Kerajaan Bone Pada Masa Kolonial Belanda

Pada masa Inggris berkuasa, Kerajaan Bone juga muncul sebagai penggerak untuk menolak kehadiran Inggris di Sulawesi Selatan.

Timbul sejumlah perang antara Inggris
di satu pihak dengan Kerajaan Bugis Bone beserta sekutu-sekutunya di pihak lain.

Sewaktu Belanda berupaya kembali berkuasa pada tahun 1816, timbul sejumlah perlawanan yang juga dimotori oleh Kerajaan Bugis Bone.

Pemerintah Hindia Belanda terpaksa menggunakan kekerasan untuk mengatasi konflik yang muncul antara Bone dengan Belanda yang tidak menghasilkan keputusan politik yang berarti.

Pada tahun 1859-1860 sekali lagi pecah perang antara Bone dan Belanda. Kali ini Kerajaan Bugis Bone kalah dan statusnya berubah menjadi kerajaan pinjaman. Pemerintah Hindia Belanda mengangkat Achmad Singkeru Rukka menjadi raja di Kerajaan Bugis Bone.

Pada tahun 1905 pecah perang lagi antara Kerajaan Bugis Bone dengan Belanda. Kerajaan Bugis Bone ketika itu diperintah oleh La Pawawoi Karaeng Seregi. Perang kali ini juga dimenangkan oleh Belanda. Kerajaan Bugis Bone menjadi taklukan Belanda.

Struktur Pemerintahan:

Kekuasaan pusat pada Kerajaan Bugis Bone secara historis dan budaya tergantung pada mitos raja. Hampir seluruh kerajaan-kerajaan besar yang ada di Sulawesi Selatan menarik garis lurus pada mitos To Manurung sebagai legimitasi atas kekuasaannya.

Raja dan pengganti-penggantinya semuanya mengacu pada mitos tersebut. Meskipun diakui bahwa alam demokrasi telah hidup pada masa lalu di kerajaan Bone, namun patut dicatat bahwa seluruh raja yang berkuasa di kerajaan Bone memiliki hubungan darah
dengan raja pertama.

Secara politik, Kerajaan Bugis Bone terdiri atas kumpulan ratusan desa yang sekitar 2/3 bergabung dalam wanau Bone bisa bersifat sangat lepas, nominal belaka, sampai ikatan kuat di bawah kekuasaan raja atau adat.

Dengan kekecualian pada wanua yang
lemah, semua ini memiliki ikatan sosial dari kelompok keluarga, desa, wanua dan kerajaan, sebagai inti dan pinggiran.

Pada tahun 1863, J.A.Bakkers telah membuat uraian mengenai peta politik Kerajaan Bugis Bone. Menurutnya, ada perbedaan yang jelas antara inti dan pinggiran dalam struktur politik di kerajaan ini.

Inti Kerajaan Bugis Bone terletak di dan sekitar Istana Watampone, sebuah tempat rendah dimana kaum bangsawan membentuk tujuh kursi dewan adat kerajaan ditempatkan. Ketujuh itu adalah Macege, Ta, Tanete Ri Attang, Tanete Ri Awang, Ujung, Ponceng, dan Tibojong. Semua desa dan wanua lainnya dianggap pinggiran. Dalam istilah Bone semua itu disebut palili atau vassal.

Struktur pmerintahan Kerajaan Bugis Bone sebelum kerajaan ini jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1860 terdiri atas :

Raja :

Raja yang berkuasa di Kerajaan Bugis Bone berasal dari keturunan To Manurung, sebagai raja pertama. Semua raja penggantinya diakui dan dipercaya sebagai keturunan langsung dari raja pertama. Raja di Kerajaan Bugis Bone bergelar Arung Pone (raja di pusat Bone). Biasa juga ia digelar dengan “petta Mangkaue” (raja yang berkuasa dan duduk di atas tahta kerajaan).

Sebelum jatuhnya kerajaan Bone ke tangan Belanda pada 1860, raja diangkat atas dasar musyawarah dan mufakat oleh Dewan Hadat sesuai dengan system aristokrasi.

Sesudah itu raja diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda sesuai pasal 26 dari perjanjian yang mentandatangani pada 13 februari
1860.

Kedudukan raja tidak hanya diperuntukkan khusus kepada seorang laki-laki, tetapi terbuka untuk perempuan. Penunjukkan seorang yang akan menduduki takhta kerajaan khusus diperuntukan bagi mereka yang memiliki darah To Manurung.

