oleh

Nama dan Struktur Sosial Masyarakat Bugis

Nama dan Struktur Sosial Masyarakat Bugis

Dalam masyarakat suku Bugis, nama mencerminkan struktur kelas sosial, sehingga terdapat pula nama khusus bagi kelas bangsawan dan orang biasa.

Gelar Kebangsawanan:

Masyarakat suku Bugis mengenal nama yang menjadi ciri khas gelar kebangsawanan: Andi, Baso, Besse, atau Tenri. Andi merupakan gelar bagi keturunan bangsawan asli yang menduduki tingkat paling tinggi.

Jika kedua orang tua bergelar Andi, maka secara otomatis anak-anaknya juga bergelar Andi. Jika hanya salah satu orangtua yang bergelar Andi, maka anak-anaknya diberi gelar Baso (bagi anak laki-laki) atau Besse (bagi anak perempuan).

Jika seseorang masih merupakan keturunan bangsawan, maka ia diberi gelar Tenri. Dalam implementasinya, ada banyak nama yang mengabungkan beberapa gelar sekaligus, misalnya Andi Baso, Andi Besse, atau Andi Tenri. Akan tetapi, saat ini, gelar Andi tidak seistimewa dulu, karena banyak orang kini banyak menggunakan nama Andi sebagai nama diri.

Nama Bugis Berdasarkan Kondisi Alam atau Kondisi Anak

Bagi orang biasa, nama Bugis biasanya digunakan sebagai penanda waktu atau keadaan alam ketika si anak lahir, misalnya Uleng Tepu (lahir pada bulan purnama), La Bosi (lahir pada musim hujan), I Lempe dan La Bussa (lahir pada saat banjir), I Tikka (lahir pada musim kemarau), dan lain-lain.

Orang biasa juga menggunakan nama anak sebagai penggambaran kondisi anak ketika dilahirkan, seperti La Bolong (karena warna kulitnya hitam), La Kebok (berkulit putih), dan lain-lain.

Nama Bugis yang Mengandung Doa dan Harapan:

Baik bagi kaum bangsawan maupun orang biasa, nama juga mengisyaratkan harapan dan doa orangtua bagi anak-anak mereka. Oleh karenanya, nama yang mengandung makna doa dan harapan juga digunakan oleh masyarakat suku Bugis, seperti Indo/Ambo Dalle (banyak rezeki), I Sugi (kaya), Makkawaru (Harapan), dan lain-lain.

Dengan mempertimbangkan tradisi penamaan masyarakat suku Bugis-Makassar, maka nama bukan sekadar identitas dari setiap orang, tetapi merupakan kode linguistik yang di dalamnya sarat dengan nilai dan makna yang terkandung dalam kata-kata yang digunakan sebagai nama orang.

Dalam kerangka teoretis, nama dapat secara bersamaan mengidentifikasi individu dan mengklasifikasikan orang ke dalam kelompok-kelompok. Dengan mengadopsi gagasan tentang relasi kuasa, maka dalam setiap tindakan penamaan terkandung relasi kuasa, karena tidak seorang pun bayi yang lahir di dunia ini memiliki kemampuan untuk memberi nama atas dirinya sendiri.

Dalam relasi kuasa itu terdapat upaya politik penamaan: di setiap masa, para orangtua sedang memainkan politik identitas tertentu yang merepresentasikan sebuah konsep tertentu yang berlaku di suatu masa terte

Dengan demikian nama merupakan produk internalisasi struktur dunia sosial. Ia mencerminkan pembagian objektif dalam struktur kelas, seperti menurut umur, jenis kelamin, kelompok, dan kelas sosial.

Akan tetapi, bagi banyak orang, nama juga tidak hanya sekadar label klasifikasi. Sampai batas yang signifikan, sebagian orang menjadi berarti karena nama-nama mereka. Sebagaimana yang berlaku pada kelompok bangsawan Bugis-Makassar, gelar-gelar kebangsawanan yang diberikan kepada mereka menjadikan nama mereka lebih bermakna.

