisa diterima. Perubahan itu dapat dianggap sebagai tanda bahwa Kerajaan Bone yang ada sekarang ini menjadi bawahan pemerintah Hindia Belanda.

Oleh sebab itu Kerajaan Bone
mengambil tindakan tegas dengan menyatakan kontrak perjanjian yang telah ditandatangani sebelumnya berakhir pada 1846.

Ketidakpuasan Kerajaan Bone terhadap pernyataan sepihak yang dilakukan oleh pemerintah Belanda, diwujudkan juga dengan melarang pedagang-pedagang Bone untuk melakukan transaksi perdagangan di Pelabuhan Makassar. Larangan ini tidak saja diperuntukkan khusus untuk Kerajaan Bone saja, tetapi juga pedagang-pedagang dari Kerajaan Wajo dan Luwu.

Selain itu Kerajaan Bone juga mencoba untuk mengundang kerajaan-kerajaan yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Kerajaan Bone untuk bersatu melawan Belanda kalau Belanda betul-betul melakukan perubahan pemerintahan.

Sementara pihak Belanda terus menerus
melakukan penekanan agar kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah ini mau menerima perubahan politik tersebut. Namun desakan yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda tidak mengubah sedikit pun pendirian Kerajaan Bone.

Lewat surat-suratnya tertanggal 16 September 1852, 16 Agustus 1853 dan 5 April 1854, Kerajaan Bone secara tegas mengatakan, bahwa Bone yang berhak atas daerah pantai timur Sulawesi dan pulau-pulau yang terletak di sekitarnya dan bukan Belanda.

Hal inilah yang tidak dapat diterima oleh Belanda karena wilayah itu sudah menjadi kekuasaan Belanda berdasarkan Perjanjian Bungaya. Secara de facto wilayah itu memang telah dikuasai oleh Kerajaan Bone, namun secara de yure berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh Belanda, baik dalam Perjanjian Bungaya maupun korte verklaring wilayah itu berada di bawah kekuasaan Belanda.

Demikian juga setelah kematian Raja Bone Arung Pugi pada tanggal 14 Februari 1857, Dewan Ade Pitu Kerajaan Bone sepakat melantik istrinya, Besse Kajuara (janda Arung Pugi) untuk menggantikannya. Penggantian itu
memberi harapan pada Belanda agar hubungan yang kurang harmonis pada masa kekuasaan Arung Pugi dapat diperbaiki.

Namun, harapan Belanda itu tampaknya tinggal harapan karena Besse Kajuara dianggap lebih keras dari pemerintahan suaminya. Konflik antara keduanya tidak meredah, bahkan menunjukkan intensitas yang tinggi.

Besse Kajuara malah memperlihatkan sikap pada Pemerintah Hindia Belanda dengan menolak segala bujukan dan perintahnya.

Pada masa pemerintahannya pula di Kerajaan Bone kapal-kapal yang melayari daerah Kerajaan Bone banyak mengibarkan bendera kebangsaan Belanda dalam keadaan terbalik.K enyataan itu mengakibatkan Pemerintah Hindia Belanda merasa dipermalukan dan dihina oleh Kerajaan Bone.

Terjadinya peristiwa pengibaran bendera itu dianggap atas instruksi dari raja Kerajaan Bone Besse Kajuara. Untuk itulah Pemerintah Hindia Belanda memutuskan melakukan agresi militer ke Kerajaan Bone dan direncanakan pada awal tahun 1859.

Akhirnya agresi militer Belanda tersebut betul-betul terlaksana pada awal dan akhir 1859, kemudian penyelesaiannya masuk pada awal tahun 1860.

Pada saat ekspedisi militer dilakukan terjadi perlawanan dari Kerajaan Bone sehingga pertempuran-pertempuan terjadi dengan hebat dan dahsyat yang menyebabkan korban dari kedua belah pihak banyak yang berjatuhan.

Termasuk pembesar Belanda yang gugur seperti MAYOR KROESEN (mayor ini dikuburkan di Palakka), sedangkan pembesar dari pihak Bone gugur Pamadeng Rukka, putra mahkota Kerajaan Bone.