Oleh karena darah dan keturunan yang lebih diperhatikan maka dalam sejarahnya yang panjang, kerajaan Bone pernah dikendalikan oleh enam orang raja perempuan.

Selain itu jikaditelaah lebih rinci lagi raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Bone, tidak selalu putra mahkota, yang menduduki tahta kerajaan secara turun temurun dari ayah kepada anaknya. Syarat terpenting penunjukkan seseorang untuk menduduki tahta kerajaan adalah kemurnian darahnya.

Persyaratan itu dianggap sebagai suatu hal yang tidak dapat digugat. Hal ini dikarenakan putra-putri keturunan To Manurung telah difungsikan secara maksimal. Putra-putri Kerajaan Bugis Bone telah tersebar hampir pada setiap wilayah Kerajaan Bugis Bone.

Untuk menjaga agar kekusaan tetap berada dalam tangan mereka, persyaratan darah dalam penentuan seseorang menduduki takhta kerajan mutlak dipenuhi.

Jika seorang raja memiliki putra atau putri yang bukan berasal dalam darah yang sama, biasanya akan dicari saudara dari sang raja untuk menggantikannya, atau istri sang raja tersebut.

Dalam sejarah Bone hal yang demikian sering ditemukan misalnya saja Ratu Bone Besse Kajuara, raja Kerajaan Bugis Bone ke-27, yang menduduki takhta kerajaan karena menggantikan suaminya, Arung Pugi.

Demikian pula Arung Pugi, Raja Bone ke-26, menduduki takhta Kerajaan Bugis Bone karena menggantikan saudaranya Arung Panyili, Raja Bone ke-25.

To-Marilalang :

To-marilalang artinya orang di dalam. Jabatan To-marilalang dapat disejajarkan dengan Perdana Menteri sekarang ini. Dalam struktur pemerintahan, To Marilalang mengetahui anggota Hadat Aru Pitue. Ia diangkat dan di berhentikan oleh raja.

Setelah Kerajaan Bugis Bone menjadi kerajaan pinjaman pada tahun 1860 dan seterusnya jatuh dibawah kekuasaan Belanda pada 1905, To-marilalang diangkat dan diberhentikan oleh pemerinta Hindia Belanda berdasarkan pasal 27 Perjanjian Palakka.

Seorang To-marilalang bertugas mengatur semua urusan mengenai pengadilan, polisi dan rumah tangga pemerintah. Seseorang menduduki jabatan ini haruslah keturunan bangsawan, dan salah seorang dari neneknya pernah menjabat kepala pemerintahan.

Semasa menjabat jabatan tersebut ia tidak berhak untuk diangkat menjadi raja. To-marilalang adalah juga Arung Ujung atau lazim disebut dengan To-marilalang Malolo, yang mengepalai seluruh palili atau raja-raja kecil. Semua perintah raja disampaikan kepada palili lewat To-marilalang Malolo.

Penghasilan To-marilalang bersumber pada hasil sejumlah besar lahan sawah yang harus dikerjakan dan dipanen oleh penduduk. Juga melalui denda yang dibebankan, dan biaya peradilan dalam kasus pidana dan perdata. Denda itu bisa berupa uang, emas, senjata, benda atau kerbau, menurut hokum adat Bone (Rapang Bone), dan juga penyerahan wajib dari hasil hutan dan tanaman.

Anggota-Anggota Hadat :

Hadat Kerajaan Bugis Bone lazim disebut Arung Pitue, beranggotakan tujuh orang
yaitu :
1. Arung Ujung yang merangkap sebagai To-marilalang Malolo
2. Arung Tanete Riattang
3. Arung Ta
4. Arung Tabojong
5. Arung Ponceng
6. Arung – Tanete ri Awang
7. Arung Macege

Jabatan Arung Pitu ini merupakan jabatan turun temurun yang diwariskan dari lini perempuan ataupun lini laki-laki, dan biasanya jabatan ini diturunkan dari ayah ke putra atau putrinya.

Dalam menjalankan tugasnya, baik To-marilalang maupun anggota Hadat membawahi beberapa bidang pekerjaan demi untuk kepentingan raja dan rakyat
banyak. Mereka ini membawahi beberapa sector, kecuali yang berhubungan dengan perdagangan, perhubungan laut, bea cukai, keagamaan, dan hal-hal lain yang
berkaitan dengan perkawinan.