Salah satu cara dalam penamaan yang berlaku dalam masyarakat Bugis seringkali juga menunjukkan lapisan peradaban global yang pernah berkembang di wilayahnya. Nama Arab yang digunakan masyarakat Bugis dan Makassar menunjukkan bahwa Islam telah menjadi bagian integral dalam budaya masyarakat.

Nama asli dalam budaya Bugis dapat dilihat dari nama tokoh-tokoh yang tertera dalam Sure’ La Galigo. Satu tokoh dalam La Galigo, setidaknya, dapat memiliki tiga sebutan nama yang berbeda. Nama-nama tersebut berfungsi sebagai namanya (asenna), gelarnya (pattellarenna), dan panggilannya (pappasawe’na).

Salah satu tokoh dalam Sure’ La Galigo bernama panjang Lapatigana Datu Patotoe Sangkuruwira Tuppue Batu ri Wiring Langi. La Patigana (nama asli), Datu Patotoe Sangkuru Wira Tuppue Batu (nama gelar), ri Wiring Langi (nama panggilan). Permaisuri La Patigana adalah We Lette Sompa (artinya: petir yang disembah). Kedua nama tersebut merupakan nama khas Bugis (terutama bangsawan) karena bersumber dari bahasa dan kebudayaan suku Bugis.

Meskipun demikian, nama diri masyarakat Bugis tidaklah statis. Dari nama-nama mereka yang bisa dianalisis secara historis sepanjang sejarah masyarakatnya dapat menggambarkan lapisan-lapisan sejarah masyarakatnya. Dinamika penamaan diri masyarakat Bugis bisa memberi petunjuk sejarah pada beberapa peristiwa besar atau perubahan sosial yang terjadi pada masyaakatnya.

Setidaknya, ada 2 peristiwa historis yang sangat berpengaruh terhadap nama diri masyarakat Bugis, yaitu kedatangan bangsa Portugis pada abad ke-16 dan penyebaran Islam di Kerajaan Gowa-Tallo pada abad ke-17.

Kedatangan orang Portugis ke Tanah Bugis antara lain dicatat oleh pedagang Portugis, Antonio de Paiva. Ia menuliskan bahwa pedagang muslim Melayu Patani, Pahang, dan Ujung Tanah dari Semenanjung Melayu dan Minangkabau telah menjalin perdagangan dengan Kerajaan Siang di Tanah Bugis sejak akhir tahun 1490. Antonio de Paiva berangkat dari Malaka tahun 1542 bersama 12 temannya dan tiba di Parepare tahun 1543.

Sebagaimana semboyan para pedagang Portugis, Gold, Gospel, and Glory, Paiva turut terlibat dalam perubahan sosial di wilayah Ajattapareng (Sidenreng, Suppa, Rappang, Sawitto, dan Alitta) melalui Kristenisasi.

Wilayah itu kini meliputi Kabupaten Enrekang, Sidrap, Pinrang, Barru, dan Kota Parepare. Paiva berhasil mengkristenkan Raja Suppa, La Makkarawie, bersama istri dan anaknya. Raja ini kemudian mengganti namanya menjadi Don Luis, sementara seorang anak gadisnya diubah namanya menjadi Dona Elena Vesiva.

Antonio de Paiva juga berhasil mengkristenkan Raja Siang di Pangkajene, yang dibaptis di gereja Santo Rafael Pangkajene dengan mengganti namanya menjadi Don Juan atau Don Juan To Binanga.

Pembaptisan para sekutu Raja Suppa’, seperti Alitta dan Bacukiki’, terus berlanjut setelah kedatangan Pendeta Vicente Viegas tahun 1545. Raja Alitta berhasil dikristenkan dengan nama baptis Don Juan Manuel. Selain itu, belum ditemukan data tentang nama baptis raja-raja lain dalam persekutuan Ajattapareng.