Pertempuran itu menelan banyak korban jiwa dan jika tidak dihentikan maka korban akan bertambah terus. Untuk menjaga jangan sampai banyak rakyat yang gugur dan menderita kerugian harta benda, Besse Kajuara mengambil keputusan untuk segera meninggalkan daerah Bone.

Setelah Besse Kajuara meninggalkan Kerajaan Bone bersama pengawal dan pasukan-pasukannya, Pemerintah Hindia Belanda berhasil menguasai daerah itu. Penguasaan dan kemenangan Hindia Belanda pada abad ke-19 pada umumnya.

Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi merupakan ciri otoriterisme Belanda
pada abad ke-19. Kemenangan itu diperoleh oleh pasukan ekspedisi militer Belanda, di samping karena pasukan Kerajaan Bone disuruh meninggalkan medan pertempuran untuk menghindari korban yang lebih banyak.

Kemenangan itu pula didukung oleh peralatan militer yang canggih dan modern. Di samping itu juga karena taktik dan tipu muslihat yang digunakan oleh Belanda untuk memikat para bangsawan kerajaan secara perorangan maupun memikat beberapa daerah kerajaan agar turut memperkuat pasukannya dalam menghadapi Kerajaan Bone. Salah satu tokoh bangsawan Kerajaan Bone yang berhasil diajak adalah Ahmad Singkerru Rukka Arung Palakka.

Atas bantuan dari Ahmad Singkeru Rukka Arung Palakka, pelarian Besse Kajuara dapat dilacak dan terus menerus dilakukan negoisasi dan perundingan. Setelah berulang
kali diadakan perundingan, barulah pada 20 Januari 1860 benda-benda Arajang yang telah dibawa oleh Baginda Besse Kajuara diserahkan oleh dua orang anggota Dewan Arung Pitue
kepada pimpinan tentara Belanda di Bone.

Dengan kembalinya benda-benda Arajang itu, barulah pemerintah Belanda dapat mengadakan pemilihan Arung Pone (raja Kerajaan Bone) yang baru sebagai pengganti dari Besse Kajuara.

Kerajaan Bone, sejak pasca Perjanjian Bungaya 1667 sampai kekalahan Besse Kajuara pada 1860, status hubungan Kerajaan Bone dengan Belanda mengalami perubahan dari status
sebagai kerajaan sekutu tertua dan utama Belanda menjadi kerajaan pinjaman dari Pemerintah Hindia Belanda.

DAFTAR PUSTAKA

Andaya, Leonard Y. 2013. Warisan Arung
Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan
Abad ke-17. (cetakan ketiga) Makassar:
Ininnawa.

Ahimsa Putra, Heddy Shri. 1993. The politics of Agrarian Change and Clientelism in Indonesia: Bantaeng, South Sulawesi, 1883 to 1990, Amerika, (Columbia University)

Gottschalk, Louis. 1985. Mengerti Sejarah, yang diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Kadir, Harun dkk. 1984. Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Sulawesi Selatan (1945-1950). Makassar: diterbitkan atas kerja sama Bappeda Tingkat I Provinsi Sulawesi Selatan dengan Universitas Hasanuddin.

Kartodirdjo, Sartono. 1985. Pemikiran dan Perkembangan Historigrafi Indonesia: Suatu Alternatif. Jakarta: Gramedia.

________, 1988. Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium jilid I. Jakarta: Gramedia.

Mappangara, Suriadi. 2004. Kerajaan Bone Dalam Sejarah Politik Sulawesi Selatan Abad XIX. Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Sulawesi Selatan.

Poelinggomang, Edward L. 2002. Makassar Abad XIX: Studi Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim. Jakarta: Gramedia.

________, 2004. Perubahan Politik dan
Hubungan Kekuasaan Makassar 1906-
1942. Yogyakarta: Ombak.

________, dkk. 2004. Sejarah Sulawesi Selatan Jilid I. Makassar: Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) provinsi Sulawesi Selatan.

_________’ 2005. “Sejarah Tanete: Dari
Agangnionjo Hingga Kabupaten Barru”,
Pemerintah Kabupaten Barru, Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Barru.

Pemerintah Propensi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. 1991. Sejarah Perkembangan Pemerintahan Departemen Dalam Negeri di Propensi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

Sutherland, Heather. 1983. Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi. Jakarta: Sinar Harapan.

Berikutnya