Anggota Hadat Pitu adalah juga anggota pengadilan negeri. Mereka ini masing-masing memiliki seorang pembantu yang disebut sulewatang yang juga memiliki pembantu yang disebut mado. Tugas mereka adalah sebagai pengganti apabila yang bersangkutan berhalangan untuk menghadiri undangan atau persidangan.

Pendapatan atau pemasukan keuangan anggotan Hadat diperoleh dari sebagian denda dalam kasus pidana, hasil sejumlah lokah ikan yang dijalankan oleh penduduk bagi mereka, dan upeti yang biasanya diantar langsung oleh penduduk.

Jemma Tongeng :

Jemma Tongeng adalah pimpinan dari Suro Patappuloe (kurir yang berjumlah 40 orang), yang bertugas menyampaikan berita atau amanat kepada pihak-pihak tertentu yang disampaikan oleh raja maupun pejabat-pejabat kerajaan.

Oleh karena tugasnya itu, seorang Jemma Tongeng dianggap mengetahui banyak perihal perintah raja atau majelis, karena itu ia harus hadir dalam setiap majelis untuk memberikan penjelasan-penjelasan. Ia juga berkewajiban untuk memastikan bahwa mereka yang telah diundang dapat hadir dalam pertemuan tersebut.

Anrong Guru Anak Karaeng :

Anrong Guru ini bertugas mendidik putra-putri raja. Ia bertanggung jawab kepada kepala pemerintahan.

Tomalompona To Angke :

Ia mengepalai seluruh To Angke, yaitu keturunan semua prajurit yang dengan setia telah mendampingi Arung Palakka ke Batavia pada tahun 1666. Mereka ini merupakan pasukan pengawal istana, baik dalam keadaan perang maupun dalam keadaan damai.

Anrong Guru Pukalawing Epu :

Mereka ini mengepalai dayang-dayang yang bertugas melayani raja baik di istana maupun dalam perjalanan. Dayang-dayang ini diambil dari kampung-kampung. Jumlah
mereka sebanyak empat orang.

Suro (suro seppuloe dua) :

Pesuruh atau utusan ini berjumlah 12 orang dan bertugas mengantarkan surat-surat dan perintah, baik di dalam maupun di luar negeri. Jumlah mereka sebenarnya sebanyak 40 orang, tetapi jarang hadir dalam jumlah yang lengkap.

Tugas mereka sama seperti halnya suro-suro lainnya, akan tetapi berbeda dari segi tongkatnya yangbengkok seperti ular. Terdapat juga suro atau pesuruh untuk mengambil sesuatu di daerah-daerah palili.

Pada dasarnya semua suro merupakan penghubungan yang menangani komunikasi antara pusat pemerintahan dan daerah atau sebaliknya antara raja dengan pejabat-pejabat kerajaan.

Perenung :

Bertugas menaympaikan pesan-pesan raja secara lisan kepada pangeran-pangeran. Mereka ini berada di bawah pimpinan kepala pemerintahan.

Juru bahasa:

Juru bahasa di Kerajaan Bugis Bone terdiri atas dua orang penerjemah ke bahasaMelayu.

Juru Tulis :

Juru Tulis Kerajaan Bugis Bone ada dua orang. Seorang bertugas untuk juru tulis surat-surat resmi, seorang lagi khusus juru tulis pribadi raja yang ditujukan kepada anggota keluarga atau sahabatnya.

Selain itu untuk daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang terletak jauh dari pusat kerajaan, terdapat beberapa jabatan dengan fungsi masing-masing. Struktur pemerintahan di daerah-daerah itu sangat berkaitan dengan keluasan daerah dan adanya hubungan yang erat dengan pusat kerajaan. Jabatan-jabatan yang ada di wilayah tersebut antara satu dan lainnya tidak sama. Misalnya pada wilayah Lanca.

Wilayah Lanca terbagi atas dua bagian, yaitu Lanca ri laud an Lanca ri Aja. Struktur kekuasaan yang ada di wilayah ini terdiri atas Arung Lanca ri Lau, Arung Lanca ri Aja, Madanrang, Pabbicara Lappae dan Pabbicara Kassie.

Lain halnya dengan wilayah Ulu, Struktur kekuasaan yang ada di daerah ini terdiri atas:
1. Arung Ulu
2. Salampe
3. Madanrang
4. Sulewatang Ulu
5. Pabbicara Ulu
6. Mado Pongka