Akan tetapi, perubahan sosial di wilayah Ajattapareng ini tidak berlangsung lama karena sebuah tindakan orang Portugis yang melanggar aturan adat dan harga diri. Seorang perwira Portugis, Juan de Eredia, melarikan anak gadis raja Suppa’. Semenjak peristiwa ini, tak ada orang Portugis yang berani kembali ke Suppa’ hingga tahun 1549. Peristiwa itu sekaligus menghentikan kemungkinan orang Bugis – termasuk masyarakat di Sulawesi Selatan lainnya — untuk menjadi penganut Kristen.

Selain memberi pengaruh bagi agama dan nama orang Bugis, orang Portugis juga disebut sebagai pemberi nama Celebes bagi Pulau Sulawesi. Kartografer Nocholas Desliens, dalam sebuah peta yang digambarnya tahun 1541, memberi nama ‘Ponta dos Celebres’ (Tanjung orang-orang termasyhur) pada bagian utara Pulau Sulawesi yang kemudian menjadi sebutan untuk seluruh Pulau Sulawesi.

Dinamika penamaan diri masyarakat Bugis juga bisa memberikan pemahaman tentang islamisasi di wilayah Sulawesi Selatan. Meskipun orang Islam sudah ada di wilayah ini sejak abad ke-14 (dengan ditandai adanya sejumlah catatan tentang Sayyid Jamaluddin al-Akbar al-Husaini, seorang ulama asal Malabar India, yang berdiam di Kerajaan Wajo sejak tahun 1320), Islam baru menemukan momentum penyebarannya pada abad ke-17 dengan kehadiran 3 ulama Minang: Abdul Makmur (Dato’ ri Bandang), Sulaiman (Dato’ ri Patimang), dan Abdul Jawad (Dato’ ri Tiro). Mereka berhasil mengislamkan Raja Luwu, La Pattiware, pada awal abad ke-17. Raja ini kemudian mengubah namanya menjadi Sultan Muhammad Waliyyul Mudaruddin.

Tak lama setelah itu, beberapa tahun setelah pengislaman Raja Luwu, mereka kemudian berhasil mengislamkan Raja Tallo, Karaeng Matoaya. Raja ini dengan senang hati mengambil nama Sultan Abdullah Awwalul Islam. Selanjutnya, mereka juga berhasil mengislamkan sekutu Raja Tallo, yaitu Raja Gowa I Manga’rangi Daeng Manra’bia untuk masuk Islam. Raja Gowa ini kemudian mengubah namanya menjadi Sultan Ala’uddin.

Keislaman Raja Gowa dan Tallo merangsang semangat ekspansif kedua kerajaan dengan mengajak raja-raja di sekitarnya untuk masuk Islam. Akan tetapi, ajakan tersebut ditolak oleh raja-raja yang lain, sehingga kedua kerajaan bersekutu tersebut memerangi kerajaan-kerajaan yang menolak Islam. Orang Bugis menyebut perang ini dengan istilah Musu Selleng (Perang Islam) yang berlangsung selama empat tahun.

Beberapa tahun kemudian (1608), kedua kerajaan Muslim yang bersekutu tersebut berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya, seperti Bacukiki’, Suppa’, Sawitto, dan Mandar, menyusul Akkontengeng dan Sakkoli. Setahun berikutnya, mereka berhasil menaklukkan Sidenreng dan Soppeng. Beberapa tahun sesudahnya (1611) mereka berhasil mengalahkan Bone.

Penyebaran Islam di kerajaan-kerajaan Bugis membawa serta tradisi penamaan yang baru, yaitu nama Islam/Arab. Raja Bone ke-11, yang bernama Bugis La Tenrirua disebut-sebut sebagai Raja Bone pertama yang masuk Islam. Ia mulai menganut Islam ketika Perang Islam (Musu Selleng) masih berlangsung. Setelah turun takhta dan meninggal, ia diberi nama tambahan oleh Raja Gowa menjadi La Tenrirua Arung Pattiro Adamulmarhum Kalinul Awalul Islam.

Sementara itu, Raja Bone ke-12, La Tenripale, menerima Islam pada tahun 1610. Ia lalu mengambil nama gelar Sultan Abdullah. Pada masa kekuasaan Raja Bone ke-13, La Maddaremmeng, kebudayaan Islam menjadi lebih berkembang di wilayahnya. La Maddaremmeng memajukan agama Islam dengan membuat banyak lembaga-lembaga Islam. Nama-nama lembaga tersebut diambilnya dari bahasa Arab, seperti Dewan Syara’.

Adapun orang-orang Bugis yang menjadi Pejabat Syara’ (Parewa Syara’) juga dipanggil dengan sebutan bahasa Bugis bercampur bahasa Arab seperti Petta Kali-e (Qadi), Petta Imang (Imam), Khatib, Bilal, Mukim, dan Amil.

Penyebaran Islam di tanah Bugis juga mengakibatkan perubahan terhadap ritual Bugis. Ritual Bugis sebelumnya, yakni Attoriolong (dengan pemuka agamanya yang disebut Bissu), berganti dengan ritual-ritual Islam.

Nama ritual itu juga berbahasa Arab seperti Maulid, Isra’ Mi’raj, Idul Fitri, dan Ied. Nama ritual-ritual tersebut lalu menjadi latar — terutama sebagai motif penanda waktu kelahiran — bagi penamaan orang Bugis. Misalnya, orang Bugis yang lahir di hari Idul Fitri diberi nama Fitri atau lahir bertepatan dengan hari Isra’ Mi’raj sehingga diberi nama Isra’. Bagi masyarakat biasa di Bugis, nama-nama Arab juga mengalami adaptasi ke dalam dialek Bugis, misalnya nama Muhammad menjadi Muhammadong (dipanggil Madong), Abdullah menjadi Beddu, dan Fatimah menjadi Fatimang (dipangil Timang).

Ketika kolonialisme Belanda berkuasa di tanah Bugis, pemerintah kolonial Belanda mengintervensi kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Birokrasi kolonial membutuhkan tenaga-tenaga ahli yang memiliki kemampuan baca tulis – singkatnya, mereka membutuhkan kaum terpelajar. Oleh karena itu, mereka mendirikan sekolah-sekolah Belanda.

Di Makassar, sebagai tempat kedudukan pemerintahan kolonial, dibangun sekolah-sekolah lanjutan, seperti OSVIA, MULO (Meerder Uitbreiding Lager Onderwijs), AMS (Algemene Middelbare School), Normaal School, dan HK (Holland Indlands Kwekschool). Sementara di wilayah distrik, dibangun sekolah Gubernemen atau Sekolah Desa dan Volks-School untuk sekolah lanjutan tiga tahun. Dan untuk pendidikan di tingkat Afdeling didirikan sekolah seperti HIS dan Schakel School.

Mereka yang bisa mengakses sekolah-sekolah kolonial itu hanyalah anak-anak kaum bangsawan. Jika ingin mengikuti sekolah dari tingkat HIS atau sekolah pamongpraja, yang lazim disebut Sekolah Raja, seperti Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA), maka setiap siswa harus menyertakan stamboom (daftar silsilah keturunan) dan lembar pernyataan kesetiaan pada pemerintah Hindia Belanda. Sekolah-sekolah ini mencetak pegawai untuk pejabat-pejabat pemerintahan dan pegawai administrasi untuk perusahaan-perusahaan Kolonial.

Anak-anak bangsawan yang telah menamatkan sekolah memperoleh gelar “Andi” di depan nama mereka. Penggunaan gelar “Andi” ini dimulai sekitar tahun 1930-an oleh para kepala swapraja dan keluarga bangsawan untuk memudahkan identifikasi keluarga raja.

Sebelumnya, seorang bangsawan atau anak-anak raja tak pernah menyematkan kata “Andi” di depan nama, melainkan La ataupun I untuk laki-laki dan We untuk perempuan. Sementara untuk gelar kebangsawanan digunakan Opu, Daeng, Karaeng, Arung, Bau’, atau Puang, sesuai daerah dan wilayahnya. Dan tak pernah ada panggilan Andi.

Awal muasal kata Andi dikenalkan oleh B.F. Matthes, seorang misionaris Belanda, pendiri sekolah OSVIA dan di kemudian hari dikenal sebagai pelopor penulisan epik I La Galigo bersama Colliq Pujie pada 1918. Matthes hendak menulis Standen Stelsel (asal-usul; dalam bahasa Bugis disebut assaleng, dan kabattuang dalam istilah Makassar) di Zuid Celebes, seperti yang sudah ada di Jawa.

Sebagai awal usahanya itu, dia memberikan titel Andi kepada semua golongan bangsawan yang sudah lulus dari sekolah-sekolah yang berada dalam jangkauan Departement Onderwijs en Eeredients.

Setelah Indonesia merdeka, dimana wilayah Sulawesi Selatan menjadi bagian integral di dalamnya, sempat terjadi pergolakan DI/TII di wilayah ini yang dipelopori oleh Kahar Muzakkar. Pergolakan ini berlangsung selama 15 tahun dan berakhir dengan tertembaknya pemimpin gerakan ini. Upaya penumpasan gerakan ini memerlukan waktu yang lama, sehingga banyak tentara yang dikirim dari Jawa berinteraksi secara intensif dengan penduduk.

Sebagian besar tentara itu merupakan orang Jawa dan berinteraksi secara intensif dengan penduduk lokal untuk memisahkan warga sipil dengan kombatan DI/TII. Dari interaksi itulah, banyak warga asli Bugis mengadopsi nama Jawa yang berasal dari simpati dan interaksi dengan tentara dari Jawa selama mereka bertugas menumpas pergolakan Kahar Muzakkar.

Ketika orang Bugis dan Makassar dan suku-suku yang lain semakin berpendidikan tinggi secara merata, dan juga semakin makmur secara merata pula, literasi pengetahuan dan pergaulan mereka semakin luas melalui akses media informasi yang hampir tak terbatas.

Hal ini membuka berbagai kosakata baru yang belum pernah ada dalam bahasa lokal, dan pada gilirannya juga memperkaya perbendaharaan nama untuk memberi nama bagi anak-anak mereka. Kosakata baru ini justru menjadi kendaraan bagi narsisme orangtua dalam mengekspresikan pencapaian mereka melalui nama anak-anak mereka yang kemudian menggeser khazanah penamaan diri yang khas bagi masyarakat lokal di Sulawesi Selatan.

Catatan:

Dalam usaha mencari latar belakang pelapisan masyarakat, Fredericy (1930) berpedoman pada peranan tokoh-tokoh mitologis dalam epos La Galigo. Ia mengambil kesimpulan bahwa masyarakat Bugis-Makassar pada mulanya hanya terdiri atas 2 lapisan saja, sementara lapisan Ata merupakan suatu perkembangan kemudian ketika masyarakat Bugis-Makassar mengalami pertumbuhan pranata-pranata sosial yang bercorak feodal.

Golongan Ata bagi masyarakat Bugis-Makassar tidak dapat disebut sebagai suatu lapisan kelas sosial karena jumlahnya sangat kecil. Ata lebih banyak berarti suatu atribut status elit bagi pemiliknya.

Ajattapareng merupakan sebuah kawasan di bagian barat Sulawesi Selatan yang meliputi wilayah historis dari persekutuan lima kerajaan kecil: Sidenreng, Suppa, Rappang, Sawitto, dan Alitta. Persekutuan lima kerajaan ini dibentuk pada abad ke-16 sebagai respons terhadap meningkatnya pengaruh Gowa-Tallo di selatan dan Tellumpoccoe—yang melibatkan tiga kerajaan Bugis (Bone, Wajo, dan Soppeng)—di timur.

Ajatappareng menjadi kekuatan yang berpengaruh di Sulawesi Selatan hingga kemundurannya pada abad ke-17. Bekas konfederasi ini kini menjadi bagian dari beberapa kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.

(berbagai sumber)

Berikutnya